Hukum ›› Hakim Panggil Paksa Gubernur Kasus Aset Yayasan Al-Hilaal

Hakim Panggil Paksa Gubernur


Ambon - Majelis hakim Penga­dilan Negeri Ambon me­ngeluarkan penetapan panggilan paksa terhadap Gubernur Malu­ku, Said Assagaff dalam sidang, Se­nin (9/10). 

Langkah ini di­ambil karena gu­bernur tidak koo­peratif. Gubernur yang menjabat Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hilaal sudah empat kali dipanggil JPU Kejati Maluku sebagai saksi ka­sus penipuan dan peng­ge­lapan aset Yayasan Al-Hilaal yang dilakukan oleh Umar Atamimi, na­mun ia tidak hadir di persidangan.

Saat hakim ke­tua Herry Setia­budi membuka sidang, ia lang­sung meminta JPU, Ester Watti­mury mengha­dir­kan gubernur sebagai saksi. Namun Wattimury  mengaku, kalau saksi tidak hadir.  Ia juga tak bisa mem­berikan penjelasan me­nga­pa saksi tidak bisa di­hadirkan.

Penasehat hukum Umar Ata­mimi, Haris Russel lang­sung bereaksi. Ia mengajukan keberatan dan meminta maje­lis hakim mengeluarkan pene­tapan panggilan paksa ter­hadap gubernur.

“Kami minta agar majelis hakim mengeluarkan panggi­lan paksa kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk dihadirkan sebagai saksi da­lam persidangan ini, karena keterangan yang bersang­kutan sangat kita butuhkan,” tandasnya.

Permintaan PH terdakwa, ditanggapi oleh Wattimury. Ia meminta majelis hakim agar gubernur tidak lagi dihadirkan di persidangan. Cukup kete­rangannya dibacakan.

“Ini sudah panggilan keem­pat, kami sudah sampaikan panggilannya namun tidak hadir tanpa ada pemberita­huan, sehingga kami minta agar keterangan saksi dibaca­kan  saja,” ujarnya.

PH terdakwa Umar Atamimi tak tinggal diam. Ia keberatan dengan permintaan JPU, dan tetap ngotot agar majelis ha­kim menghadirkan gubernur. 

Menyikapi perdebatan PH dan JPU, majelis hakim kemu­dian berdiskusi beberapa saat, dan sepakat untuk menge­luar­­kan penetapan pemanggi­lan paksa terhadap gubernur Assagaff untuk hadir dalam siding, Senin (16/10).

“Kami menetapkan agar JPU Kejati Maluku memanggil paksa Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk hadir dalam si­dang Senin pekan depan,” tan­das hakim ketua, Herri Setiabudy. 

Usai mengeluarkan peneta­pan tersebut,  ia menunda si­dang hingga pekan depan, de­ngan agenda menghadirkan gubernur sebagai saksi.

JPU Ester Wattimury yang dikonfirmasi wartawan terkait penetapan majelis hakim ter­sebut mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti peneta­pan  majelis hakim untuk me­ma­nggil paksa gubernur.

“Kami akan berkordinasi dengan aparat kepolisian un­tuk menghadirkan gubernur dalam sidang pekan depan,” ujarnya.

Sementara Gubernur Malu­ku, Said Assagaff, yang di­kon­firmasi Siwalima bebe­rapa kali, namun telepon selu­lernya tidak diangkat. SMS yang dikirim juga tidak direspons.

Sebelumnya dalam sidang di PN Ambon, Senin (15/8), Ke­pala Biro Hukum Setda Ma­luku, Hendrik Far-Far da­lam keterangannya sebagai saksi mengatakan, aset Yaya­san Al-Hilaal berupa sebi­dang tanah di kawasan Jalan Anthoni Reebok Kota Ambon sudah dikembalikan oleh Pem­prov Maluku kepada pihak yayasan sejak Desember 2012.

Saat itu kata Far-Far, Pem­prov menyerahkan aset terse­but kepada Umar Atamimi. Sa­yangnya belakangan diketa­hui kalau Umar menyalah­gu­nakan aset tersebut dengan menjualnya kepada pihak lain.

Kala itu kepada Pemprov, Umar  berdalih Yayasan Al-Hi­laal sudah berganti nama men­jadi Yayasan Wakaf Al-Hilaal. Karena pemprov percaya de­ngan ketokohan Umar, pem­prov tidak mencurigai terdak­wa nantinya akan menjual tanah itu ke pihak lain.

Menurut Far-Far, setelah waktu berjalan, pihaknya mendapat laporan dari Yaya­san Al-Hilaal kalau tanah itu sudah dijual. Pemprov Malu­ku lalu mengeluarkan surat pembatalan perjanjian dengan Yayasan Wakaf Al-Hilaal pimpinan Umar Atamimi.

Surat yang ditandatangani Gu­bernur Maluku, Karel Rala­halu Nomor: 593.2/07/1/2012 tertanggal 25 Januari 2012 itu dengan tegas menyatakan ba­tal perjanjian antara Peme­rintah Daerah Maluku dengan Yayasan Wakaf Al-Hilaal Ambon pimpinan Umar Atamimi, dan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik sah yakni Yayasan Al-Hilaal.

Sebelumnya dalam  sidang Senin (1/8), JPU Ester Watti­mury menghadirkan Salem Basalamah selaku Pembina Yayasan Al-Hilaal.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Herri Setiabudy, Ba­salamah menjelaskan, peng­ge­lapan itu berawal dari surat pendirian Yayasan Al-Hilaal, yang juga terdapat nama Umar Atamimi.

Jabatan Atamimi dalam ya­yasan sebagai Ketua Bidang I yang membidangi pendidi­kan. Karena itu, Atamimi ber­peran dalam pengajuan izin ke Direktorat Jenderal Pendidi­kan Tinggi (Dirjen Dikti) untuk mendirikan Universitas Al-Hilal di Ambon.

Belakangan karena ambisi pribadi, Atamimi memanfaat­kan hubungan pertemanan­nya dengan notaris Rostianti Nahumamury untuk memiliki aset milik Yayasan Al-Hilaal. Hasil kesepakatan diam-diam itu berlanjut dengan pener­bitan akte notaris pendirian Ya­yasan Wakaf Al-Hilaal yang diketua Umar Atamimi.

“Di yayasan itu (Wakaf) Al-hilal), anaknya ditunjuk sebagai pembina,” kata Basa­lamah.

Untuk memiliki seluruh aset Yayasan Al-Hilaal, Atamimi kemudian menghubungi Peme­rintah Provinsi Maluku untuk meminta legitimasi atas status Yayasan Wakaf  Al-Hilal yang baru didirikan itu.

Kemudian untuk memulus­kan akal bulusnya, Atamimi memberikan keterangan palsu kalau seluruh pembinan Yaya­san Al-Hilal sudah mati. Pa­dahal, fakta membuktikan mereka semua masih hidup, seperti Gubernur Maluku Said Assagaff, HR Hasanusi dan Rifai Ambon.

Ayah dari Salem Basalamah termasuk pendiri Yayasan Al-Hilal. Pemprov Maluku sem­pat tertipu mulut manis Ata­mimi. Dari situ keluar Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang status hukum dan pengalihan aset Yayasan Al-Hilaal ke Yayasan Wakaf Al-Hilal, termasuk penguasaan lahan, lokasi berdirinya Kan­tor Palang Merah Indonesia (PMI) Maluku di Jalan Anthony Rebok, Ambon.

Setelah memiliki SK Guber­nur, Atamimi menjual tanah seluas 560 m2 (meter persegi) ke To Heng alias Hengky, bos swalayan Planet 2000.

Pemprov ikut menunjuk Alexander Anaktototy, Ke­pala Badan Pertanahan Kota Ambon saat itu  menjadi saksi dalam perjanjian jual beli an­tara Atamimi dan Tong Heng sekaligus menandai pele­pasan tanah di Jalan Anthony Rebook  itu.

Walaupun jual beli lahan tersebut tak dilakukan di ha­dapan notaris, namun Anak­totoy  kemudian menerbitkan sertifikat hak milik atas nama To Heng.

Dijelaskan, kejahatan Ata­mimi tak berhenti disitu, untuk mengelabui khalayak, Atami­mi cs menggantikan seluruh papan nama Yayasan Al-Hi­laal dengan Yayasan Wakaf Al-Hilaal. Namun, hal itu tak di­lakukan terhadap 280 seko­lah di Maluku yang penge­lolaanya dibawah Yayasan Al-Halaal yang telah berdiri lebih kurang 70 tahun.

Atamimi juga mengajukan gugatan ke PN Ambon untuk membekukan Yayasan AlHi­laal pada Januari 2013. Usaha­nya berhasil menyusul terbit­nya penetapan PN Ambon Nomor 02/Pt.P/2013/PN.AB pada 31 Januari 2013.

Siasat Atamimi Cs terbongkar setelah Basalamah Cs melapor­kan kasus ini ke Gubernur Ma­luku kala itu Karel Albert Rala­halu. Pemprov Maluku kaget didalam akte pendirian Yayasan Al-Hilal terdapat sejumlah pejabat teras pemprov, antara lain Said Assagaff yang kala itu menjabat Wakil Gubernur Maluku dan Rafia Ambon, Asisten III Setda Maluku dan lainnya.

Atas laporan pihaknya, beber Basalamah, Gubernur Ralahalu akhirnya menerbit­kan SK Nomor 66.C Tahun 2013 tentang pembatalan perjanjian jual beli antara Atamimi dan Tong Heng. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon