Daerah ›› DPRD Nilai Aparatur Pelaksana Program Pemerintah Salah

DPRD Nilai Aparatur Pelaksana Program Pemerintah Salah


Ambon - Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon John Jokohael mengakui program pemerintah yang bertujuan memberdayakan masyarakat kecil sangat tepat. Sayang, dalam pelaksanaan aparatur pemerintah yang menangani program salah menerapkannya.

Kepada Siwalima di baileo rakyat Belakang Soya, kemarin, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan berbagai program pemberdayaan yang disalurkan pemerinah baik dalam bentuk barang untuk berusaha maupun berupa uang tunai sebagai modal usaha seringkali salah sasaran. Akibatnya, ada yang mubasir.

"Masyarakat pasti senang ketika mendengar diberikan bantuan siapa yang tidak mau, namun aparatur pelaksanannya tidak benar. Akibatnya ada bantuan-bantuan yang mubasir belum lagi sampai di tangan masyarakat potong sana, potong sini. Akibatnya bantuan tidak tepat sasaran dan mubasir," terangnya.

Kondisi itu membutuhkan pengawasan yang kontinyu dari semua pihak khususnya para wakil rakyat yang memang diberi kewenangan melakukan pengawasan semua program pemerintah yang dibiayai dengan uang rakyat.

"Perlu dilakukannya pengawasan yang ketat baik DPRD yang merupakan wakil rakyat maupun pihak-pihak terkait agar program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dapat berjalan dengan baik," tukasnya.

Dicontohkan, program dana keserasian yang dananya disalurkan langsung oleh Departemen Sosial senilai Rp 35,5 milyar di tahun anggaran 2006 lalu. Saat ini, banyak pihak yang terkait dengan program itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku.

Pasalnya, program yang harusnya diberikan kepada eks pengungsi yang tinggal di daerah-daerah bersinggungan disinyalir berbau korupsi kental.

Dimana ada temuan jaksa, warga yang sebelumnya dijanjikan akan diberikan bantuan berupa sapi, agar dapat diternakan ternyata tak pernah menerima janji tersebut. Mereka hanya diberikan tali untuk mengikat sapi.

"Ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sapi, namun yang didapat hanya tali sapinya saja, sementara sapinya tidak. Untuk ini harus mendapat pengawasan secara ketat baik dari DPRD maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya seperti LSM," ujarnya.

Dirinya meminta agar aparatur pelaksana memiliki niat untuk memberdayakan masyarakat hingga taraf hidupnya meningkat. (S-30)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon