Hukum ›› Hari Ini, Jaksa Kirim Memori Kasasi Djabumona

Hari Ini, Jaksa Kirim Memori Kasasi Djabumona


Ambon - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memastikan hari ini, Selasa (25/2) mengirimkan memori kasasi Umar Djabumona, terdakwa kasus korupsi dana MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2011 ke  Mahkamah Agung (MA) melalui panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon.

Djabumona yang adalah Wakil Bupati Nonaktif Kabupaten Kepu­lauan Aru itu divonis bebas oleh ma­jelis hakim Tipikor Ambon, lantaran tidak terbukti korupsi dana MTQ senilai Rp 4 milyar itu.

“Saat ini memori kasasinya sudah selesai dan besok (hari ini red-) akan segera dikirimkan ke MA melalui panitera di Pengadilan Tipikor Ambon,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Pala­pia, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Senin (24/2).

Sebelumnya diberitakan, guna keperluan kasasi dalam kasus du­gaan korupsi dana MTQ, Pengadilan Tipikor Ambon sudah menyerahkan salinan putusan lengkap ke pihak kejaksaan.

“Kita hari ini sudah siapkan sali­nan putusan djabumona dan renca­nanya hari ini juga petugas penga­dilan serahkan salinan putusan ke­pada pihak kejaksaan. Kemarin pas­ka  putusan, surat permintaan sali­nan putusan dari jaksa sudah kita te­rima,” kata Humas Pengadilan Negeri Ex Officio Pengadilan Tipikor Ambon, Glenny de Fretes kepada wartawan Senin (17/2).

Glenny memastikan, pihak kejak­saan mengajukan permohonan ka­sasi ke Mahkamah Agung menyusul vonis bebas terhadap mantan guru Penjas di SMP Dobo itu beberapa waktu lalu.

“Iya mereka ajukan kasasi, karena surat permintaan salinan putusan itu berarti mereka ajukan kasasi,” ung­kapnya.

Untuk diketahui, terdakwa kasus korupsi dana MTQ ini divonis be­bas oleh majelis hakim yang diketuai Hengky Hendradjaja, serta hakim Abadi dan Hery Liliantoro sebagai anggota dalam persidangan, Rabu (12/2).

Majelis hakim dalam amar putusan menyatakan Djabumona tidak ter­bukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU dalam dakwaan primair dan dakwaan subsdider.

Majelis hakim membebaskan Dja­bumona dari dakwaan primair dan dakwaan subsider, memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Hakim juga menetapkan agar barang bukti dalam surat tuntutan dipergunakan dalam perkara lain, serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Usai mendengarkan pembacaan vonis oleh majelis hakim, Djabu­mona yang didampingi penasehat hukum dari Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution Law Firm, me­nyatakan menerimanya. Sementara JPU, Achmad Korabubun, menyata­kan masih pikir-pikir.

Hakim ketua Hengky Hendradjaja yang diwawancarai usia persidang­an, enggan berkomentar soal vonis bebas terhadap Djabumona.

“Saya tidak bisa komentar. Kalau amar putusan tanyakan saja ke hakim anggota,” katanya mengelak.

Sementara hakim anggota Hery Liliantoro yang dimintai keterangan juga menolak dan menyarankan me­ngambil amar putusan di panitera.

Sebelumnya JPU Achmad Kora­bubun menuntut Djabumona de­ngan pidana 4,6 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (10/12).

Djabumona juga tuntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut JPU, terdakwa Umar Dja­bumona terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2011 di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp 4 milyar.

Perbuatan Djabumona melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No­mor 31 tahun 1999 tentang pembe­rantasan tindak pidana korupsi  sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU sebelumnya dalam surat dakwaan menjelaskan, pada tahun 2011 Kota Dobo ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 21 Mei sampai dengan 28 Mei 2011.

Untuk kebutuhan kegiatan MTQ itu, dianggarkan dana sebesar Rp 8 milyar dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011

Selain dana Rp 8 milyar itu, juga terdapat dana Rp 500 juta bantuan dari Pemprov Maluku, sehingga total dana untuk pelaksanaan kegiatan MTQ sebesar Rp 8,5 milyar.

JPU menguraikan, menjelang pelaksanaan MTQ, terdakwa selaku Plt Bupati Kepulauan Aru saat itu mendapat laporan lisan dari Ketua Harian Mohamad Djumpa bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan MTQ sebesar Rp 8,5 milyar tidak mencukupi.

Alhasil, ketua-ketua bidang panitia MTQ mengajukan proposal permintaan dana tambahan sebesar Rp 2.986.152.644.

Menindaklanjuti permintaan tambahan dana yang diajukan oleh panitia MTQ, maka Elifas Leauwa selaku Bendahara Sekretariat Daerah memberikan pinjaman dana untuk kegiatan MTQ dari dana SKPD Sekda dan nanti dipulihkan pada APBD Perubahan.

Padahal terdakwa mengetahui kalau anggaran tambahan untuk ke­giatan MTQ tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dalam DPA SKPD Sekda Aru.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 192 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 tahun 2008 yang menyatakan, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah, jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”.

Atas perintah terdakwa, Elifas Leauwa kemudian mencairkan dana pinjaman tersebut dari pos anggaran uang persediaan (UP) SKPD Sekda. Padahal UP adalah uang muka atau utama yang hanya diperuntukan untuk pelayanan atau kegiatan rutinitas pemerintahan dan tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan di luar belanja modal.

Selain dana Rp 2.986.152.644,- yang dipinjamkan kepada panitia MTQ, terdakwa juga memerintahkan Elifas Leuwa untuk mencairkan dana sebesar Rp 1.281.474.250 kepada kegiatan sosial lainnya di Dobo. Padahal terdakwa mengetahui bahwa dana tambahan untuk pinjaman kepada organisasi sosial tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA SKPD Kabupaten Kepulauan Aru.

Dengan demikian, total dana yang diperintahkan terdakwa untuk dicairkan Elifas Leuwa sebesar Rp 4.267.626.894.-

Dari jumlah tersebut, tidak semua anggaran itu dipergunakan untuk kepentingan MTQ atau kegiatan-kegiatan sosial. Tapi anggaran tersebut juga dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan kroni-kroninya.

JPU mengatakan, akibat perbuat­an terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, negara mengalami kerugian  sebesar Rp 271.730.000.-.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon