Hukum ›› Dua Anggota DPRD Kota Diperiksa soal SPPD Fiktif

Dua Anggota DPRD Kota Diperiksa soal SPPD Fiktif


Ambon - Tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease memeriksa dua anggota DPRD Kota Ambon, Senin (11/6), terkait SPPD fiktif tahun 2011.

Dua wakil rakyat yang diperiksa adalah anggota Fraksi Golkar Marcus Pattiapon. Satunya lagi politisi Partai Bulan Bintang Riduan Hasan. Namun ia masuk dalam Fraksi Golkar.

Pattiapon dan Riduan periksa di ruangan yang berbeda. Riduan diperiksa oleh Briptu Apkram Ollong pukul 09.15 hingga  15.30 WIT, dan di­cecar 25 pertanyaan terkait du­gaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun 2011 yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 600 juta.

Pattiapon diperiksa oleh Bripka Roy Sinay pukul 10.00 hingga 16.00 WIT, dan juga dicecar 25 pertanyaan soal hal yang sama.

“Untuk kasus dugaan tipikor perjalanan dinas Sekwan DPRD Kota Ambon, hari ini  dilakukan pe­meriksaan kepada dua anggota DP­RD Kota Ambon,” jelas Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Rifal Efendi Adikusuma, kepada wartawan di ruangan kerjanya, Senin  (11/6).

Pemeriksaan  kedua anggota Ko­misi III DPRD Kota Ambon ini untuk kepentingan penyelidi­kan. Sebelum­nya keduanya mangkir dari pang­gilan penyidik.

“Sudah sekitar 10 orang dari  kala­ngan pegawai Sekwan DPRD Kota Ambon maupun anggota DPRD Kota Ambon yang telah dipangggil un­tuk diperiksa dan dimintai ketera­ngan oleh penyidik. Ini masih terus dilakukan dan masih ada pihak lain lagi yang akan dipanggil,” jelas Rifal lagi.

Seperti diberitakan, tahun 2011 dialokasikan anggaran Rp 4 milyar untuk perjalanan dinas di DPRD Kota Ambon. Didalam pertanggung­ja­waban dilaporkan habis terpakai. Tetapi dalam penelusuran, tim penyi­dik menemukan 114 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp 600 juta lebih

Sebelumnya, penyidik juga meme­riksa eks Sekwan Kota Ambon, Hendri Sopacua, Selasa  (22/5).

Naik Status

Sementara penanganan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Pem­kot Ambon tahun 2011 naik status dari penyelidikan ke tahap penyidi­kan. 

Kasus yang diduga merugikan negara Rp 742 juta lebih itu, dinaikan ke tahap penyidikan, setelah tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease melakukan gelar perkara di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua Ambon, Jumat (8/6).

Gelar perkara yang berlangsung pukul 14.00 hingga 17.30 WIT, dihadiri Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Rifal Efendi Adikusuma, Kanit Tipikor Bripka M Akipay Lessy, tim penyidik dan Wakil Ditreskrimsus Polda Maluku., AKBP Harold Wilson Huwae.

Dalam gelar perkara itu, tim pe­nyidik tipikor Satreskrim memapar­kan, hasil penyelidikan dan bukti-bukti adanya dugaan korupsi dalam SPPD fiktif tahun 2011 di Pemkot Ambon.

Bahkan, siapa saja bertanggung jawab dalam kasus ini juga sudah dikantongi tim penyidik.

“Bukti-buktinya kuat, makanya naik penyidikan. Siapa yang berta­nggung jawab sudah terungkap. Jadi ikuti saja ya, langkah selanjutnya,” kata sumber di Polres Pulau Ambon.

Wakil Ditreskrimsus Polda Ma­luku, AKBP Harold Wilson Huwae yang dikonfirmasi men­gakui, pena­nganan kasus SPPD fik­tif Pemkot Ambon tahun 2011 sudah naik ke tahap penyidikan. “Benar tadi sudah digelar dan naik ke pe­nyidikan,” ujarnya, kepada Siwa­lima, melalui telepon selulernya.

Disingung soal siapa saja yang diduga terlibat, mantan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease ini, enggan berkomentar.

“Kan baru naik tahap penyidikan, nanti akan ditindaklanjuti dan proses pemeriksaan oleh tim penyidik,” ujarnya.  (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon