Visi ›› Gerak Lamban Dishut Maluku

Gerak Lamban Dishut Maluku


Kasus penyerobotan kawasan hutan produksi dan konservasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) belum juga tuntas. Plt Kepala Dinas PU SBB, Samuel Puttileihalat alias Remon masih bebas berkeliaran seakan tanpa proses hukum.

Memang berkasnya sudah dinyatakan lengkap, tetapi sampai saat ini belum dilakukan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku kepada  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku. Beberapa kali Remon dipanggil oleh PPNS, namun ia cuekin.

Sikap Remon yang tak kooperatif memaksa PPNS Dinas Kehutanan Maluku mengambil jalan terakhir yaitu penjemputan secara paksa dengan meminta bantuan Ditreskrimsus Polda Maluku. Koordinasi sudah dilakukan, Ditreskrimsus siap memberikan bantuan, tinggal menunggu penetapan waktu dari PPNS Dinas Kehutanan.

Entah apa yang belum beres, sehingga Remon belum juga dijemput. Menurut Kepala Seksi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum Dishut Maluku, David Watumata, pihaknya harus menyiapkan berkas tahap II Remon dengan baik, agar tidak terjadi lagi kesalahan.

Sejak awal penanganan kasus Remon sudah berlarut-larut. Kasus penyerobotan dan pengrusakan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan konservasi suaka alam Gunung Sahuwai sudah terjadi sejak tahun 2013.  Dari hasil penyelidikan, Remon disangkakan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf j, jo pasal 78 ayat (2) ayat (9) dan ayat (15) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Remon baru ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan Nomor SP.Tap.01/I/2016/PNS-DK tanggal 4 Januari 2016. Pasca ditetapkan sebagai tersangka Remon melayangkan gugatan praperadilan terhadap Dinas Kehutanan Maluku di Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Maret 2016. Namun langkah hukumnya kandas. Hakim menolak seluruh gugatan praperadilan tersebut.

Selanjutnya, berkas Remon dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU Kejati Maluku pada 17 Mei 2017. Setelah itu, surat panggilan dilayangkan untuk tahap II. Tetapi Remon tak pernah memenuhi panggilan itu.  Ia Kemudian ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Maluku pada 22 Juni 2017 atas permintaan Dinas Kehutanan Maluku.

Kurang lebih dua bulan, Remon berhasil diciduk.  Ia ditangkap pada Selasa 15 Agustus di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Remon ditangkap sekitar pukul 23.00 WIB oleh penyidik PPNS Dinas Kehutanan Pro­vinsi Maluku dan personil Ditreskrimsus Polda Maluku yang dipimpin oleh Kompol Max Tahya.

Setelah diamankan, Remon diterbangkan dari Jakarta menuju Ambon pada Rabu (16/7) dengan menumpangi pesa­wat Batik Air ID 6178. Selanjutnya ia ditahan di Rutan Polda Maluku, Tantui.

Beberapa hari di Rutan Polda Maluku, Remon mengeluh sakit, dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara. PPNS Dinas Kehutanan gagal lagi untuk melakukan tahap II. Setiap panggilan disampaikan selalu beralasan sakit. Malah ia kembali melayangkan gugatan praperadilan.

Hakim PN Ambon, S. Pujiono mengabulkan permohonan praperadilannya. Dalam amar putusannya hakim menyatakan pena­ng­kapan terhadap Remon oleh PPNS Dinas Kehutanan Maluku sesuai surat perintah penangkapan No.SP.Tangkap.01/PPNS-DK/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 adalah tidak sah. Begitupn, penahanan terhadap Remon sesuai surat perintah penaha­nan Nomor SP.Han.01/PPNS-DK/VIII/2017 juga dinyatakan tidak sah.

Pasca putusan praperadilan itu, Remon menghilang. Tak tahu di mana keberadaannya. Entah sampai kapan drama penanganan kasus penyerobotan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan konservasi suaka alam Gunung Sahuwai ini berakhir.

Dinas Kehutanan Maluku harus bergerak cepat agar kasus ini  tuntas. Jangan membiarkan terkatung-katung, tanpa kepastian hukum. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon