Hukum ›› DPRD Malra tak Pernah Sosialisasi Dana Asuransi ke Anggota

DPRD Malra tak Pernah Sosialisasi Dana Asuransi ke Anggota


Ambon - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) ternyata tidak pernah mengsosialisasikan dana asuransi kepada anggota DPRD Malra periode 1999-2004.

Hal ini diketahui saat sidang lanjutan kasus korupsi dana asuransi mantan angggota DPRD Malra periode 1999-2004 yang berlangsung di aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Kamis (29/9).

Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Buce M Kwaitota, Petrus Rejaan, Febi Rahanubun, Oscar Ohoiwutun, Jhon Wee dan Rulan Betaubun, dipimpin majelis hakim yang diketuai Sunggul Simanjuntak, didampingi hakim anggota, Glenny de Fretes dan Betsy Matuankotta.

Para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH), Udin Toatubun, sedangkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdiri dari I Gede Eka, Achmad Latupono dan Samsul Sahubawa.

Dalam keterangannya kepada majelis hakim, para terdakwa menjelaskan, dana asuransi diplot masuk ke dalam belanja sekretariat DPRD dengan nama belanja rutin barang dan jasa.

Tapi dalam menerima dana tersebut, para terdakwa tidak pernah diberitahukan dana yang mereka terima adalah dana asuransi. Mereka mengetahui dana tersebut merupakan tunjangan kesehatan sebagaimana lazimnya anggota DPRD yang menerima dana tunjangan kesehatan untuk keluarganya.

Nanti pada 2004, setelah ada pemeriksaan dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Makassar, Bupati Herman Adrian Koedoeboen pada waktu itu langsung menyurati pihak DPRD untuk pengurusan polis asuransi.

Para terdakwa ini menyebutkan, BPKP mendapati penggunaan anggaran yang tidak wajar pada waktu itu di sekretariat DPRD Malra. Dikatakan, jika sejak awal ada pemberitahuan atau semacam sosialisasi dari sekretariat dewan bahwa dana ratusan juta yang diterima merupakan dana asuransi, maka para terdakwa dan seluruh anggota dewan lainnya pasti mendaftarkan diri mereka ke perusahaan asuransi.

Usai mendengarkan keterangan para terdakwa, sidang kemudian ditunda sampai pekan depan dengan agenda penuntutan. (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon