Pemerintahan ›› Gubernur Instruksi Rahayaan Bikin Rekonsiliasi Jadi Wawali Tual

Gubernur Instruksi Rahayaan Bikin Rekonsiliasi


Ambon - Gubernur Maluku Said Assagaff meminta kepada Wakil Walikota Tual Abdul Hamid Rahayaan untuk ber­sama Walikota Tual  Adam Rahayaan segera melakukan rekonsiliasi secara utuh.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur saat melantik Ra­ha­yaan sebagai wakil wali­kota sisa masa jabatan 2013-2018 di lantai VII Kantor Gu­bernur Maluku, Senin (18/9).

Rekonsiliasi yang dimaksud Gubernur adalah dalam pers­pektif  pejabat pemerintahan, te­tapi juga  rekonsiliasi seba­gai sesama manusia insan ciptaan Tuhan yang menya­dari  bahwa  setiap orang pasti memiliki kekurangan-kekura­ngan, tetapi juga memiliki se­jumlah kelebihan-kelebihan.

“Hargai dan hormatilah itu sebagai anugerah pemberian-Nya. Lebih dari itu  kedua  sau­dara terlahir dalam satu ke­luarga besar Rahayaan, ber­asal dari kei besar dan kam­pung yang sama yaitu kam­pung  Fair. Saya berharap se­bagai orang-orang yang pu­nya kedekatan  berhubungan ke­kerabatan, saudara akan ce­pat menyesuaikan diri dalam pekerjaan, menjunjung tinggi rasa hormat, saling percaya dan saling bergandengan ta­ngan membangun kota Tual  yang di semangati semboyan Maren sebagai pemersatu antara pemerintah daerah dan masyarakat,” harap Gubernur.

Selain itu pula, Gubernur juga meminta agar Rahayaan dapat  bersinergi dengan wali­kota dalam melakukan koor­dinisi, pembinaan dan penga­wasan dengan stakeholder terkait, serta pastikan Aparatur Sipil Negara untuk bersikap netral dan tidak berpihak dalam pelak­sanaan kepada bakal calon manapun.

Selain itu, Wakil Walikota harus menjaga akselerasi dan sinkronisasi dalam penyelen­g­ga­raan pemerintahan, perce­patan pembangunan Kota Tual sesuai Rancangan Pembangu­nan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk itu, diperlukan har­mo­nisasi antara legislatif dan eksekutif, harus dapat terjaga dan terpelihara dengan se­baik-baiknya. 

“Sebagai tokoh pimpinan di daerah, baik itu eksekutif dan legislatif. sikap tindakan saudara akan selalu diamati oleh warga kota tual. Untuk itu laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dalam mem­bawa kota Tual ke arah yang lebih baik,” harapnya.

Tak hanya itu, menjelang pilkada Tual, Gubernur juga berharap Walikota dan wawali agar dapat membangun koor­dinasi dengan panswalu dan KPU dalam mendukung tu­gas mereka sebagai penyele­nggaraan pilkada. 

Gubernur menambahkan, wa­laupun sisa masa jabatan Wa­wali cukup singkat sampai 31 Oktober 2018, namun sa­ngat kursial sebab berhada­pan de­ngan penyelenggaraan Pilkada Kota Tual dan Pilkada Maluku.

Resmi Jabat

Rahayaan resmi menjabat sebagai Wakil Walikota Tual sisa masa jabatan 2013 - 2018 berdasarkan surat keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo nomor: 132.81-7676, tanggal 18 September 2017.

Pelantikan Wawali Tual menindaklanjuti keputusan mendagri 131.81-4742 tanggal 10 Mei 2016, tentang peng­angkatan Adam Rahayaan sebagai  Walikota Tual sisa ma­sa jabatan 213-2018 dan sekaligus disahkan pember­hen­tiannya sebagai wakil walikota tual masa jabatan 2013-2018 dan telah dilantik pada tanggal 23 Mei 2016.

Namun sayangnya, pelan­ti­kan yang berlangsung dilan­tai tujuh kantor Gubernur Maluku ini tidak dihadiri oleh Walikota Tual Adam Raha­yaan, namun hanya dihadiri Ketua  dan Anggota DPRD dan beberapa jajaran SKPD ter­kait kota Tual. 

Sementara itu,  Wakil Wali­kota Tual Abdul Hamid Raha­yaan kepada wartawan me­nga­takan dirinya tidak mem­punyai masalah apapun de­ngan wali­kota sampai dirinya tidak hadir dalam proses pelantikan. “Saya pertama akan kon­solidsi internal saya pikir soal pak walikota hadir dan tidak tetap kita akur. Mungkin be­liau punya kesibukan lain yang tidak bisa hadir. Tetapi saya akan kembali untuk menye­lesaikan tugas-tugas saya sebagai wakil walikota Tual,” ungkapnya.

Walaupun demikian, diri­nya bersama walikota telah ber­kotmitmen untuk bersama-sama membangunan Kota Tual ke arah yang lebih baik.

Sudah Selesai

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kota Tual Fadilah Ra­ha­warin menegaskan persoa­lan ini telah selesai dan tidak ada masalah.  Semua proses telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ketidakhadiran yang ber­sangkutan saya bingung juga apa alasannya. Kami tidak bisa terlalu banyak megintervensi keputusan kehadiran beliau tetapi sebetulnya siapapun yang jadi kepala daerah dan kursi wakil terjadi kekosongan maka proses yang terjadi per­setujuan mendagri dan di SK kan untuk dilantik jadi wakil maka wajib hukumnya kepala daerah hadir. Kami sudah minta kepada Gubernur untuk me­nyam­paikan kepada mendagri agar mendagri juga tahu posisi pelantikan hari ini yang tidak di hadiri walikota,” jelasnya.

Untuk itu, terkait persoalan tahapan yang sudah berlalu tidak perlu lagi di ungkit karena telah tuntas.

“Jadi proses dalam DPRD itu sah dan sudah selesai jadi kalau ada komentar-komentar sampai hari ini pelantikan maka mereka semua keliru harus baca ulang UU nomor 10 yang baik karena tidak ada penjelasan lanjutan pada pasal 176 yang menjelaskan kalaupun ada salah satu parpol tidka tanda­tangan maka itu tidak sah.Tidak ada penjelasan da ini sudah kami klarifikasikan degdagri sehingga kalau ada yang ke­beratan maka mereka belajar,” ungkapnya. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon