Daerah ›› Hari Ini Demo di KPK Berlanjut

Hari Ini Demo di KPK Berlanjut


Ambon - Pergerakan Pelajar Malu­ku (PPM) berencana kem­bali menggelar demo di Ge­dung Komisi Pemberanta­san Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (19/5)

Selain Gedung KPK, me­reka juga akan melakukan aksi di tempat lainnya. Namun Koordinator Aksi, Komarudin Bolat tak mau menjelaskannya.

“Bukan hanya gedung KPK, tetapi juga ada tempat yang lainnya. Nanti besok baru saya sampaikan lokasi yang lain,” kata Bolat kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (18/5).

Menurut Bolat, kedatangan me­reka ke KPK bukan hanya untuk ber­demo, namun juga akan menyampai­kan data lengkap terkait dugaan ke­terlibatan Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dalam kasus kredit macet Bank Maluku.

Selain itu, soal Pansus Bank Ma­luku yang dibentuk olehnya untuk menangani kasus dugaan korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya yang tak jelas hasil kerjanya.

Begitupun dengan permintaan kepada Gubernur Maluku, Said Assa­gaff untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Benny Gas­persz yang terlibat kasus korupsi.

“Besok kita akan serahkan semua kelengkapan data yang kita punya ter­kait dengan saudara Edwin Hu­wae dan juga alasan kami meminta Gubernur memberhentikan Benny Gaspersz,” ujar Bolat.

Dia menegaskan, PPM akan melakukan aksi hingga KPK benar-benar merespon mereka. Dia juga menegaskan, demo yang dilakukan bukan karena kepentingan politik, namun murni aspirasi masyarakat.

“Kita tetap akan berdemo hingga KPK turun. Murni aspirasi masya­rakat bukan kepentingan politik. Kami selama ini diam karena kami masih menunggu Kejaksaan Maluku untuk memproses kasus-kasus itu,” tegasnya.

Gubernur Maluku Said Assagaff yang dikonfirmasi soal aksi demo yang akan kembali dilakukan oleh PPM, enggar berkomentar.

Sama halnya dengan, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae. “No comment,” tandasnya.

Namun dalam postingannya di akun Facebooknya bernama Edwin Adrian Huwae II, Kamis (18/5) se­kitar Jam 10.00 WIT, ia menanggapi aksi demo PPM tersebut. Berikut postingan lengkapnya, “Adik-adik yang demo saya kemarin di KPK, tolong siapkan data yg sebaik-baik­nya, karena kalau pada akhir­nya tdk bisa siapkan data sesuai ketentuan hukum, maka adik2 telah melakukan fitnah yg sangat kejam bagi saya, bisa di maklumi bahwa ada pesan sponsor karena ini memasuki tahun-tahun politik, tapi saya tidak mau menuduh. Salam & doa bagi adik2 semua. Semoga Sukses”.

Sebelumnya, PPM melakukan aksi demo di kantor KPK, Rabu (17/5), sekitar pukul 13.00 WIB.

Sesuai surat pemberitahuan ke Polres Jakarta Pusat bernomor 04/PPM/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, PPM seharusnya melakukan aksi Rabu (17/5) dengan sasaran kantor KPK, Kemendagri dan Mess Maluku. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PPM Rimbo Bugis, Koordi­nator Aksi Komarudin Bolat dan Koordinasi Panggung Usra Waiulung. Namun ternyata mereka hanya menuju kantor KPK.

Setelah berorasi selama kurang lebih setengah jam, tidak membuat satu pun petinggi KPK merespon aksi mereka. Sempat keluar salah satu staf di KPK namun, masa menolak staf tersebut. 

Masa yang berjumlah kurang lebih 17 orang tersebut, meminta agar Gubernur Maluku Said Assagaff dapat segera memberhentikan Kepala Dinas Perhubungan Maluku Benny Gaspersz dari jabatannya, lantaran telah tersandung kasus korupsi Bandara Arara.

Bukan hanya itu, mereka juga meminta agar KPK harus menangkap Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae yang tersandung kasus hukum kredit macet Bank Maluku pada zaman Gubernur Karel Ralahalu, yang hingga kini belum juga tuntas.

Dibawah pimpinan Komarudin Bolat, PPM menegaskan selama ini, Kejati Maluku sangat lemah dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di Maluku.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Bolat menegaskan khusus untuk Edwin Huwae, bukan hanya terlibat dalam kasus kredit macet Bank Maluku, namun kinerja Edwin  juga diragukan.

“Sampai dengan saat ini, pansus yang ia (Edwin-red) bentuk untuk kasus korupsi Bank Maluku baik itu masalah lahan di Surabaya, maupun masalah Repo tidak menunjukan kinerja mereka. Ia juga terlibat dalam kasus hukum kredit macet Bank Maluku pada zaman Gubernur Karel Ralahalu,” ungkap Bolat.

Mereka juga menganggap Edwin tidak layak memimpin DPRD Malu­ku, karena terlibat dalam kasus korupsi. “Dia sangat tidak layak menjadi seorang pemimpin,” tegasnya.

Terkait dengan Benny Gaspersz, mereka mengharapkan agar Gubernur dapat segera menggantinya, karena ia terlibat dalam kasus korupsi Bandara Arara, dan dianggap tidak pantas untuk dipertahankan. “Ia harus di­ganti karena sudah terbukti terlibat dalam kasus Ban­dara Arara. Kami ha­rap pak gubernur bisa memper­hatikan hal tersebut,” tandasnya.

Gubernur Maluku Said Assagaff yang dikonfirmasi siwalima mene­gas­kan dirinya sementara berada di Jakarta namun tidak tahu ada demo tersebut.

Namun jika demo tersebut terkait dengan Benny Gasperzs, menurut­nya ada aturan yang berlaku, ia tidak bisa langsung menghentikan Gas­perzs dari jabatannya. “Ada prose­dur, kita harus ikut aturan, karena ada aturannya,” tandasnya.

Di sisi lain, Sekda Maluku Hamin Bin Thahir, mengatakan hingga saat ini belum ada putusan terkait dengan kasus yang menyeret Kepala Dinas Perhubungan Maluku itu. “Belum ada vonis. Putusan hukumnya belum ada,” tandasnya. (S-43)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon