Daerah ›› Gubernur Didemo di KPK Assagaff Ngaku tak Tahu

Gubernur Didemo di KPK


Ambon - Banyak kasus yang meli­batkan sejumlah pejabat di Maluku, membuat Gubernur Maluku Said Assagaff di­demo di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/5).

Aksi demo itu dilakukan belasan aktifis yang ter­gabung dalam Pergerakan Pelajar Maluku di Jakarta, pada pukul 13.00 WIT.

Sesuai surat pembe­ritahuan ke Polres Jakarta Pusat bernomor 04/PPM/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, PPM seharusnya me­lakukan aksi Rabu (17/5) dengan sasaran kantor KPK, Kemendagri dan Mess Ma­luku. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PPM Rimbo Bugis, Koordinator Aksi Koma­rudin Bolat dan Koordinasi Panggung Usra Waiulung. Namun ternyata mereka ha­nya menuju kantor KPK.

Setelah berorasi selama kurang lebih setengah jam, tidak membuat satu pun petinggi KPK merespon aksi mereka. Sempat keluar salah satu staf di KPK namun, masa menolak staf tersebut. 

Masa yang berjumlah ku­rang lebih 17 orang tersebut, me­minta agar Gubernur Maluku Said Assagaff dapat segera memberhentikan Kepala Dinas Perhubungan Maluku Benny Gaspersz dari jabatannya, lantaran telah tersandung kasus korupsi Bandara Arara.

Bukan hanya itu, mereka juga meminta agar KPK harus menangkap Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae yang tersandung kasus hukum kredit macet Bank Maluku pada zaman Gubernur Karel Ralahalu, yang hingga kini belum juga tuntas.

Dibawah pimpinan Koma­rudin Bolat, PPM menegas­kan selama ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sangat lemah dalam penanganan kasus korupsi yang melibat­kan pejabat-pejabat di Ma­luku.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Bolat menegaskan khusus untuk Edwin Huwae, bukan hanya terlibat dalam kasus kredit macet Bank Maluku, namun kinerja Edwin  juga diragukan.

“Sampai dengan saat ini, pansus yang ia (Edwin-red) bentuk untuk kasus korupsi Bank Maluku baik itu masa­lah lahan di Surabaya, mau­pun masalah Repo tidak me­nun­jukan kinerja mereka. Ia juga terlibat dalam kasus hu­kum kredit macet Bank Malu­ku pada zaman Gubernur Ka­rel Ralahalu,” ungkap Bolat.

Mereka juga menganggap Edwin tidak layak memimpin DPRD Maluku, karena terli­bat dalam kasus korupsi. “Dia sa­ngat tidak layak men­jadi se­orang pemimpin,” tegasnya.

Terkait dengan Benny Gas­persz, mereka mengha­rap­kan agar Gubernur dapat se­gera menggantinya, karena ia terlibat dalam kasus ko­rupsi Bandara Arara, dan dianggap tidak pantas untuk diperta­hankan. “Ia harus diganti karena sudah terbukti terlibat dalam kasus Bandara Arara. Kami harap pak gubernur bisa memperhatikan hal tersebut,” tandasnya.

Bolat menegaskan, PPM akan kembali melancarkan aksi mereka Jumat (19/5) mendatang di Gedung KPK. Me­reka berjanji akan mem­bawa serta data-data yang akurat, yang bisa menjadi bukti keterlibatan Edwin pada kasus kredit macet Bank Maluku.

Sementara itu, Gubernur Ma­luku Said Assagaff yang di­konfirmasi Siwalima tadi ma­lam mengaku dirinya semen­tara berada di Jakarta namun tidak tahu ada demo tersebut.

Namun jika demo tersebut terkait dengan Benny Gas­perzs, menurutnya ada aturan yang berlaku. Ia tidak bisa langsung memberhentikan Gasperzs dari jabatannya. “Ada prose­durnya. Kita harus ikut aturan, karena pem­berhentian itu ada aturannya,” tandasnya.

Di sisi lain, Sekda Maluku Ha­min Bin Thahir, mengata­kan hi­ngga saat ini belum ada putu­san terkait dengan kasus yang menyeret Kepala Dinas Per­hubungan Maluku itu.

“Be­lum ada vonis. Putusan hu­kumnya belum ada,” tan­dasnya.

Sementara Humas KPK Febri Diansyah yang dihubu­ngi Siwalima melalui telepon se­lulernya, tidak memberikan tanggapan.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae ketika dikonfirmasi Siwalima tadi malam, tidak mau berbicara panjang lebar. Edwin bahkan menantang PPM untuk mela­porkan hal tersebut, asalkan tidak memfitnah dirinya. “Si­lahkan laporkan saja. Yang penting jangan fitnah saja,” tandasnya. (S-43)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon