Visi ›› Gugatan Hebat

Gugatan Hebat


Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku  Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath telah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terta­nggal 9 Juli 2018 Nomor:  717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan per­olehan suara pemilihan guber­nur dan wakil guber­nur Ma­luku tahun 2018.

HEBAT mengklaim hasil pemungutan suara dan hasil penghtiungan suara yang di­lakukan oleh KPPS, sebagai­ma­na yang tertuang dalam for­mu­lir CI- KWK-KPU, kemudian dilakukan  rekapitulasi  hasil pe­ng­hitungan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formu­lir DA - KWK.KPU dan For­mulir Model DAI - KWK. KPU serta rekapitulasi peng­hitungan suara di KPU Malaku sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB - KWK. KPU dan Formulir Model Mo­del DBl - KWK. KPU pada enam kabupaten di Provinsi Maluku mengandung pelang­ga­ran hukum yang sistimatis, penggelembungan suara, poli­tik uang dan berbagai ke­cu­rangan lainnya untuk meng­hi­langkan hak suara dari pemilih.

Pelanggaran itu dapat di­kua­lifikasikan sebagai perbuatan KPU yang dilakukan se­cara terstruktur, sistematis dan masif sehingga telah me­ngurangkan suara dari pemo­hon dan menguntungkan pasa­ngan calon lainnya.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, pasangan calon yang tidak puas dengan hasil pilkada bisa mengajukan sengketa ke MK. Pengajuan ini dilakukan tiga hari setelah hasil penghitungan pilkada.

Akan tetapi, pengajuannya hanya bisa dilakukan jika ada selisih 0,5% sampai 2% dari jumlah suara sah pilkada. Berdasarkan pasal 157 UU 10 tahun 2016, MK akan memutuskan perkara perselisihan sengketa paling lambat 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada Senin (9/7) oleh KPU Maluku, selisih suara antara pasangan HEBAT dan pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno 12,8 persen.

KPU Maluku pada 9 Juli telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan Pilkada Maluku, pasangan SAN­TUN 251.036 (31,16%), BAI­LEO  328.982 (40,83%) dan HEBAT 225.636 (28,00%).

Pengajuan gugatan ke MK merupakan kewenangan dari setiap pasangan calon termasuk HEBAT, untuk membuktikan apakah memang terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada, yang dapat mempengaruhi jumlah suara HEBAT ataukah tidak. Ataukah sebaliknya gugatan itu cacad hukum karena selisih jumlah suara antara HEBAT dengan pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno 12,8 persen.

Sejumlah kalangan justru memprediksi gugatan HEBAT sulit lolos, karena sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengketa hasil perselisihan pilkada dapat diajukan ke MK jika terdapat per­bedaan suara paling ba­nyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi.

Klaim tim hukum HEBAT bahwa terjadi kecurangan yang sistematis, masif dan terstruktur dalam pilkada Maluku harus juga mampu dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat.

Apakah MK akan tolak ataukah mungkin diloloskan, biarlah itu kewenangan MK yang memutuskan, tetapi yang pasti, masyarakat Maluku sudah memilih pemimpin yang baru bagi Maluku lima tahun kedepan.

Pilihan rakyat kepada BAILEO yang ditetapkan oleh KPU Maluku sebagai pemenang suara terbanyak, haruslah dihargai, diterima dan didukung secara bersama-sama dengan tujuan, untuk membangun Maluku ini kedepan. Beda politik, beda pilihan tetapi jangan perbedaan itu mengorbankan rakyat. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon