Politik ›› Hari Ini, MK Putus Sengketa KPU-HEBAT

Hari Ini, MK Putus Sengketa KPU-HEBAT


Ambon - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (10/8) akan memba­ca­kan putusan sela atas gu­gatan pasangan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT) terhadap KPU Maluku.

HEBAT menggugat Ke­pu­tusan KPU Provinsi Maluku Nomor: 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Penetapan Reka­pitulasi Hasil Penghitungan Perole­han Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, yang memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ma­luku, Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO).

Sesuai agenda, sidang akan ber­langsung pukul 13.30 WIB, dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh Tau­­fik Hidayat, didampingi hakim ang­gota, Maria Fadilah dan Su­hartoyo.

“Besok  akan ada putusan dan itu men­jadi kewenangan MK, kan pe­mohon sudah mengajukan permo­ho­nannya dan kita selaku termohon telah menyampaikan jawabannya,” kata Anggota KPU Maluku Devisi Hukum, Almudatsir Sangadji, saat dihubungi Siwalima, melalui tele­pon selulernya, Kamis (9/8).

Sangadji yakin, MK akan menolak gugatan HEBAT, karena gugatan itu tidak memenuhi syarat formil. Semua dalil yang dikemukakan HEBAT sudah dijawab oleh KPU Maluku.

“Kita adalah pihak termohon maka berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan, yang lebih khusus dengan syarat formil per­mohonan itu akan diputuskan oleh MK dan kita yakin MK akan meno­laknya,” tandasnya.

Tak Bisa Dibuktikan

Dalil tim kuasa hukum pasangan HEBAT bahwa terjadi pelanggaran sis­temastis, terstruktur dan masif di Pilkada Maluku, ditepis oleh KPU Maluku.

Dalam jawaban yang disampaikan terhadap gugatan HEBAT pada sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil Gu­bernur Maluku Tahun 2018, Kamis (2/8), di MK,  KPU Maluku mene­gaskan,  KPU sudah merespons pe­la­nggaran-pelanggaran yang terjadi sesuai mekanisme yang berlaku.

Sidang dipimpin majelis hakim  yang diketuai oleh Taufik Hidayat, didampingi hakim anggota, Maria Fadilah dan Suhartoyo.

“Jadi yang pertama, kami mem­bantah ada pelanggaran yang siste­matis, terstruktur dan masif yang ada di enam kabupaten yang didalilkan oleh pemohon yakni di Kabupaten Malteng, SBB, SBT, Bursel, MBD, dan Aru karena selama pentahapan penyelengagaraan pemilihan hingga proses pungut hitung tidak  terjadi pelanggaran yang   sistemastis, ter­struktur dan masif,” tandas Anggota KPU Maluku Devisi Hukum, Almu­datsir Sangadji saat dihubungi Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Kamis (2/8).

Sangadji mengatakan, pelangga­ran sistemastis, terstruktur dan ma­sif itu sifatnya komulatif dan harus bisa dibuktikan masing-masing, ka­rena proses rekapitulasi yang dilaku­kan sesuai dengan tingkatan itu berjalan dengan baik.

Dari 3358 TPS, itu ada rekomen­dasi panwas yang telah ditindak­lan­juti, dimana dilakukan PSU di enam TPS yakni tiga TPS di Kabupaten SBT, dua TPS di Kabupaten Malra dan satu TPS di Kabupaten Bursel.

“Jadi KPU sudah merespons pe­langgaran-pelanggaran itu dalam pro­ses tahapan, ada juga pembetu­lan-pembetulan angka yang dilaku­kan melalui mekanisme keberatan dan pembetulan selama pentahapan rekapitulasi kemudian tidak terjadi keberatan banyak saksi waktu itu dan selama proses rekap berjalan secara aman dan lancar, ada ke­salahan angka langsung dibetul­kan,” jelas Sangadji.

Terkait dengan adanya isu inti­midasi dan mobilisasi ASN yang juga disertakan oleh HEBAT dalam guga­tan, Sangadji mengatakan, hal ini dikualifikasikan sebagai dalil yang tidak berhubungan dengan sengketa objek perselisihan hasil pilkada.

Objek sengketa adalah keputusan KPU Maluku Nomor : 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang pe­netapan rekapitulasi hasil penghi­tungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Maluku tahun 2018.

“Jika ada dugaan pelanggaran admi­nistrasi dan pidana bukan wewe­nang MK untuk mengadili itu tetapi ada di lembaga lain, sehingga kita kualifikasikan dari sisi objek gugatan terhadap keputusan KPU Nomor: 717 itu, kita menyatakan sah dan tetap berlaku karena tidak ada alasan-alasan yang mendasar,” tandasnya.

Disinggung soal adanya permo­honan HEBAT untuk dilakukan PSU di enam kabupaten, Sangadji me­nga­takan, permohonan itu tidak jelas.

“Jadi kalau bicara soal PSU, maka harus kualifikasikan TPS mana ka­rena PSU itu basisnya TPS dan unsurnya harus ditemukan, namun dalam dalilnya tidak disebutkan di TPS mana hanya disebutkan pada enam kabupaten. Padahal prinsip pembuktian di MK itu terhadap PSU basisnya TPS, sehingga harus di­kua­lifikasikan dan dibuktikan di TPS mana, ada pelanggaran sehingga bisa dilakukan PSU sehingga kita anggap sulit untuk dibuktikan PSU­nya,” jelasnya.

Sidang Perdana

Mahkamah Konstitusi mulai me­nggelar sidang perselisihan hasil pe­milihan Gubernur dan Wakil Guber­nur Maluku Tahun 2018, Jumat (27/7).

Sidang nomor perkara : 29/PHP. GUB-XVI/2018 yang dimulai  pukul 13.30 WIB itu, berlangsung di lantai 4 ruang persidangan MK, Jalan Me­dan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh Taufik Hidayat didampingi hakim anggota, Maria Fadilah dan Suhar­toyo itu, tim kuasa hukum pasangan HEBAT menyampaikan dalil-dalil dalam gugatannya setebal 30 hala­man.

HEBAT menggugat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor: 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Sua­ra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

Kuasa hukum pasangan HEBAT, Henry Lusikooy mengatakan, legal standing yang diajukan dititikbe­ratkan pada pelanggaran yang ber­sifat sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di Kabupaten Aru.

Selain itu, kata dia, ada keterli­batan ASN. Hal ini dibuktikan  de­ngan foto dan video lengkap yang sudah masuk dalam bukti surat. 

“Dalam permohonan itu, kami me­minta agar majelis hakim dapat me­ngabulkan permohonan pemo­hon dan melakukan PSU di enam kabupa­ten  yakni Kabupaten SBB, Malteng, SBT, Aru, Bursel dan MBD,” ujarnya.

Kokoh

Dalam pleno hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Maluku pada Senin, (9/7), pasangan BAILEO unggul di 6 kabupaten/kota, diikuti SANTUN di 2 kabupaten/kota. Se­dangkan pasangan HEBAT, berada di posisi juru kunci, dengan menang di 3 kabupaten/kota.

Total perolehan suara SANTUN 251.036 (31,16%), BAILEO  328.982 (40, 83%) dan HEBAT 225.636 (28,00%).

Jumlah suara sah 805.654 dan suara tidak sah 8.384, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah 814.038. Hasil tersebut selaras de­ngan quick count KCI/LSI yang dilakukan, Rabu (27/6) lalu.

Hasil pleno rekapitulasi penghi­tu­ngan suara itu, dituangkan dalam SK KPU Maluku Nomor:  717/HK. 03.1/Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Pe­netapan Rekapitulasi Hasil Peng­hitu­ngan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 serta Berita Acara Nomor: 716/BA/PROV/VII/2018 Tentang Reka­pitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Pro­vinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon