Hukum ›› Fitnah Akerina, Anggota DPRD SBB Terpilih Dipolisikan

Fitnah Akerina, Anggota DPRD SBB Terpilih Dipolisikan


Ambon - Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Timotius Akerina, melalui tim kuasa hukumnya Alfred Tutupary dan Ronald Salawane melaporkan, Rusli Said, anggota DPRD terpilih Kabupaten SBB ke Polda Maluku Senin (8/7).

Politisi Hanura itu dilaporkan dengan dugaan, memfitnah dan menyebarkan berita bohong alias hoax di sosial media.

Tak hanya Rusli Said, turut dilaporkan juga Usman Karapesina, Wakil Ketua Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia serta akun facebook atas nama Matdoan Yadhee.

Menurut Tutupary, Rusli Said,  Usman Karapesina dan Matdoan Yadhee dilaporkan ke Polda Maluku atas dugaan pencemaaran nama baik dan atau fitnah melalui media sosial fecebook, serta penyebaran berita hoax dengan korban Timotius Akerina.

“Kami telah mengadukan kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah lewat media sosial, serta dugaan penyebaran berita hoax. Pengaduan tersebut kami sampaikan langsung  ke sentra pengaduan kepolisian terpadu (SPKT) Polda Maluku,” kata Tutupary kepada wartawan di kantor H. S Law Office, Rabu (10/7).

Diakuinya, ada dua laporan pengaduan yang dilaporkan ke Polda Maluku diantaranya laporan pengaduan Nomor 25/KAP-HS/K/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, mereka yang diadukan adalah, Rusli Said Sosal salah satu anggota DPRD SBB terpilih, Usman Karapesina Wakil Ketua Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia serta akun facebook atas nama Matdoan Yadhee.

Rusli Said Sosal diadukan lantaran ikut membagikan link berita terkait pernyataan Usman Karapesina pada salah satu media online di kota Ambon. Dimana Karapesina selaku nara sumber pada berita tersebut menyatakan, kalau korban Timotius Akerina merupakan sutradara dari aksi demo di kantor Kejati Maluku oleh Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM) RI Korda Kota Ambon dan Garda NKRI Maluku.

Sedangkan surat laporan Nomor : 26/KAP-HS/K/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 dengan teradu H. Ali Husein Wasahua dalam kapasitasnya selaku ketua badan penelitian aset negara DPD Aliansi Indonesia.

Dimana Wasahua dalam keterangannya sebagaimana dilansir salah satu media online di Kota Ambon menyebutkan, kritikan terhadap Bupati SBB merupakan permainan orang dalam yang hanya menyerang Bupati SBB.

Selain itu, dalam pernyataannya Wasahua juga mempertanyakan anggaran makan minum sebesar Rp. 120 juta larinya kemana jika wakil bupati tidak pernah berkantor.

Baik Tutupary maupun Salawane selaku kuasa hukum Akerina berharap pengaduan kliennya itu segera ditindak lanjuti oleh Polda Maluku.

“Harapannya laporan pengaduan klien kami ini segera ditindak lanjuti dan ditingkatkan statusnya oleh Polda Maluku. Sehingga ada efek jerah bagi terlapor,” harapnya.

Anggota DPRD SBB terpilih, Rusli Said Sosal yang dikonfir­masi Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (11/7) mengatakan, sebagai warga negara yang baik dirinya bersedia kalau nanti dipanggil polisi untuk dimintai keterangan.

Namun kalau masih terbuka ruang untuk diselesaikan secara damai maka akan jauh lebih baik.

“Ya sebagai warga negara yang baik saya bersedia jika dimintai keterangan oleh polisi, tetapi kalau masih ada ruang untuk saling memaafkan maka itu jauh lebih baik lagi,” terang Sosal.(S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon