Daerah ›› DPRD Minta Pemprov tak Abaikan TKD ASN

DPRD Minta Pemprov tak Abaikan TKD ASN


Ambon - Ketua Fraksi PDIP DPRD Ma­luku, Lucky Wattimury meminta Pemprov Maluku segera membayar tunjangan ki­nerja daerah (TKD), ka­rena itu hak ASN.

“TKD merupakan hak pegawai. Kita harapkan, pemerintah tidak meng­abaikan hak-hak pega­wai,” tandas Wattimury kepada Siwalima di Ambon, Jumat (10/8)

Dikatakan, TKD merupakan hak dari seluruh pegawai. Ka­rena itu, pemerintah tak boleh mengabaikan hak-hak pegawai.

“Kita tahu pemerintah daerah ada mempunyai masalah soal anggaran, tetapi bukan ber­arti lalu mengabaikan hak-hak para pegawai. Jadi diharapkan sangat untuk waktu-waktu yang akan datang, hak-hak TKD harus diberikan, dengan demikan mereka juga dimotivasi atau semangat untuk bekerja,” ujarnya.

Menurut Wattimury, apabila pemberian TKD selalu molor, maka pasti akan berdampak pada kinerja ASN. Olehnya itu, hal ini penting menjadi per­hatian pemerintah.

“Kalau tidak memberikan TKD maka akan berakibat pada kinerja, ini juga kan repot. Sehingga dihimbau kem­bali kepada pemerintah untuk secepatnya mengambil langkah untuk membayar TKD sesuai dengan keten­tuan yang berlaku karena me­rupakan hak para pegawai,” tandasnya.

Siap Bayar

Kepala Bagian Keuangan Pemprov Maluku Lutfi Rum­bia mengaku, anggaran pem­prov tersedia untuk mem­bayar  TKD ASN. Tetapi, apa­kah pimpinan OPD tempat mereka bekerja sudah menga­jukan permintaan atau belum.

“Jangan berteriak belum terima hak,. tetapi kewajiban belum dilaksanakan,” kata Rumbia kepada Siwalima di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (10/8).

Rumbia mengatakan, ada uang cukup tersedia di kas pemerintah daerah. Namun bisa dicairkan kalau ada permintaan.

“Kas kita ada uang, tidak mungkin tidak dicairkan apa­bila mereka belum mengajukan permintaan,” ujarnya.

Ditanya soal ada ASN yang TKD-nya  belum dibayar se­jak bulan April, Rumbia balik mempertanyakan kinerja ASN itu. “Coba Tanya, apakah dia sudah menginput data kinerja ke dalam sistem atau belum, kalau belum kinerjanya sela­ma ini dipertanyakan,” kata Rumbia.

Setiap ASN, lanjut Rumbia, diwajibkan mengisi form yang sudah disiapkan didalam sistem.

“Kalau sudah maka mereka harus memverifikasinya ke BKD, kemudian baru dikeluar­kan surat perintah membayar ke keuangan, barulah uang bisa dicairkan dan itu ke reke­ning masing-masing ASN,” jelasnya.

Mengeluh

Seperti diberitakan seb­elum­nya, sudah bulan Agus­tus, namun TKD ASN Pemprov Maluku bulan Juni dan Juli belum juga dibayar.

Malah, ada yang sejak bulan April belum dibayar. Saat ASN konfirmasi ke ben­dahara umum daerah, alasan­nya belum ada anggaran.

“Ini sudah beberapa kali terjadi bagi kami para ASN. TKD selalu dibayar terlambat oleh pemerintah,” kata salah satu pegawai RSUD Maluku kepada Siwalima, di Ambon, Kamis (9/8).

Menurutnya, TKD tidak pernah dibayar sesuai waktu. Padahal semua persyaratan sudah dimasukan ke pem­prov.

Pegawai golongan IVa ini mengaku, TKD yang ia biasa terima sebesar Rp 2,3 juta per bulan. Ia berharap pemprov dapat merealisasikan haknya itu. “Kita berharap agar pem­prov segera merealisasikan­nya, karena itu hak kami,” ujar­nya.

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh salah se­orang ASN yang bertugas di Bappeda Maluku. Ia juga mengaku, belum menerima TKD bulan Juni-Juli.

“Kami juga bingung. Semua hal sudah dimasukan seperti e-kinerja dan absen, kok be­lum juga bayar, kalau ada kendala diharapkan dikomu­ni­kasikan, agar kami tidak ber­tanya-tanya,” ujar dia, yang mengingatkan namanya tak dikorankan.

Ia mengaku, kecewa de­ngan kinerja Pemprov Maluku yang selalu terlambat memba­yar TKD, padahal itu meru­pa­kan hak pegawai yang harus dibayarkan.

“Biasanya tiap bulan ber­jalan itu kita masukan data input, dan sudah dilaksana­kan, tapi entah kenapa belum dicairkan, apakah menunggu dari semua input atau apa. Kita hanya berharap bisa di­cairkan secepatnya,” ujarnya.

Malah, salah satu ASN Di­nas PU Maluku  mengaku, sejak April hingga Juli, belum menerima TKD. “Saya sudah melakukan permohonan dan cek di bendahara tapi mereka beralasan jika saat ini kas sementara kosong, sehingga TKD belum bisa dibayarkan,” ujarnya.

Pemprov berjanji akan membayar pada bulan Juni, namun sampai saat ini belum direalisasi. “Kita juga butuh untuk kebutuhan hari-hari, apalagi masuk tahun ajaran baru otomatis sangat mem­butuhkan itu. Tapi apa yang kami sampaikan belum juga direalisasikan,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikata­kan, salah satu ASN yang ber­tugas di Disnakertrans. Ia mengaku belum menerima TKD dari bulan April.

“Kita sudah berkali-kali koordinasi dengan benda­hara, tapi jawabannya masih sama kas kosong sehingga belum bisa dibayarkan, mereka janji bulan ini akan dibayarkaan, tapi belum juga dibayarkan,” ujarnya mengeluh.

Ia menilai, pemprov sudah tidak lagi memperhatikan TKD ASN, dan lebih mementing­kan untuk pembayaran uta­ng.

“Bukan cuman saya saja, tapi banyak teman-teman yang mengeluh. Apalagi ini sudah empat bulan. Kita kan masih punya kebutuhan lain lagi, seharusnya pemprov bisa memperhatikan hak-hak kami pegawai,” katanya.

Sementara Kepala Keua­ngan Pemerintah Provinsi Ma­luku Lutfi Rumbia ketika di­kon­firmasi Siwalima di ruang kerjanya, membenarkan kalau belum semua TKD ASN dicairkan.

“Kita baru cair pada 16 OPD, sedangkan sisanya be­lum dari keseluruhan perang­kat daerah di pemerintah pro­vinsi ada 82, baik itu dinas, bagian, badan kantor serta UPTD di lingkup pemerintah provinsi. Setiap bulan untuk pembayaran TKD itu peme­rintah menyiapkan anggaran se­besar Rp 10 milyar dan benar untuk bulan Juni-Juli belum semua dicairkan,” jelas Rumbia.

Rumbia beralasan, pen­cairan TKD tergantung dari data ASN yang masuk. Batas waktu input data dari masing-masing unit kerja ke BKD  pada tanggal 3 setiap bulan berjalan. “Jadi dari data yang masuk itulah baru diverifikasi, sehingga dikeluarkan surat perintah membayar, baru ke­ua­ngan mencairkan angga­ran,” jelasnya lagi.

Keterlambatan Pemprov Maluku membayar TKD ASN, bukan baru pertama kali. Padahal tahun 2017 lalu, TKD ASN selama lima bulan terlambat dibayar. Setelah diungkap media, pemprov buru-buru membayar. Itupun dilakukan secara cicil.

Setelah itu, keterlambatan pembayaran TKD terus terjadi. Padahal anggaran sudah dialokasikan dalam APBD. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon