Daerah ›› DPRD Minta Aparat Perketat Pengawasan Barang Import

DPRD Minta Aparat Perketat Pengawasan Barang Import


Ambon - DPRD Maluku meminta, aparat penegak hukum memperketat pengawasan barang import yang berasal dari luar negeri.

“Peristiwa pemusnahan pakaian dari Timur Leste menjadi bahan evaluasi aparat keamanan dalam meningkatkan pengawasan terhadap barang import,” jelas Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Darul Kutni Tuhepaly kepada wartawan di Ambon, Jumat (9/8).

Dikatakan, temuan Bea dan Cukai merupakan bukti bahwa, ada upaya oknum tertentu yang ingin meraup keuntungan di Maluku dengan menyuplay barang import dari luar negeri untuk diperjual belikan di Maluku.

Menurutnya, hasil sitaan yang dimusnahkan Bea dan Cukai Maluku, dianggap bisa membe­rikan dampak negatif kepada masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun masyarakat.

"Saya minta, aparat keamanan TNI-Polri maupun petugas Bea Cukai untuk terus mengawasi setiap pakaian impor dari negara luar ke Maluku. Banyak pengaruh yang dihasilkan yakni dari segi ekonomi, jika pakaian tersebut lolos maka masyarakat akan diperhadapkan dengan persaia­ngan pasar, selain itu dari segi kesehatan, kita tidak pernah tahu  pakaian yang didatangakan melalui standar kesehatan atau tidak, jangan sampai pakaian bekas orang sakit yang tidak disteril kemudian dijual kembali," tandasnya.

Menurutnya pengawasan harus diperketat pada wilayah perba­tasan, melihat daerah tersebut rentan terhadap masuknya barang import dari luar negeri.

Musnahkan

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Maluku bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku memusnahkan pakaian bekas hasil sitaan dari KM Surya Dharma.

Pakaian bekas asal negara tetangga Timor Leste sebanyak 1.562 bal itu, ditaksir senilai Rp 3,1 miliar.

Pemusnahan tersebut dipusat­kan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negera (RUPBASAN) Klas I Ambon, Rabu (7/8). Hadir Kepala Kejati Maluku Triyono Haryanto, Wakapolda  Maluku Brigjen Teguh Suwarno, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku Finari Manan, Kepala Biro Hukum Provinsi Maluku, Henri Far-Far dan sejumlah pejabat lainnya.

Pemusnahan barang bukti dalam perkara tindak pidana kepabeanan itu, sesuai putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang telah berke­kuatan hukum tetap (incrakht van gewijsde).

Selain pakaian bekas, 36 paket sabu, 68 paket ganja hasil penin­dakan Kejati Maluku serta rokok Ilegal hasil penindakan Kanwil Bea dan Cukai Maluku sebanyak 145. 600 batang dan 246 botol liquid vape tanpa dilengkapi pipa cukai, juga musnahkan.

“Pemusnahan barang milik negara hasil penindakan,” kata Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku, Finari Manan, kepada wartawan.

Manan menjelaskan, pakaian bekas sebanyak 1.562 bal diamankan pada Mei 2018 lalu. Awalnya, Bea Cukai mendapat informasi dari intelijen bahwa ada 1.562 bal pakaian sedang dikirim ke Indonesia melakui Dobo, Kepu­lauan Aru.

Kemudian dilakukan penyelidi­kan.  Bea Cukai dibantu Lantamal IX Ambon melakukan operasi laut mulai dari perbatasan Papua Aus­tralia hingga perbatasan Timor Leste.

“Setelah kami  kejar Surya Dharma melalui bantuan Lantamal, kami akhirnya mencegah kapal yang berisi pakaian ini. Ini adalah pelanggan UU Kepabean pasal 102. Yang kami kejar bukan pakaiannya tapi izinnya,” ujarnya.

Sementara Kepala Kejati Maluku Triyono Haryanto menjelaskan, berkas kasus ini dengan tersangka Nahkoda Surya Dharma La Haruna diserahkan tahap II oleh penyidik Bea Cukai ke Kejari Aru pada bulan Juli 2019. (S-45)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon