Politik ›› DPS Bermasalah, Ribuan Pemilih Ganda Terdaftar

DPS Bermasalah, Ribuan Pemilih Ganda Terdaftar


Ambon - Daftar pemilih sementara bermasalah hampir di semua kabupaten kota di Maluku. Banyak masyarakat yang tidak terdaftar, bahkan saat rekapitulasi di tingkat PPK, ditemukan ada ribuan pemilih ganda.

Daftar pemilih selalu menjadi masalah setiap pilkada. Kondisi ini juga me­nunjukkan kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil yang memasok data penduduk potensial pemilih pemilu (D4P) yang amburadul. 

Di Kota Tual, saat rekapitulasi DPS hasil perbaikan ditemukan 4.997 data pemilih eror bahkan gan­da. Data eror sebanyak 626 dan ganda sebanyak 4.371 pemilih.

“Hasil rekapitulasi DPSHP di 5 kecamatan yang ada di Kota Tual terdapat 626 data pemilih yang eror serta 4.361 data pemilih ganda,” rinci Komisioner Devisi Data KPU Kota Tual, Wawan Kurniawan kepada war­tawan di Kantor KPU, Kamis (12/4).

Menurutnya, terdapat beberapa kriteria yang menyebabkan unduhan data pemilih teridentifikasi eror.

“Ada beberapa kesalahan misal­nya jumlah NIK yang tidak ada, jumlah NKK, yang kurang dari enam belas angka dan tanggal lahir tidak ada. Nah, kesalahan-kesalahan ini­lah yang setelah kita lakukan peng­unduhan hasilnya terindentifikasi sebagai data error,” kata Kurniawan.

Kurniawan mengakui, hasil te­muan data eror kemudian dipersiap­kan untuk diserahkan ke Disduk­capil setempat guna diperbaiki. “Saat ini saya sementara menyiap­kan rekapan datanya untuk diserah­kan ke Dinas Dukcapil untuk diper­baiki,” tandasnya.

Hal yang sama juga ditemukan di Kota Ambon. Masih banyak persoa­lan dalam penetapan DPS.

 “Jadi ada banyak sanggahan dari masyarakat terkait dengan DPS seperti data KTP ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), ada ke­salahan nama, dan NIK,” kata Ko­misioner KPU Kota Ambon Bidang Divisi Data, Rudi Layn kepada Siwalima melalui telepon seluler, Rabu (11/4).

Ia mengaku, ini masih sebatas in­for­masi, namun baru akan ditindak­lanjuti pada saat dilakukan rekapi­tulasi DPS tingkat kabupaten/kota. “Nanti tanggal 19 April baru reka­pitulasi di KPU Ambon, sehingga kita bisa tahu hasilnya seperti apa,” ujar Layn

Layn mengaku, dari hasil reka­pitulasi DPS tingkat kecamatan, baru Kecamatan Sirimau memberikan hasilnya.

Untuk memperoleh data perbaikan yang sesuai, dirinya meminta parti­sipasi masyarakat mengisi formulir data perbaikan (A.1.A KWK) de­ngan menyertakan e-KTP, paspor atau surat domisili.

Dalam proses pemukhtahiran data tambah Layn, KPU masih menemui banyak masalah, namun KPU ber­tanggungjawab untuk menyelesai­kan­nya.

Menyikapi hal itu Kadis Kepen­dudukan dan Pencatatan Sipil Pro­vinsi Maluku, Jeremias Uweubun menghimbau agar masyarakat segera melaporkan kepada KPU kabupaten dan kota untuk diterbitkan surat kete­rangan (Suket) agar bisa men­dapatkan hak untuk memilih.

“Kalau belum ada nama dalam DPT, harus melapor kepada KPU setempat apalagi belum memiliki KTP agar KPU menertibkan suket kolektif perseorangan,” ujar Uweu­bun Kamis (12/4).

Tak Serius

Akademisi FISIP Universitas Kris­ten Indonesia Maluku, Gerry Radjoe­lan menilai pemerintah daerah tidak serius mempersiapkan data pemilih, hingga saat ini masih bermasalah.

Menurutnya, kepentingan pere­kaman E-KTP merupakan amanat UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU Nomor 2 tahun 2017 tantang pemutakhiran data pemilih itu untuk memastikan pemilih dapat meng­gunakan hak politiknya pada pilkada serentak di 171 daerah tidak terke­cuali di Maluku pada 27 Juni mendatang.

“Bagi saya, data pemilih yang diserahkan pemerintah daerah untuk KPUD amburadul, kenapa, karena ketidakseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan warga. UU Pemerintahan Daerah jelas, pemda sudah harus siapkan data pe­milih. Data pemilih bukan dikerjakan oleh KPUD itu tugas pemda. Kalau pemda tidak menyiapkan data pe­milih secara baik kita patutut mem­pertanyakan komitmen dan kese­riusan mereka mendukung pilkada,” kata Rodjoelan.

Radjoelan mencurigai, ada kepen­ti­ngan-kepentingan terselubung un­tuk memuluskan keinginan pihak tertentu pada pilkada serentak 27 Juni.

“Kalau bupati dan walikota be­serta perangkatnya di bawah serius, tidak ada data pemilih yang ber­masalah atau amburadul itu. Bukan hal yang baru, bahwa pilkada ini ke­pentingan besar. Dan bisa saja, kala­ngan elit bermain di tataran tersebut. Tapi semua berpulang kepada mas­yarakat. Masyarakat yang cerdas dalam hal ini yang memenuhi syarat memilih, tentu dia tidak melewatkan momentum pilkada, sebab itu hak politiknya,” tandasnya.

Olehnya ia berharap, masih tersisa dua bulan, Disdukcapil dan KPUD harus berkoordinasi agar yang su­dah memenuhi syarat bisa menya­lurkan hak politik mereka.

Penetapan DPT

Sesuai dengan pentahapan Pil­kada 2018, rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan  (DPSHP) telah selesai dilakukan di tingkat PPK dan akan ditetapkan sebagai DPT oleh masing-masing KPU kota/kabupaten.

“Sesuai dengan pentahapan, tang­gal 13 - 19 April dilakukan pene­tapan DPT di KPU kabupaten/kota berdasarkan DPSHP kemudian nantinya akan ditetapkan pula oleh KPU Provinsi pada tanggal 20 - 21 April mendatang,” jelas Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Sabtu (14/4).

Disinggung soal pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPS, Kubangun mengatakan, ada masa perbaikan, yang kemudian akan ditetapkan dalam DPT nantinya.

“Bagi pemilih yang namanya tidak terdaftar maka dapat melaporkan diri kepada PPS sehingga namanya akan dimasukan dalam DPSHP untuk kemudian ditetapkan dalam DPT,” katanya.

Dikatakan, pasca ditempelkan DPS, tanggapan masyarakat itu mulai dari tanggal 24-2 April. Kemudian tahap perbaikan oleh PPS dan PPK 3-7 April. Yang dilanjutkan pula dengan direkap di tingkat PPK dan kabupaten/kota. Setelah itu, ditetapkan DPT 13-19 April. Sedangkan penetapan DPT di tingkat provinsi akan dilakukan pada 20-21 April.

“Jadi kalau masyarakat yang belum ada namanya di DPS, dan juga tidak ada di DPT maka bisa menggunakan e-KTP atau surat kete­rangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku untuk pencoblosan,” ujarnya.

DPS

Sebanyak 1.196.182 pemilih di Pro­vinsi Maluku masuk dalam DPS yang tersebar pada 3.347 tempat pemu­ngutan suara  pada 118 kecamatan, dan 1.233 desa/kelurahan.

KPU Maluku juga akan berkoor­dinasi dengan dinas kependudukan soal pemilih potensial yang nantinya pada saat pencoblosan sudah ber­usia 17 tahun, tetapi  belum memiliki e-KTP.

“Jadi KPU sudah rapat pleno berkaitan dengan penetapan daftar pemilih hasil pemutahiran yang selanjutnya ditetapan sebagai DPS. Jadi DPS berjumlah 1.196.182 pe­milih. Pemilih laki-laki 591.175 dan perempuan 605.007 orang,” jelas Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun saat dikonfirmasi Siwa­lima melalui telepon selulernya, Selasa (21/3).

KPU juga merekapitulasi model A.C.4 KWK yang berkaitan dengan daftar pemilih potensial non e-KTP berjumlah 120.496 pemilih.

“Jadi ada pemilih pemula yang pada tanggal 27 Juni sudah usia 17 tahun. Dia sudah pemilih potensial tetapi belum memiliki E-KTP, dan itu nanti direkam oleh dinas kepen­dudukan,” jelas Kubangun.

Jumlah DPS pilkada Maluku ini akan disampaikan ke KPU kabu­paten/kota dan selanjutnya diterus­kan pada tingkat PPS yang diumum­kan di masing-masing desa/kelu­rahan.

“Waktu 15 hari setelah pengu­muman di desa/kelurahan pada 24 Maret, untuk menerima tanggapan masyarakat, masyarakat akan melihat namanya, alamat apa sudah sesuai apa belum atau ada keliru. Dan selanjutnya direkap. PPK dan PPS akan isi perbaikan pada formulir yang sudah disiapkan,” urai Kubangun.

Enggan Publikasi

Kendati proses rekapitulasi DPS­HP di tingkat PPK Sirimau digelar secara terbuka dalam rapat pleno, Jumat (13/4) namun Tim Data PPK Siri­mau, enggan mempublikasikan hasil rekapitulasi tersebut kepada publik.

Saat dikonfirmasi, Haris Tamalene enggan membeberkan berapa ba­nyak warga di kecamatan tersebut yang masuk dalam DPSHP.

“Maaf, kami belum bisa meng­informasikan DPSHP itu kepada publik karena nanti di tingkat KPU saja, apalagi harus kita sinkronkan lagi dengan sistem sidalil,” tandas Tamalene, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Sabtu (14/4).    (S-32/S-16)  



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon