Visi ›› Ekonomi Berbasis Maritim

Ekonomi Berbasis Maritim


Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya melakukan pengembangan ekonomi berbasis maritim. Untuk mewujudkan hal itu tentu memerlukan strategi yang komprehensif dan terfokus.

BI bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun telah melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim. Hasil rapat koordinasi menyepakati sejumlah komitmen penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten.

Masing-masing pihak berkomitmen memperkuat roadmap pengembangan maritim yang terintegrasi sejalan dengan lima keunggulan komparatif pembangunan kemaritiman di Indonesia (marine biodiversity, posisi geotektonik, wawasan nusantara dan kewilayahan, arus lintas indonesia, dan jalur pelayaran internasional), serta memperkuat langkah-langkah monitoring dan koordinasi pengembangan ekonomi berbasis maritim.

Kedepan juga akan dilakukan langkah-langkah memperkuat upaya untuk mendorong pembiayaan, bank dan non bank, ke sektor maritim, antara lain yaitu melakukan pembinaan klaster UMKM berbasis maritim dan mengembangkan berbagai model pembiayaan usaha, termasuk mengkaji pola hubungan usaha besar-UMKM yang saling menguntungkan, dan mendorong pendalaman pasar keuangan guna memperkuat peran pembiayaan nonbank.

Selain itu perlu juga mempercepat optimalisasi kebijakan-kebijakan dalam jangka pendek dengan kondisi yang ada, antara lain yakni memitigasi dampak jangka pendek dari kebijakan-kebijakan di bidang perikanan, dan menyediakan kapal untuk memperkuat kelancaran pasokan di wilayah KTI, khususnya menjelang Lebaran.

Bahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kelautan dan perikanan, antara lain, melalui pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, perbaikan iklim usaha yang kondusif dan inovasi iptek.

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim juga akan menjadi prioritas diantaranya dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), dan logistik serta menjamin ketersediaan listrik di daerah-daerah perbatasan.

Yang terpenting juga adalah memperkuat peran serta pemerintah daerah secara sinergis dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan pengembangan ekonomi berbasis maritim.

Berbasis pada seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki Indonesia sebagai konsekuensi dari reorientasi kebijakan pembangunan menuju pengembangan perekonomian maritim maka paradigma pembangunan pun harus digeser menjadi ‘Prioritas pembangunan perekonomian harus berorientasi pada wilayah maritim yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah darat’.

Paradigma ini menegaskan jaminan bahwa pembangunan maritim pada akhirnya akan membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas pada aktivitas perekonomian yang berkembang di wilayah darat.

Proyeksi pengembangan perekonomian maritim kedepan harus benar-benar dilengkapi kalkulasi meyakinkan tentang prospek kontribusinya terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon