Pemerintahan ›› Hari Ini Pansus III Sambangi Tangerang Selatan

Hari Ini Pansus III Sambangi Tangerang Selatan


Ambon - Dalam rangka memboboti Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan Permukiman dan Kepemilikan Bangunan Gedung (P3KPG), maka dipastikan hari ini, Rabu (27/9) Pansus III akan mendatangi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Tanggerang Selatan (Tangsel).

Ketua Pansus III Juliana Pattipeilohy menjelaskan, pansus ini diajukan oleh pemkot dalam hal ini Dinas PRKP, lantaran ranperda ini harus di tetapkan sesuai dengan UU Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Untuk tindak lanjuti UU Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maka pemkot telah mengusulkan Ranperda P3KG dan telah diserahkan ke DPRD beberapa waktu lalu,” ungkap Pattipeilohy saat dihubungi Siwalima melalui telepon seluler, Selasa (26/9)

Dijelaskan dipilihnya Kota Tangsel untuk kunker ini karena, mereka sudah memiliki perda ini duluan dan telah menjalankannya. Jika dalam pertemaun dan pembahasan bersama dengan Dinas PRKP Tangsel ada hal-hal positif yang berguna bagi kepentingan masyarakat Ambon yang di sampaikan, maka akan jadi perhatian pansus untuk nantinya ditindaklanjuti di Kota Ambon dengan melakukan pembahasan dengan dinas terkait.

“Pertemuan nanti kita harapkan ada masukan-masukan maupun usulan terkait kunjungan kami untuk boboti ranperda itu, agar pada waktunya ditetapkan benar-benar bermakna bagi pemkot, swasta dan seluruh masyarakat,” harapnya.

Pansus II

Sementara itu untuk memboboti Ranperda tentang Izin Lingkungan yang sementara ini dibahas DPRD, maka Pansus II saat ini telah berada di Kabupaten Karawang untuk bertemu dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) daerah tersebut.

“Sejak Senin kita datangi BLH Kabupaten Purwakarta untuk lakukan studi konsultatif terkait Ranperda tentang Izin Lingkungan. Kita pilih Karawang karena kabupaten ini sudah menetapkan perda ini,” ungkap Wakil Ketua Pansus II, Asmin Matdoan saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (26/9).

Matdoan berharap, melalui pertemuan dengan BLH Purwakarta ada pembobotan yang diberikan dan menjadi muatan penting bagi pansus untuk diterapkan dalam pembahasan ranperda ini nanti-nya pasca kembali ke Ambon.

Dalam pertemuan dengan Kepala BLH Purwakarta Didi Suardi menjelaskan, Perda tentang Izin Lingkungan memang baru ditetapkan tahun 2016 lalu di Purwakarta, namun dalam perjalanannya selama ini telah dijalankan sesuai arah dan tujuannya.

Sementara Kabid Tata Laksana BLH Purwakarta,  Nurjaman menjelaskan, berdasarkan PP nomor 27 tahun 2012 tentang UKL atau UPL tentu dijadikan dasar bagi pemkab untuk menerbitkan izin lingkungan dan itu dipedomani pula oleh BLH, yang memiliki 300 perusahaan skala besar.

“Untuk itu sejumlah masukan dan pandangan dari BLH Purwakarta akan jadi catatan penting bagi pansus untuk ditindaklanjuti nanti dalam pembahasan kedepan bersama SKPD terkait hingga ditetapkannya perda ini. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon