Visi ›› Etika Wakil Rakyat

Etika Wakil Rakyat


 

Wakil rakyat yang berada di DPRD Maluku kini menjadi sorotan publik. DPRD disorot buka karena prestasi yang diraih, namun justru karena perbuatan yang dilakukan wakil rakyat.

Hal itu terjadi saat rapat Pansus Bank Maluku bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Rapat yang berlangsung, Senin (31/8) ricuh. Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengamuk dan paksa membubarkan rapat tersebut. 

Sesuai agenda, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Edwin A Huwae itu, dimaksudkan untuk meminta pen­dapat pihak OJK dan BI menyangkut Repo Saham dan pem­belian gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tahun 2014 untuk pembukaan kantor cabang Bank Maluku Malut. 

Repo Saham merugikan Bank Maluku dan Malut senilai Rp 262 milyar. Sementara dana Rp 54 milyar digelontorkan untuk pembelian gedung di Surabaya. Diduga kuat harga pembelian tersebut sudah di-mark up.

Namun rapat yang berlangsung pukul 12.15 WIT itu, akhirnya dihentikan lantaran aksi tak terpuji yang ditunjukan Rahakbauw.

Publik menyoroti kejadian ini karena wakil rakyat yang harus menjadi contoh justru menunjukkan perilaku yang tak bertika. Bukan hanya mengamuk, namun Rahakbauw juga hadir di Baileo Rakyat Karang Panjang hanya dengan bercelana pendek.

Masalah demi masalah yang terjadi pada PT Bank Maluku memang selalu menjadi perhatian publik, sehingga langkah DPRD Maluku membentuk pansus sangat diapresiasi.

Namun kericuhan yang terjadi di DPRD Maluku membuat publik akan menilai oknum-oknum yang hambat kerja pansus. Kejadian ini sangat memalukan lembaga DPRD Maluku ka­rena telah melanggar etika.  Perbuatan ini sung­guh sangat disayangkan, karena sebagai wakil rakyat ternyata oknum tersebut sudah menunjukan watak yang tak beretika.

Publik sering menye­but anggota DPRD dengan sebutan ‘yang terhormat’, sehingga sangat disayangkan jika orang yang dihor­mati dan harus dicontohi justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tak beretika.

Olehnya itu, sebagai anggota DPRD yang ter­hormat hendaknya harus ber­tindak dan bersikap yang terhormat, sehingga memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat yang diwakilinya.

Untuk memberikan pendidikan politik yang baik, maka perilaku internal itu juga harus terukur. Jika mau bertengkar, bertengkarlah melalui konsep, dasar hukum, logika-logika konstitusional. Jika akhirnya ada satu konsep dari satu pihak tidak diterima, maka hal itu merupakan bagian dari perjuangan politik dalam ruang demokrasi. Jika keinginan tidak diterima maka jangan hal-hal yang berujung dengan perbuatan yang tak beretika. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon