Daerah ›› Gubernur: Mutasi tak Ada Kaitan dengan Politik

Gubernur: Mutasi tak Ada Kaitan dengan Politik


Ambon - Gubernur Maluku Said Assagaff memastikan bulan Juli ini akan dilakukan perombakan birokrasi. pada eselon II, III dan IV. Tetapi tidak ada kaitan dengan kepentingan politik.

Menurut gubenur, banyak pejabat yang sudah memasuki masa pensiun, sehingga kekosongan harus diisi.

“Tidak ada dendam politik karena pergantian ini dilakukan bagi ASN yang pensiun,” kata gubernur kepada war­tawan di kantor gubernur Ma­luku, Rabu (11/7).

Ia mengatakan, pejabat eselon II yang akan pensiun di tahun ini sekitar 10 pejabat orang. Belum lagi ditambah dengan eselon III dan IV.

“Jadi saya perintahkan kepada Kepala BKD Maluku untuk melakukan koordinasi ke pusat dan dalam bulan ini akan dilakukan mutasi untuk pengisian jabatan yang kosong,” jelas gubernur. 

Mutasi yang dilakukan tidak ada hubungan dengan politik, tetapi kebutuhan birokrasi. “Banyak peja­bat yang pensiun sehingga kekoso­ngan itu harus diisi dan akan dila­kukan sesuai dengan aturan,” tan­das gubernur.

Untuk mengisi jabatan-jabatan itu,  akan dilakukan lelang sesuai de­ngan aturan yang ada. “Saya pastikan se­suai aturan sehingga kita harus ber­koordinasi dengan Kementerian Da­lam Negeri terkait dengan pergantian yang akan dilakukan,” ujar gubernur.

Mutasi

Seperti diberitakan, saat gubernur mulai berkantor pada Senin (9/7), informasi mutasi berhembus ken­cang. Para pejabat mulai gelisah, khawatir kena mutasi.

“Informasi mutasi pejabat sudah beredar. Para pejabat was-was, takut masuk dalam daftar mutasi,” ujar salah satu staf di biro bagian umum, kepada Siwalima, Senin (9/7).

Menurutnya, informasi mutasi pejabat itu, ada kaitan dengan pilkada Maluku. Pejabat yang tidak mendukung SA akan didepak.

“Informasinya seperti itu,  yang tidak bekerja untuk petahana akan dimutasikan. Kita kan bawahan, ya kita tunggu saja,” ujarnya.

Namun informasi akan ada mutasi besar-besaran, dibantah oleh Kabag Hu­mas Provinsi Maluku, Bobby Pala­pia. “Tidak benar isu yang ber­kembang kalau ada pergantian peja­bat,” kata Pa­lapia,kepada Siwalima, Senin (9/7).

Menurut Palapia, kalaupun ada, hanya untuk mengisi kekosongan jabatan yang pensiun. “Jadi tidak ada pergantian pejabat di lingkup Pemprov Maluku,” tegasnya.

Pensiun

Pemprov Maluku sementara me­nyusun perencanaan untuk melaku­kan lelang jabatan pejabat tinggi pratama (JPTP) yang kosong mau­pun yang akan kosong, lantaran para pejabat yang menduduki jaba­tan ini pensiun

Kepala BKD Provinsi Maluku Femmy Sahetapy menjelaskan, di tahun ini  sejumlah kepala OPD akan pensiun seperti Karo Kesra Rosmin Tutupoho, Sekwan Roy Manuhutu, Kepala Kesbangpol Udjir Halid, Kadisdukcapil Jeremias Uweubun, Kadis Nakertrans Abdul Manaf Tuasikal, Kepala Bappeda Antho­nius Sihaloho, Asisten I Bidang Pemerintaan Angky Renjaan serta dirinya sendiri selaku Kepala BKD.

“Kita sementara susun perenca­naan untuk lakukan lelang jabatan yang akan kosong,” ungkap Sahe­tapy kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/7).

Menurutnya, lelang jabatan ini akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri.

Sesuai Aturan

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, dan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans mengingatkan agar mutasi yang akan dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan mutasi pejabat Pemprov Maluku ada di tangan gubernur. Kendati begitu, gubernur diingatkan untuk tidak melakukan mutasi karena disulut dendam. 

“Kewenangan memutasikan pega­wai di lingkup pemda Provinsi Ma­luku tentu menjadi ranah atau kewenangan dari gubernur. Yang perlu diingatkan adalah kepada siapa mutasi dilakukan dan harus berdasarkan pada peraturan perun­dangan yang berlaku,” tandas Lucky Wattimury, kepada Siwa­lima, melalui telepon selulernya, Selasa (10/7).

Kata Wattimury, hal ini penting agar tidak menimbulkan penilaian atau salah tafsir atas kebijakan tersebut,  dan jangan juga karena dendam politik, sehingga Kepala SKPD yang tidak kerja untuk SANTUN kena imbas mutasi.

“Kita sadar situasi dan kondisi Maluku yang baru selesai pilkada tentu melahirkan pemikiran yang macam-macam. Hal ini juga tentu berlaku bagi ASN dilingkungan Pemda Maluku, karena itu langkah pemprov memutasikan ASN harus dilandasi oleh aturan yang  berlaku,” ujar Wattimury.

Hal senada ditegaskan Wakil Ke­tua Fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans. Mutasi wajar-wajar saja, tetapi harus sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

“Mutasi itu wajar dan kewena­ngannya ada pada gubernur, tetapi harus diingat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku bukan karena atas suka dan tidak suka, apalagi mutasi itu karena dendam politik,” tandas Frans, kepadaSiwalima, melalui telepon selulernya, Selasa (10/7).

Menurutnya, penempatan pejabat harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga mendukung kinerja Pemprov Maluku untuk lebih baik kedepan. “Kan di tahun ini ada sekitar 9 kepala OPD yang akan pensiun sehi­ngga untuk mutasi sehingga diha­rap­kan penempatan pejabat itu harus se­suai dengan kompetensi yang di­mi­liki sehingga mendukung kinerja Pem­prov Maluku untuk lebih baik ke­de­pan,” kata Ketua Komisi A ini. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon