Pemerintahan ›› Gubernur Ingatkan Romy tidak Gegabah Resmi Pimpin MTB

Gubernur Ingatkan Romy tidak Gegabah


Ambon - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far Far resmi menjabat Caretaker Bupati Maluku Tenggara Barat.

Romy, begitu dia biasa disapa, dilantik dan di­­ambil sumpah oleh Gubernur Maluku Said Assagaff, Senin (17/4) berdasarkan SK Mendagri Tjahjo Kumolo nomor 131.81-2854 tahun 2017 tentang pengangkatan Penjabat Bupati MTB tertanggal 13 April 2017.

Pelantikan Romy sebagai Caretaker Bupati MTB juga menindak­lanjuti SK Mendagri Tjahjo Kumolo Nomor 131.81-2852 dan 132.81-2853 tahun 2017 Tanggal 13 April 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati dan Wakil Bupati MTB, Bitzael Silvester Temmar dan Petrus P Werembinan Taborat, masa jabatan 2012-2017 terhitung sejak akhir masa jabatan tertanggal 16 April 2017.

Gubernur dalam sambutannya saat pelantikan yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku, Senin (17/4), mengingatkan agar sebagai Caretaker Bupati, Romy tidak boleh gegabah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama terkait dengan mutasi aparatur sipil negara.

“Sebagai Caretaker Bupati, sau­dara tidak boleh gegabah dalam melakukan mutasi jabatan. Harus sesuai arahan Mendagri, terkecuali ada hal krusial dan mendapat persetujuan Mendagri. Karena itu, konsolidasi dengan gubernur meru­pakan kunci utama,” katanya.

Selain itu, Gubernur mengungkap­kan penetapan Romy sebagai Caretaker Bupati MTB adalah bagian tanggungjawabnya sebagai wakil pemerintah pusat untuk menghin­dari terjadinya kekosongan peme­rintahan sekaligus menjamin penye­lenggaran peme­rintahan di Kabu­paten MTB. “Apalagi yang bersang­kutan ada­lah penjabat pimpinan tinggi prata­ma, pejabat senior dan memiliki pe­ngalaman yang memadai untuk mengembangkan tugas tersebut,” ujarnya.

Dikatakan, ada beberapa hal pen­ting menjadi tugas dan tanggung­jawab dari Caretaker Bupati MTB adalah bertanggungjawab menyele­ng­ga­rakan pemerintahan di kabu­paten MTB. Untuk itu, dirinya harus membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder agar urusan pe­merintahan yang menjadi kewena­ngannya di daerah dapat dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan kepada Romy oleh gubernur serta penyera­han memori serah terima jabatan oleh Pelaksana Tugas Harian Bupati yang dijabat Sekda Kabupaten MTB Pieterson Rangkoratat kepada Far Far.

Pelantikan tersebut dihadiri juga oleh Wagub Zeth Sahuburua, Caretaker Walikota Ambon FJ Papilaya, Caretaker Bupati Buru Ismail Usemahu, Ketua DPRD MTB Sonny Loblobly, anggota DPRD MTB dan pimpinan SKPD Pemkab MTB.

Temmar tak Hadir

Pelantikan Romy, tidak dihadiri mantan Bupati MTB Bitzael Silvester Temmar. Bupati 10 tahun itu ber­alasan, tidak menghadiri proses pelantikan Romy lantaran tidak sesuai dengan aturan.

“Saya diundang oleh pemerintah provinsi. Saya tidak bisa hadir, karena sejak Senin (17/4) pukul 00.00 WIT hingga pelantikan sudah ada pelaksana harian bupati, maka kalau saya hadir, dari segi aturan tidak boleh,” kata Bitto sapaan akrab Temmar kepada wartawan di Ambon, Senin (17/4).

Alasan kedua yang ia berikan, ialah terkait dengan waktu pelan­tikan yang tertera di dalam unda­ngan. Baginya waktu pelantikan tidaklah tepat, karena sesuai dengan jam kerja yang ditentukan, jam kantor dimulai pada pukul 08.00 WIT. “Dalam undangan itu dise­butkan acaranya pada pukul 07.30 WIT. Keputusan gubernur untuk jam kerja itu (dimulai) jam 08.00 WIT. Jadi kalau ada peristiwa administrasi antara pukul 07.00 sampai 07.30 WIT itu ilegal. Karena masuk kantor itu jam 08.00 mengapa di majukan ke jam 07.30,” ungkapnya.

Selain itu, Bito juga menyerang pemprov dengan alasan, penetapan caretaker beberapa waktu belaka­ngan ini sangat aneh, bahkan cenderung tidak sesuai dengan undang-undang.

“Alasan berikut, penetapan cara­teker beberapa waktu belakangan ini aneh. Yang menjadi carateker bupati atau walikota itu, mereka yang berkerja di bidang pemerintahan, seperti Asisten I Tata Pemerintahan, itu yang harus jadi caretaker. Jika bukan asisten I, ya kepala kesbang­pol, kalau bukan kesbangpol, ins­pektur daerah, kalau tidak ada kepala biro hukum, kalau tidak lagi ada kepala biro pemerintahan. (Hanya) lima ini yang boleh,” ungkapnya.

Yang mengherankan katanya, SKPD teknis ditetapkan menjadi caretaker. Baginya, hal ini bertentangan dengan norma pemerintahan umum. “Saya katakan ini karena bertentangan dengan norma pemerintahan umum. Itu soalnya, saya harap ini segera diperbaiki, karena kalau tidak bisa menjadi kebiasaan yang salah, dalam proses penyelenggaraan pemerinta­han di Provinsi Maluku. Saya kira itu, itu sejumlah alasan mengapa saya tidak hadir,” katanya.

Temmar tetap berharap dalam waktu dekat dapat diupayakan agar kepala daerah terpilih dapat segera dilantik, agar dapat menjalankan roda pemerintahan. (S-43)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon