Daerah ›› DPRD: Pemkot tak Mampu Jaga Lahan Konservasi

DPRD: Pemkot tak Mampu Jaga Lahan Konservasi


Ambon - Pemkot Ambon tak mampu menjaga lahan konservasi. Buktinya, pemkot tak mengambil langkah menyusul alih fungsi lahan konservasi mangrove yang terletak di Desa Passo.

Selama ini pejabat-pejabat pemkot selalu melintasi kawasan tersebut namun tidak mampu melarang pembangunan maupun penebangan sejumlah pohon mangrove.

Hal ini bukan baru pertama kali terjadi, sebelumnya juga puluhan pohon mangrove di Desa Passo yang berada di dalam kawasan di hutan konservasi dengan seenaknya ditebang untuk perluasan pembangunan Ambon City Center (ACC) namun tetap diberikan izin oleh pemkot.

Padahal telah ada Perda nomor 24 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon yang didalamnya mengatur rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan kawa­san budidaya.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Kota Ambon Riduan Hasan kepada Siwa­lima melalui telepon seluler­nya, Selasa (2/6) menilai pem­kot sengaja membiarkan pem­bangunan di kawasan konser­vasi mangrove.

“Ada tebang pilih pene­gakan perda oleh pemkot, sehingga terjadi pembiaran pembangunan pada kawasan konservasi,” tandas Riduan.

Dikatakan, DPRD akan segera memanggil Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Kota guna meminta penjelasan terkait kawasan konservasi hutan mangrove.

Dikatakan, seringkali terjadi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah bertolak belakang dengan perda yang sudah ada dengan memberi­kan izin membangun di ka­wasan konservasi padahal kawasan itu harus dilindungi.

Sedanda dengan Riduan, anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon Leonara Far-Far mengaku pemerintah harus tegas dalam menjalankan perda yang sudah ditetapkan dan bukan melanggarnya.

“Banyak sekali hutan mangrove di Teluk Ambon yang dirusak hanya untuk kepenti­ngan pembangunan gedung bertingkat dan mengabaikan hajat hidup orang banyak sementara pemerintah terke­san membiarkan hal itu ter­jadi,” ungkapnya.

Dikatakan, ekosistem Teluk Ambon harus dilestarikan de­ngan menjaga dan memelihara hutan mangrove dan perda harus dijalankan dengan benar. “Banyak sekali warga yang mengeluh atas pengru­sakan kawasan konservasi mangrove sementara pemkot ha­nya berdiam diri dan terus memberikan izin bagi pem­ba­ngunan di kawasan dimak­sud dengan mengabaikan ke­les­tarian dan juga kepenti­ngan sejumlah pihak,” katanya.

Larangan BLH

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Ambon Luzia Izaac saat dikonfirmasi Siwa­lima di Balai Kota Ambon, Senin (1/6) mengaku sudah mengeluarkan perintah untuk tak melakukan aktifitas apa­pun di kawasan tersebut kare­na merupakan hutan konservasi.

“Jadi sudah ada larangan untuk tidak melakukan aktifi­tas apapun di kawasan terse­but tanpa seizin dari Pemkot Ambon,” tandasnya.

Ia juga mengaku tidak dapat berbuat banyak karena pemilik lahan mengantongi sertifikat atas tanah yang di dalamnya merupakan hutan konservasi mangrove.

“Pemilik lahan yang mela­kukan pembangunan pondasi dan pengerukan tanah diatas lahan yang bersertifikat sehi­ngga menjadi sulit bagi peme­rintah untuk melarang namun untuk pembangunan selanjut­nya tetap tidak diberikan izin,” ujarnya. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon