Pemerintahan ›› DPRD Kritisi Kebijakan Pemkot Normalisasi Bantaran Kali

DPRD Kritisi Kebijakan Pemkot


Ambon - DPRD Kota Ambon mengkritisi kebijakan pemkot yang berencana akan membersihkan seluruh bantaran kali di kota ini dari yang namanya pemukiman.

Kritik tersebut disampaikan DPRD lantaran sosialisasi terkait hal ini sudah berjalan sejak lama, namun terkendala sehingga baru dilanjutkan lagi ditahun ini, namun anehnya disaat gencar-gencarnya sosialisasi ini berjalan pemkot masih memberikan IMB kepada beberapa pengusaha untuk mendirikan bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha di bantaran sungai.

Untuk itu, jika masyarakat direlokasi, maka tempat usaha yang dibangun di bantaran kali juga harus direlokasi dari situ. Jika pemkot hanya merelokasi masyarakat sementara para pengusaha tidak, maka ada ketidak adilan disini.

“Kalau mau relokasi harus dilakukan untuk semua bangunan tanpa pandang bulu. Jangan hanya masyarakat yang direlokasi sementara pengusaha diberikan ijin,” tandas Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (3/10).

Pada kesempatan itu, Latu­riuw mengingatkan pemkot dalam hal ini PUPR, agar kede­-pan tidak boleh menerbitkan IMB baik kepada masyarakat atau pengusaha untuk mendiri­kan bangunan di bantaran kali.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka komisi akan mengundang SKPD terkait untuk membicarakan hal ini, terutama tentang rencana relokasi warga Hative Keclil yang berada pada bantaran kali.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Ambon Bruri Nanulaita mengaku, banyak bangunan milik warga maupun pengusaha yang berdiri di bantaran kali saat ini.

“Kita akui lemahnya pengawasan yang dilakukan aparatur, namun dengan banyaknya masukan, maka dinas akan melakukan penertiban di lapangan,” janji Nanulaita kepada Siwalima di Balai Kota, Selasa (3/9).

Menurutnya, aturan untuk mendirikan satu bangunan dari bantaran kali untuk yang ada didalam kota harus berjarak 7-10 meter dari bantaran kali, sedangkan untuk di luar kota itu jaraknya 25 meter.

Bagi bangunan yang nantinya ditemukan sementara dalam proses pekerjaan akan dikoordinasikan dengan pimpinan agar diambil langkah seperti apa. Memang rencana pemerintah menata bantaran kali itu bagus karena pemerintah tidak ingin warganya setiap kali ada banjir selalu terkena imbas.

Normalisasi akan dilakukan secara bertahap, namun dari masukan dan laporan tim  pengawas juga akan disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan nantinya.

Untuk diketahui disaat pemkot melakukan sosialisasi normalisasi bantaran kali, SKPD terkait masih memberikan IMB kepada beberapa pengusaha untuk mendirikan tempat usaha mereka di bantaran kali, bahkan ada yang bangunannya berdiri tepat diatas talud, salah satunya bengunan usaha milik Toko Hero yang berdiri di bantaran kali Benteng, kemudian toko besi putih tepat di bantaran kali Jembatan Masjid Raya Al Fatah, serta satu lagi bangunan ruko baru yang beridiri tepat di bantaran kali Pohon Pule. (S-44/S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon