Politik ›› Gakumdu Malteng Didesak Tuntaskan Kasus Pidana Pemilu Wattimena: Jangan Tebang Pilih

Gakumdu Malteng Didesak Tuntaskan Kasus Pidana Pemilu


Masohi - Parpol peserta pemilu di Kabupaten Malteng mendesak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Malteng untuk menuntaskan kasus pelanggaran pidana pemilu ‘mark up’ suara Caleg Gerindra Amrullah Amri Tuasikal serta pada TPS 4 dan TPS 8 Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten tersebut.

Kasus tindak pidana Pemilu tersebut sampai saat ini masih ditangani Gakumdu khususnya Satuan Reskrim Polres Malteng.

“Kami mendesak Gakumdu Polres Malteng untuk segera menuntaskan kasus penggelembungan suara Amri Tuasikal yang sampai sekarang belum juga dituntaskan oleh penyidik Gakumdu,” tandas Ketua DPC PDIP Malteng Julius Wattimena kepada Siwalima di Masohi, Selasa (6/5).

Dikatakan, saat ini seharusnya Gakumdu sudah menetapkan tersangka dibalik kejahatan terstruktur dan sistemik tersebut, sebab sudah kurang lebih sepekan kasus ini ditangani tetapi belum juga ditemukan titik terang dari penuntasan kasus dimaksud.

“Seharusnya kasus ini sudah dapat dituntaskan oleh penyidik Gakumdu dengan menetapkan siapa tersangka dibalik kejahatan terstruktur dan sistemik tersebut. Temuan kasusnya yang terungkap di saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK Amahai jelas-jelas mengindikasikan penyelenggara ditingkat bawah dalam hal ini KPPS kedua TPS tersebut telah melakukan pelangga­ran pidana dengan cara menggelem­bungkan suara anak mantan Bupati Malteng tersebut,” katanya.

Wattimena menjelaskan semua pihak yang terlibat baik itu anggota KPPS maupun anggota atau ketua PPS dan atau perangkat pemerintah desa harus dijebloskan ke penjara sebab akibat perbuatan mereka maka banyak pihak termasuk PDIP serta parpol lainnya mengalami kerugian.

“Gakumdu tidak tebang pilih. Semua pihak yang secara hukum terlibat dalam permainan ini harus dihukum. Anggota KPPS, PPS dan PPK serta perangkat pemerintah desa pun harus dijebloskan ke penjara, sebab perbuatan mereka telah mencederai demokrasi serta mendatangkan kerugian bagi kami serta parpol lainnya,” jelasnya.

Selama ini, menurutnya, kejahatan demokrasi kerap terjadi dengan cara yang sama untuk menggelembungkan suara-suara rakyat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan pemerintah kabupaten bahkan memiliki ikatan emosional khusus dengan pemerintah.

“Namun kasus-kasus tersebut tidak pernah tersentuh hukum sedikitpun dan pelakunya selalu saja bebas berkeliaran setelah yang bersangkutan melakukan kejahatan besar terhadap demokrasi. Untuk itu kali ini penegak hukum dalam hal ini Gakumdu harus bersikap tegas dan tidak boleh membiarkan kasus ini ekspayer ditangan penyidik. Sehingga, ada efek jera agar ketika momentum pemilu berikutnya kejahatan tersebut dapat dieliminir,” ungkapnya.

Wattimena menegaskan, pihaknya akan mengawal proses hukum kasus tindak pidana pemilu ini hingga tuntas.

“Kami akan mengawal hal ini dan kami berharap  penyidik bekerja cepat untuk merampungkan BAP-nya agar dapat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga mereka yang berbuat kejahatan tersebut dapat dijerat dengan sanksi yang tegas sehingga takut mengulangi perbuatan yang sama pada momentum pemilu berikutnya,” tandasnya.

Sementara itu, pantauan Siwalima di Kantor Gakumdu yang juga kantor Satuan Reskrim terlihat beberapa aparat penyelenggara pemilu yang sementara diperiksa oleh penyidik diantaranya Ketua KPPS TPS 4 dan Ketua KPPS TPS 8 Desa Sepa.

Koordinator Gakumdu Ipda Hengky Rumpopoy kepada Siwalima, Selasa (6/5) menjelaskan pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhdap kasus  pelang­garan pidana pemilu tersebut. Hing­-ga saat ini pihaknya sudah meme­riksa sedikitnya lebih dari 14 orang.

“Kasusnya masih kita dalami dulu. Prinsipnya kasus ini tetap akan kita limpahkan ke jaksa penuntut. Sampai hari ini sudah puluhan orang kami periksa. Sekarang Ketua KPPS kedua TPS di Desa Sepa sementara kita periksa,” jelasnya.

Walau belum menetapkan tersangkanya, Rumpupoy mengaku dalam waktu dekat ini kasus tersebut sudah ditingkatkan untuk seterusnya dilipahkan ke Kejaksaan. (S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon