Hukum ›› Edison Betaubun Jadi DPO Upaya Pencarian oleh Gakumdu di Jakarta Gagal

Edison Betaubun Jadi DPO


Ambon - Calon Anggota DPR Partai Golkar, Edison Betaubun akan ditetapkan dalam daftar pencari orang. Dua kali dipanggil tim sentra penegakan hukum terpadu (gakumdu) Maluku, mangkir. Upaya pencarian di Jakarta juga gagal.

Penyidik gakumdu menda­tangi kediaman Edison Be­taubun di Perumahan Graha Mutiara Blok E.9 RT 006/RW 003, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/3), namun ia tidak berada di rumah.

Informasi yang diperoleh dari tetangga, Ebet, pang­gilan Edison Betaubun,  se­men­tara keluar daerah.

“Tadi penyidik sudah ke kediamannya namun yang bersangkutan tidak berada di rumah. Menurut informasi tetangga, beliau sementara berada di luar daerah,” kata Koordinator Devisi Penin­dakan Pelanggaran Bawaslu Maluku, Thomas Wakano, saat dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Rabu (13/3).

Wakano mengatakan, panggilan secara patut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Upaya pencairan pun telah dilakukan, sehingga proses hukum akan tetap berjalan. Ebet akan ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Sudah dipanggil tapi tidak hadir, sudah dicari tetapi tidak dite­mukan maka kita akan menetap­kannya dalam DPO sesuai dengan aturan dan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017,” tegasnya.

Wakano menambahkan, setelah penyidik kembali ke Ambon, tim gakumdu segera merampungkan berkas Ebet untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diteliti.

Penyidik Tim Sentra Gakumdu Maluku memutuskan untuk ke Jakarta memeriksa Ebet karena ia tak kooperatif. Dua kali Ebet mangkir dari panggilan tim sentra gakumdu untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Saat kasus masih dalam tahap penyelidikan, Ebet juga dipanggul dua kali, namun tak hadir.

Wakano menegaskan, kasus dugaan pelang­garan pemilu yang ditangani tim sentra gakumdu bukan dalam ka­pasitasnya sebagai anggota DPR, tetapi sebagai caleg DPR, yang adalah pelaksana kam­panye.

Sebagai pelaksana kampanye, kata Wakano, Ebet tidak bisa meng­guna­kan hak imunitasnya.

“Ini pelanggaran Pemilu.  UU Nomor 7 tahun 2017 itu berbeda dengan undang-undang lainnya, sehingga dengan batas waktu 14 hari itu, penyidik akan berproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan,” tandasnya.

Wakano meminta Ebet kooperatif dan menghargai proses hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh tim sentra gakumdu bukan untuk mencari siapa yang salah, dan siapa yang benar.

“Kami minta agar beliau koope­ratif, kami tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi proses penyidikan ini se­men­tara dilakukan, sehingga mari kita sama-sama menghargai proses ini,” himbaunya.

Terima SPDP

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus pelang­garan pemilu dengan tersangka Edison Betaubun sudah diterima Kejati Maluku sejak Jumat (1/3). Jaksa menunggu pelimbahan berkas calon anggota nomor urut 1 ini  dari Tim Sentra Gakumdu Maluku.

 “SPDP kasus pelanggaran pemilu sudah diterima dari gakumdu, namun SPDPnya bersifat umum,” kata Kepala Seksi Penerangan Hu­kum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi Siwalima, Jumat (8/3).

Sapulette mengatakan, jaksa masih menuggu pelimpahan berkas Betaubun dari tim sentra gakumdu. “Berkas tahap I perkara dugaan pelanggaran pemilu belum, kita sifatnya menunggu,” ujarnya.

Tersangka

Status Ebet naik menjadi ter­sangka diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan tim Ga­kumdu pada Selasa (5/3).

Sebelum menjerat Ebet, tim Ga­kumdu sudah memeriksa sejumlah saksi, terkait  pertemuannya dengan sejumlah kepala desa dan dusun serta tokoh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat pada Jumat 4, Januari 2019 di Mutiara Hotel.

Ebet disangkakan melakukan dugaan tindak pidana mengikut­sertakan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan aparatur sipil negara dalam  kampanye anggota DPR RI, seba­gaimana dimaksud dalam pasal 493 jo 280 ayat 2 huruf f, h dan J UU No­mor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bermain Isu SARA

Ebet bukan pertama kali berurusan dengan Tim Sentra Gakumdu Maluku. Ia pernah dilaporkan ke gakumdu terkait isu SARA yang dihembuskan saat kampanye Pilkada Maluku tahun lalu.

Dugaan tindak pidana pemilu itu, dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku. Namun Ebet lolos. Gakumdu menghentikan penanganan laporan tersebut, dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon