Daerah ›› Draf Rancangan UU Kepulauan Direvisi

Draf Rancangan UU Kepulauan Direvisi


Ambon - Salah satu anggota tim aksistensi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Yanes Letemia mengatakan, draf rancangan Undang-Undang Kepulauan yang telah mengalami perubahan tidak ada bagi-bagi jabatan.

Kepada Siwalima di Ambon, Senin (13/6) Letemia yang juga sebagai staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pattimura ini menjelaskan, penyusunan rancangan Undang-Undang kepulauan sudah mengalami perubahan lima kali dan sekarang sudah draf final setelah melalui pembahas di Mataram pada bulan Februari 2011 lalu, dan direncanakan dalam waktu dekat ini sudah diserahkan ke DPR-RI.

"Pak Edy komentar itu adalah subtansi dari rancangan awal. Memang dalam rancangan awal kita, penyusunan suatu konsep di mana dalam penataan atau mengelola suatu daerah kepulauan karena luas rentang kendali, maka kita mengusulkan atau membuat suatu norma mengenai pengangkatan pejabat gubenur. Mungkin itu yang dimaksud dengan Pak Edy yang bagi-bagi jabatan. Saya perlu jelaskan, di dalam kaitan dengan pengelolaan daerah kepulauan yang rentang kendalinya itu sangat jauh, fungsi-fungsi gubernur itu bisa saja tidak dapat dilaksanakan ketika suatu saat waktu keadaan tertentu yang terkait dengan masalah alamiah. Masalah alamiah itu karena jauh rentang kendali, karena cuaca, karena kondisi-kondisi alam yang tidak memungkinkan, sehingga didalam managemen daerah kepulauan itu, kami usulkan supaya ada pembantu gubernur pada daerah-daerah kabupaten/kota tertentu yang penyusunannya sampai dengan persyaratannya, sehingga oleh karena itu dimaksudkan oleh Pak Edy bagi-bagi jabatan itu, karena dalam draf itu selain birokrat tapi juga bisa akademisi, tetapi dalam rancangan terakhir sudah mengalami perubahan," katanya.

Lebih jauh kata Letemia, dalam konsep itu hanya membuka ruangnya saja, apabila pemerintah daerah merasa penting, maka dapat membentuk atau mengangkat pejabat gubernur pada daerah-daerah kabupaten/kota tertentu, tetapi itu disesuai dengan tingkat kemampuan keuangan daerah.

"Jadi sekali lagi kalau kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan, tidak mungkin diangkat, kemudian persyaratannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Karena dia melaksanakan tugas-tigas gubernur dan pasti syarat-syarat yang terkait dengan pengangkat pejabat gubernur, atau pejabat selevel dengan gubernur sudah ada didalam peraturan perudang-undangan, baik UU Nomor 32 tahun 2004 yang nanti mengalami perubahan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan struktural pemerintahan daerah yang lain," jelasnya.

Letemia menegaskan, dalam draf rancangan Undang-Undang Kepulauan yang terakhir ini sudah tidak ada bagi-bagi jabatan, tetapi tujuannya hanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari managemen kepulauan, Letemia mengakui, Maluku mengalami ketidaksejahteraan, sehingga berada pada urutan ketiga daerah termiskin, dan kemiskinan tersebut bukanlah subtansial, tetapi kemiskinan struktural dan kemiskinan struktural itu akibat kebijakan pemerintah yang menyamakan daerah-daerah karakteristik kepulauan dengan daerah-daerah yang bukan karakteristik kepulauan atau daerah-daerah kontinental. "Ini prinsip utamanya," kata Letemia.

Sedangkan prinsip lainnya, lanjut Letemia, di dalam pengelolaan wilayah kepulauan itu daerah dapat memiliki kewenangan yang lebih atau kewenangan terutama pengelolaan sumber daya di laut.

"Kan selama ini kita mengalami masalah dengan itu, kewenangan dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, karena selama ini pengukuran wilayah laut 12 mil dari garis pantai dan bagi daerah-daerah di laut banda, misalnya ada kalung-kalung yang kosong yang bukan kewenangan dari daerah dan kita ingin ini ditutup, sehingga daerah dapat mengelola sumber daya alam itu untuk kepentingan dari pada kesejahteraan masyarakatnya," katanya.

Letemia menambahkan, direncanakan dalam waktu dekat draf rancangan undang-undang kepulauan ini akan diserahkan ke DPR-RI untuk difasilitasi sebagai rancangan undang-undang. (S-19)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon