Daerah ›› Gubernur Janji Evaluasi Afras

Gubernur Janji Evaluasi Afras


Ambon - Gubernur Maluku, Said Assagaff berjanji akan meng­evaluasi Dirut Panca Kar­ya, Afras Pattisahusiwa. 

Di bawah kepemimpinan Afras, Panca Karya bang­krut. Gaji karyawan dua bulan belum dibayar, uang makan, gaji 13 dan uang jasa produksi. Tak hanya itu, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan milik karyawan juga tidak bisa digunakan, karena pihak perusahaan belum mem­bayar iuran ke BPJS. Bahkan jaringan telepon dan wifi juga sudah diputus.

“Saya akan evaluasi kinerja direktur dan hak-hak kar­yawan harus diselesaikan.  Saya pastikan kita evaluasi ter­hadap direkturnya,” tan­das Assagaff kepada war­tawan, usai membuka ra­kornas asosiasi rumah sakit dan balai kesehatan paru di Santika Hotel, Ambon, Jumat (13/7).

Panggil

Setelah mendatangi Kantor PD Panca Karya, Kamis (12/7), tim kerja DPRD Provinsi Maluku kembali memanggil badan pengawas, direksi dan para karyawan, Jumat (13/7).

Pemanggilan badan pengawas, direksi dan para karyawan untuk melakukan rapat dengar pendapat oleh tim yang diketuai Lucky Watti­mury itu, dilakukan secara terpisah.

Rapat bersama badan pengawas yang dihadiri Rury Moenandar dan Idris Tatuhey, pada pukul 08.00-10.00 WIT. Setelah itu dilanjutkan de­ngan direksi, yang dihadiri direk­tur keuangan Lutfi Assagaf pukul 12.00-14.00 WIT. Kemudian dengan karyawan pukul 14.00-16.00 WIT.

Ketua Badan Pengawas PD Panca Karya, Rury Moenandar yang di­kon­firmasi Siwalima, mengatakan, di­rinya bersama Idris Tatuhey su­dah menjelaskan secara detail penyebab krisis keuangan Panca Karya.

“Jadi kami dipanggil untuk men­jelaskan secara detail, terkait penye­bab utama PD Panca Karya bang­krut. Hal itu sekaligus untuk memperkuat hasil investigasi tim kerja DPRD Maluku saat mendatangi Kantor PD Panca Karya, Kamis kemarin,” kata Moenandar.

Harusnya yang menghadap tim kerja DPRD Maluku, Dirut Panca Karya Afras Pattisahusiwa. Bukan direktur keuangan, Lutfi Assagaf. “Anehnya, malah dirut keuangan yang hadir,” ujarnya.

Diselamatkan

DPRD Provinsi Maluku memben­tuk tim kerja untuk mengevaluasi ki­nerja Panca Karya. Sasarannya, pe­ru­sahaan  daerah ini harus dise­lamatkan.

“Sasarannya hanya satu, kita harus selamatkan Panca Karya, uang harus dikelola secara baik, agar dapat menyelamatkan Panca Karya, karena BUMD ini adalah aset daerah yang mesti dikelola secara baik untuk mendatangkan pendapatan asli daerah apalagi ditengah daerah yang kekurangan anggaran seperti sekarang ini,” kata Ketua tim kerja DPRD Maluku, Lucky Wattimury, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (13/7).

Wattimury mengaku prihatin de­ngan kondisi Panca Karya. Tim kerja melakukan rapat secara terpisah agar objektif.

“Rapat yang kita lakukan secara terpisah ini, dengan maksud agar kita objektif mengambil langkah sebelum disampaikan kepada pimpi­nan dewan, karena telah melalui sua­tu tahap yang objektif karena me­mang kondisi Panca Karya sudah sa­ngat memprihatinkan,” tandasnya.

Ketua Fraksi PDIP ini mengatakan saat tim kerja melakukan kunjungan ke Panca Karya pada Kamis (12/7), ditemukan kalau perusahaan daerah ini ada dalam masalah besar.

“Kita langsung melihat kondisi kantor dan kondisi psikologis pega­wai, dan memang ternyata ada masalah. Ada protes dari pegawai maupun dukungan dari pegawai, dilanjutkan dengan turun ke bengkel panca karya melihat proses,  selan­jutnya ke Dok Waiame karena ada feri milik Panca Karya yang se­mentara dooking disana, kita ber­temu dengan direktur perkapalan Waiame,” jelas Wattimury.

Datangi

Tim kerja DPRD Provinsi Maluku mendatangi Kantor PD Panca Karya, Kamis (12/7). Kedatangan tim yang dipimpin Lucky Wattimury sekitar pukul 10. 00 WIT, untuk memulai investigasi atas kondisi perusahaan daerah itu, yang saat ini bangkrut.

Turut bersama ketua tim, sekre­taris tim Rasyad Efendy, Ayu H. Sa­nusi dan Roby Gasperz selaku anggota. Saat tiba, tim langsung menuju ruang Dirut PD Panca Karya, Afras Pattisahusiwa. Berada kurang lebih satu jam di ruang dirut, tim kemudian menuju ruangan Ketua Badan Pengawas Rury Moenandar.

Kepada tim kerja, Moenandar me­nu­turkan semua persoalan yang ter­jadi di Panca Karya, akibat kurang mam­punya direksi mengelola perusa­haan plat merah itu, sehingga bangkrut.

Alhasil, uang makan dan gaji 13 puluhan karyawan tidak bisa diba­yar. Selain itu, uang subsidi peme­rintah pusat yang setiap tahunnya dianggarkan sebesar Rp24 milyar, serta penghasilan Panca Karya lainnya juga diduga dikorupsi.

Kedatangan tim kerja DPRD Ma­luku itu, dimanfaatkan oleh se­jumlah karyawan Panca Karya de­ngan me­masang sejumlah pamflet di dinding kantor, yang bertuliskan, gan­ti di­reksi dan kami minta audit ke­uangan bukan kinerja. (S-39/S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon