Hukum ›› Hasil Audit Korupsi Proyek Kakao 2010 Distan Maluku Sudah di Kejati

Hasil Audit Korupsi Proyek Kakao 2010 Distan Maluku Sudah di Kejati


Ambon - Hasil audit kerugian negara dalam kasus korupsi proyek bibit kakao di Dinas Pertanian (Distan) Maluku tahun 2010, telah diserah­kan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Hal ini disampaikan Kepala Ba­gian Tata Usaha BPKP Maluku, Wo­wo Saputro  kepada Siwalima di Kantor BPKP Maluku, Senin (9/1).

Saputro mengatakan, hasil audit kerugian negara dalam kasus ini telah diserahkan sekitar bulan Desember 2011 lalu. “Saya juga baru masuk cuti. Yang jelas audit kasus ini telah selesai dan sudah kita serahkan ke penyidik Kejati Maluku untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Saputro juga menolak menye­butkan kerugian negara dalam kasus ini, dengan alasan hal itu me­rupakan bukan kewenangan­nya.

“Pa Kabid Investigasi semen­tara berada di luar kota mengikuti raker. Jadi untuk kerugian negara­nya juga tidak bisa disampaikan karena itu rahasia,” ujar Saputro.

Dalam kasus ini penyidik Kejati Maluku telah menetapkan kon­traktor Hock Angker sebagai tersangka dan telah ditahan, Senin (4/10). Disusul PPK, Lamberth He­huat pada Jumat (7/10).

Penyidik juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Distan Maluku senilai Rp 1 milyar di kantor BRI Ambon. Uang senilai Rp 1 milyar tersebut, merupakan dana sisa proyek kakao yang tidak ter­pakai.

Untuk diketahui, proyek bibit kakao Distan Maluku tahun 2010, dalam pelaksanaannya merugikan negara mencapai Rp 1 milyar lebih.  Bagaimana tidak, proyek yang dida­nai APBN senilai Rp 2.349.360.000,- itu sebagian besar fiktif.  

Proyek ini diperuntukan bagi Kabupaten SBB, Kabupaten Mal­teng dan Kabupaten Buru, dengan bibit kakao yang harus disalurkan sebanyak 300 ribu, dimana masing-masing kabupaten memperoleh 100 bibit.

Namun informasi yang diperoleh Siwalima, Senin (15/6), kenyataan­nya tidak demikian. Kabupaten SBB hanya mendapat 30.400 bibit, Kabupaten Malteng 17.500 bibit, dan Kabupaten Buru menerima 20.969 bibit. Dengan demikian, jumlah bibit yang tersalur hanya 68.869. Sisanya 231.131 bibit fiktif.

68.869 bibit yang disalurkan itu pun, diduga tidak memenuhi spesi­fikasi yang sebenarnya. “Ini juga diduga tidak sesuai. Anakan yang harus diterima petani itu yang me­miliki lima daun masing-masing ana­kan tetapi nyatanya yang diberikan sebagian besar hanya yang memiliki tiga daun,” ungkap sumber.

Harga bibit kakao yang ditetapkan Rp 4.750 per bibit. Jika Rp 4.750 x 231.131 bibit yang fiktif, maka negara mengalami kerugian sebesar Rp 1. 097.872.250,-. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon