Hukum ›› Ekspos TPU Arbes, Polisi Butuh Bukti Tambahan

Ekspos TPU Arbes, Polisi Butuh Bukti Tambahan


Ambon - Untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan TPU Arbes Desa Batu Merah, Keca­matan Sirimau, Kota Ambon, penyidik Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease masih membutuh­kan bukti tambahan.

Bukti tambahan itu masih dibutuh­kan setelah penyidik menggelar eks­pos beberapa waktu yang lalu.

“Kita sudah gelar, tetapi masih butuh tambahan lagi. Masih butuh pendala­man lagi. Itu yang masih dilakukan. Nanti kalau sudah cukup bukti, akan digelar kembali,” tandas Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Gilang Prasatya kepada Siwalima di Mapolres Ambon Selasa (12/3).

Gilang mengaku dari hasil gelar perkara itu pihaknya belum bisa meningkatkan kasus tersebut naik ke tingkat penyidikan, lantaran tidak cukup bukti karena masih membutuhkan bukti tambahan. “Pada prinsipnya, kasus yang sedang ditangani jalan hanya saja tim penyidik juga mengalami keterbatasan, sementara tingkat perkara dan laporan yang masuk banyak. Kendati begitu, bukan berarti tidak jalan melainkan masih diproses,’ ungkap Gilang.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sampai dengan saat ini, belum mampu menuntaskan kasus pembelian lahan untuk pembangunan TPU di kawasan Arbes, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Lahan seluas 5 hektar dari anggar­kan tahun 2008-2009 senilai Rp 2 miliar itu penanganannya mulai tidak jelas. Buktinya, janji polisi untuk ekspos saja, sampai dengan saat ini belum dilakukan.

Koordinator Indonesia investigas Korupsi Maluku, Faisal Yahya Marasabessy meminta, penyidik Polres Pulau Ambon untuk serius menuntaskan kasus itu, dan segera ekspos untuk menentukan status pasti dari kasus TPU Arbes.

“Kita harapkan pihak kepolisian serius mengusut kasus TPU Arbes,” tandas Marasabessy saat dihubungi Siwalima melalui telepon seluler, Senin (14/1).

Minta serius

Penyidik Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di­minta serius mengusut kasus du­gaan korupsi pembelian lahan TPU di kawasan Arbes Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon itu.

Lahan seluas 5 hektar dan anggarkan tahun 2008-2009 senilai Rp 2 miliar itu penanganannya mulai tidak jelas alias mandek. “Penyidik Res­krim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease harus lebih serius mengusut kasus dugaan korupsi TPPU Arbes tahun 2008-2009,” kata Prak­tisi Hukum Jhon Andre Tuhumena kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Sabtu (15/12).

Menurut Tuhumena, penyidik Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease harus segera menggelar ekspos untuk menentukan progres kelanjutan kasus dugaan korupsi pembelian lahan TPU seluas 5 hektar tahun 2008-2009 itu.

Pemkot Hambat

Pemerintah Kota Ambon menghambat penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan TPU seluas 5 hektar tahun 2008-2009 senilai Rp 2 milyar di kawasan Air Besar Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau.

Betapa tidak, penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease telah menyurati Walikota Richard Louhenapessy untuk meminta dokumen terkait pembayaran lahan itu, namun hingga kini belum diserahkan.

“Soal kasus TPU Arbes itu ada permintaan dokumen yang berkaitan dengan dokumen keuangan. Sudah dimintakan sejak bulan lalu, tetapi belum direspons. Surat ditujukan kepada walikota,” kata sumber di Polres Ambon, kepada Siwalima, Kamis (27/9).

Menurutnya, dokumen itu dibutuhkan untuk merampungkan penyelidikan, sebelum digelar ekspos kasus ini. “Kasus ini tinggal dieks­pos saja. Tetapi masih menunggu dokumen-dokumen itu,” ujarnya.

Paur Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Yahya M Leinussa yang dikonfirmasi me­ngatakan, kasus lahan TPU Arbes hanya menunggu ekspos saja, dan akan dituntaskan. “Masih proses. Tetap akan dituntaskan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, lahan seluas 5 hektar di arbes, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang dibeli Pemkot Ambon senilai Rp 2 milyar lebih tahun 2008-2009, hingga saat ini belum dimanfaatkan.

Lahan itu, akan digunakan untuk pembangunan rumah susun dan TPU, tetapi tidak bisa dilakukan, karena pemkot belum mengantongi sertifikat.

Informasi yang diperoleh, lahan tersebut hingga kini masih tercatat milik Tan Kho Hang Hoat alias Fat dengan sertifikat hak milik nomor 55 dan 56 tahun 1997/2005. Aneh bin ajaib. Anggaran Rp 2 milyar lebih sudah digelontorkan oleh Pemkot Ambon, tetapi tidak memiliki sertifikat atas lahan yang dibeli itu. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon