Hukum ›› Dua Kasus Berubah Status Korupsi APBD Malteng

Dua Kasus Berubah Status


Ambon - Dua dari sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabu-paten Maluku Tengah yang diusut, berubah status hukum dari penyelidikan ke penyidikan.

Dua kasus tersebut adalah peng­alihan dana proyek sarana olahraga ke pem­bangunan gedung SMAN 3 Masohi tahun 2015 senilai Rp 1,5 milyar, dan proyek pengadaan kapal tangkap fiberglass 30 GT tahun 2010.

Dua kasus ini naik ke tahap penyidikan, setelah tim penyidik Tipikor Polres Maluku Tengah melakukan gelar perkara di Kantor Dit­reskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua Ambon, Jumat (8/6).

Wakil Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Maluku, AKBP Harold Wilson Huwae yang dikonfirmasi Siwalima, Minggu (10/6), mengatakan, kedua kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan, setelah tim penyidik mengantongi sejumlah bukti kuat.

“Untuk kasus dugaan korupsi di Maluku Tengah, ada dua yang sudah diting­-katkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kedua kasus itu masing-masing kasus pengadaan kapal dan kasus pembangu­nan SMA 3 Masohi,” jelas Huwae.

Setelah naik tahap penyidikan, selanjutnya tim penyidik Tipikor Polres Maluku Tengah akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Selanjutnya kewenangan penyidik untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut,” kata Huwae.

Disinggung soal siapa saja calon tersangka, mantan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease ini belum mau berkomentar.

Sementara kasus dugaan korupsi lainnya, yaitu dana operasional Kecamatan Leihitu tahun 2015 senilai Rp 17,6 milyar, proyek ruang terbuka hijau Ina Marina dan pembangunan tugu kota masih terus didalami.

Tak Luput

Mantan Bupati Maluku Tengah, Abdullah Tuasikal tidak disebut-sebut jadi sasaran polisi. Ia akan dipanggil penyidik Tipikor Polres Maluku Tengah.

Informasi yang diperoleh, AT, panggilan Abdullah Tuasikal akan diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan kapal fiberglass 30 GT tahun 2010.

Proyek  yang didanai APBD senilai Rp 1.447.470.000 itu, dikerjakan oleh PT Danis Mainso. Perusahaan ini diduga milik kerabat dekat AT.

Soal kapan AT akan dipa­nggil, masih diagen­dakan oleh tim penyidik.

Puluhan

Sementara dalam rang­kaian penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi, tim penyidik Tipikor Polres Maluku Tengah sudah memeriksa puluhan pejabat.

Mereka diantaranya,  Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Mansur Tawainela, Kepala BKD Siti Hufna Soumena, bendahara pembantu Kecamatan Leihitu, Santi Suatkap, bendahara pembantu Dinas Pendidikan, Bikmatia.

Kemudian Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Usman Djamsah,  panitia tender pembangunan SMA 3 Masohi Juslan Lappy, bendahara Keca­matan Leihittu, Wa Daharia, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Jainudin Ali, Kabag Pembangunan Pemda Kabupaten Maluku Tengah, Uliaan Latuamury, Asisten II Setda Bahrum Kalauw, Kabag Keuangan Dinas Pendidikan Katherina Latarisa, bendahara Nurhayati, Kabag sarana dan prasarana Junaidi Uweng, Kepala sub bagian sarana dan prasarana Jusuf Marasabessy.

Kemudian, kontraktor pem­bangunan SMAN 3 Masohi La Ambo, Zainal Tuasikal dan Rikonusa Weleruny selaku tim pokja lelang pembangunan tugu kota dan Direktur PT Inli Cipta Persada Rudy Intan.

Penyidik juga telah memeriksa Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa, mantan Sekda Maluku Tengah Ibrahim Umarella, mantan Kadis Perikanan Zakaria Suneth, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Askam Tuasikal, Plt Sekda Rakib Sahubawa, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Usman Djamsah. 

Kemudian Bendahara Dinas Kesehatan, AY Sanmas, ben­da­hara RSU Masohi Effendy Leaonso, bendahara kelompok usaha bersama Soahuku, Kecamatan Amahai, Ahmad, Operator Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Dinas PP­KAD Kabupaten Maluku Te­ngah, La Kabaena, bendahara bupati, M  Manusiwa dan bendahara BPM-PNM, Iba Wattimena. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon