Daerah ›› Gubernur Cuekin Rekomendasi Ombudsman

Gubernur Cuekin Rekomendasi Ombudsman


Ambon - Sudah berulangkali ombudsman menge­luarkan rekomendasi kepada Gu­bernur Maluku, Said Assagaff untuk memperbaiki standar pelayanan publik di seluruh organisasi pe­rangkat daerah. Namun reko­men­dasi itu, tak pernah ditindaklanjuti.

Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamat menegaskan, sejak tahun 2017 Provinsi Maluku berada di zona Merah pelayanan publik. 

“Kategori jelek, dibandingkan dengan provinsi yang lain. Rekomendasi kita untuk perbaikan standar pe­layanan saja tidak diindakan pemerintah, bagaimana OPD mau menerapkan se­buah standar pelayanan,” tandas Hasan Slamat kepa­da warta­wan di Kantor Gu­bernur Maluku, Jumat (16/11).

Hasan mencontohkan, pe­layanan publik pada Di­nas Penanaman Modal (PM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Maluku, meru­pakan yang terburuk di seluruh Indonesia.

“Seluruh OPD di Peme­rintah Provinsi Maluku tidak bisa menjalankan standar pelayanan publik bahkan di tahun 2017 PM PTSP Maluku pelayanan terburuk di se­lu­ruh Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Hasan, jika sampai dengan tahun 2019, pola pikir pejabat tak dirubah maka pelayanan publik di Pemprov Maluku tetap be­rada pada zona merah.

“Bagaimana pejabat mau melaksanakan standar pela­yanan, kalau orang-orang­nya saja tidak mampu. Saya pikir gubernur yang baru bisa menjadi solusi perbaikan pelayanan publik. Kalau per­lu pimpinan OPD saat ini di­lengserkan kemudian di­ganti dengan orang-orang yang lebih mampu,” tan­dasnya.

Ia menambahkan, standar pelayanan publik paling penting. Kalau tidak ada, ba­gaimana membuat sebuah inovasi. “Banyak sekali pegawai yang mampu dan berkompe­ten di bidangnya, yang bisa diangkat menjadi pimpinan OPD,” ujar Hasan. 

Zona Merah

Sebelumnya Ombudsman Perwakilan Maluku melaku­kan penilaian terhadap pe­layanan publik di Pemprov Maluku. Hasilnya, selama kepemimpinan Gubernur Said Assagaff, standar pe­layanan publik (SPP) berada di zona merah.

Kepala Keasistenan Bi­dang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Maluku, Harun Wailisa kepada war­tawan di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin (8/10), menjelaskan, penilaian ombudsman difokuskan kepada aspek jasa, admini­strasi dan barang.

“Ada 64 produk layanan administrasi di lingkup Pemprov maluku yang dinilai oleh ombudsman di 12 OPD, itu akumulasinya terendah yakni di zona merah atau rapor merah,” kata Harun.

Ombusman sudah mem­berikan masukan kepada Pemprov ketika melakukan rapat dengan Bappeda Ma­luku atas hasil penilaian itu. Namun ternyata tidak ada perubahan.

“Kita sudah mendesak Pemprov Maluku segera melakukan pembenahan terhadap standar pelayanan publik tetapi hasilnya tidak ada perubahan apa-apa, karena SPP tidak dilaksa­nakan,” ujarnya.

Menurutnya, inovasi tidak akan terwujud apabila SPP tidak dijalankan. Misalnya, soal pelayanan surat masuk, itu harus diatur oleh standar pelayanan.

“Ketika orang memasu­kan surat, berapa lama stan­dar waktu dia memperoleh jawaban dari pemerintah, kalau tidak ada standar waktu bisa saja 3 atau 4 bulan pun belum diberikan jawaban,” tandas Harun.

Selama SPP belum beres dibenahi, lanjut Harun, sampai kapanpun inovasi yang dikembangkan tidak bisa berjalan dengan baik. Sebab, harus mengacu ke­pada standar pelayanan.

“Kita harus merujuk kepada sistem SPP. Di­dalam itu ada standar waktu, standar biaya, persyaratan, dan harus ada saluran pengaduan. Karena ketika pelayanan tidak dipenuhi kemana masyarakat akan mengadu, selama ini tidak diterapkan di Pemprov Ma­luku,” tandasnya.

Ditambahkan, sesuai de­ngan UU 25 tahun 2009 tentang SPP, waktu, biaya, persayaratan harus terpub­likasi, sehingga memudah­kan masyarakat mendapat­kan pelayanan dari aparatur. “Inovasi apapun bentuknya bisa berjalan apabila stan­dar pelayanan publik itu sudah dilakukan dengan baik,”  tandasnya lagi. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon