Daerah ›› DPRD Malteng: Bupati Abua Harus Segera Pecat PNS Korup

DPRD Malteng: Bupati Abua Harus Segera Pecat PNS Korup


Ambon- Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa me­minta Bupati Abua Tuasikal untuk segera memecat PNS korup.

Bupati harus patuh terhadap su­rat keputusan bersama (SKB) Men­dagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria, yang memerintahkan PNS terlibat korupsi yang putusan pe­ngadilannya sudah inkrah dipe­cat.

“Kalau tidak melaksanakan, arti­nya bupati ingin melindunggi orang-orang tertentu, kita akan am­bil sikap. Dan pemecatan itu pe­rin­tah aturan,” tegas Ibrahim Ru­hu­nussa kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/7)

Menurutnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi maka seluruh aparatur negara yang tersangkut kasus korupsi dan telah memiliki putusan pengadil­an berkekuatan hukum tetap ha­rus dipecat tidak dengan hormat.

“Jadi itu sudah konsekuensi, ha­rus dipecat,” tegas Ruhunussa.

Ru­hunussa mengaku, DPRD su­dah mendorong bupati segera me­lak­sanakan SKB Mendagri, Men­PAN-RB dan Kepala BKN.

“Kita minta dalam waktu dekat  harus dilaksanakan instruksi terse­but, apabila tidak DPRD akan pang­gil,” tandasnya.

Mendagri Tegur

Seperti diberitakan, Mendagri Tjahyo Kumolo memberikan surat teguran kepada 103 kepala daerah, yang terdiri dari 11 gubernur, 80 bupati dan 12 walikota., karena belum memecat PNS eks napi korupsi.

Diantara ratusan kepala daerah itu, dua diantaranya Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal  dan Bupati Seram Bagian Barat, Moh. Yasin Payapo.

Surat teguran dikeluarkan pada 1 Juli 2019. Surat teguran diberikan, karena Abu dan Payapo belum juga menjalankan instruksi SKB Men­dagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria untuk memecat PNS korup.

Padahal MenPAN-RB dalam Surat Edaran (SE) Nomor B/50/M.SM.­00.00/2019, memberikan batas waktu hingga 30 April 2019 untuk memecat mereka. Sayangnya, Abua dan Pa­yapo cuek, karena tarik ulur kepen­tingan.

Mendagri kembali memberikan waktu 14 hari untuk memecat PNS korup.

“Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini,” kata Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, seperti dilansir dalam laman Sekretariat Kabinet (Setkab) www.­setkab.go.id, Rabu (3/7).

Akmal mengatakan, dari total 2.357 ASN yang harus dilakukan PTDH, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah.

Hingga akhir Juni 2019, 275 ASN belum diproses oleh Pejabat Pem­bina Kepegawaian (PPK) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota. “Kebanyakan ASN berkasus korupsi ada di lingkungan Pemda,” katanya.

Sementara Bupati Maluku Te­ngah, Abua Tuasikal yang dikonfir­masi Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (4/5) mengaku, belum mengetahui soal surat tegu­ran dari Mendagri. Namun demikian, ia berjanji segera memecat PNS korup.

“Saya belum dapat surat, tetapi saya sudah tindak lanjut, dan semua ASN Korup dipecat. Karena ini su­dah perintah. Dan saya harus tun­duk pada aturan sehingga saya ha­rus laksanakan, dan tidak ada satupun yang kita kecualikan,” tandas Abua.

Ia mengaku, terlambat memecat PNS korup karena melakukan konsultasi dengan kemendagri.

“Kita tetap akan pecat. Tapi kalau ada upaya hukum lanjut kita tunggu dulu sampai ada putusan inkrah. Namun kita akan tetap pecat. Kema­rin itu kan kita minta pendapat dari kemendagri, kita koordinasi karena ini menyangkut nasib orang, sehingga kita koordi­nasi,” ujarnya.

Ketika ditanyakan soal dua ko­ruptor proyek alkes RSUD Masohi, Abdul Mutalib Latuamury dan Nirawati, yang tidak masuk dalam daftar 15 PNS yang akan dipecat, Abua menegaskan, keduanya juga akan dipecat. “Semuanya akan dipecat,” tandasnya.

Sementara Bupati SBB, Moh. Yasin Payapo ketika dikonfirmasi mengaku, sudah menerima surat teguran dari mendagri pada Senin, 1 Juli. “Ya saya sudah terima surat tegur,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam waktu dekat akan memecat 9 PNS korup di Kabu­paten SBB. “Sesegera akan pecat 9 ASN,” ujarnya.

Plt Dirjen Otda, Akmal Kalik dalam pernyataannya seperti dilansir detik.com, Rabu (3/7), menegaskan, kemendagri akan memberikan sanksi terhadap gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak pecat PNS yang terlibat kasus korupsi.

“Tunggu saja kami akan punya tindakan berikutnya, tidak perlu dikasih tahu, pasti akan ditegur lagi, dua kali teguran setelah itu akan ada sanksi. Tapi sanksi apa sedang dirumuskan,” ujarnya. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon