Daerah ›› DPRD Buru Berikan Sejumlah Catatan Paripurna Akhir Masa Jabatan Bupati

DPRD Buru Berikan Sejumlah Catatan


Namlea - DPRD Kabupaten Buru, Senin (16/1) mengelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi akhir pertanggung jawaban masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi dan Juhana Soedradjat periode 2012-2017

Sidang paripurna yang dipusatkan di ruang utama DPRD Buru itu dipimpin Ketua DPRD, Iksan Tinggapy dihadiri, seluruh anggota DPRD, Sekda Buru, Ahmad Assagaff, sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam menghadiri masa jabatan bupati dan wakil pada 2 Februari  mendatang, ada sejumlah catatan penilaian yang diberikan terutama terkait dengan ratusan rekomendasi yang dinilai lembaga legislatif tersebut tidak dilaksanakan secara optimal oleh pihak eksekutif terutama bupati dan wakil bupati.

Pasalnya, ada 31 unit kerja dilingkup Pemkab Buru menda-pat rekomendasi. Dari 31 unit kerja perangkat daerah tersebut, dikeluarkan 151 rekomendasi.

Sesuai laporan hasil pansus LKPJ, akhir masa jabatan Bupati Buru periode 2012-2017 tersebut yang dibacakan Asis Tomia, maka hampir semua SKPD diberikan kritik, minus Dinas Kehutanan karena pada tahun 2017 ini kembali dalam naungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Khusus dibidang pemerintahan umum, hukum, agama, keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemberdayaan perempuan, Pansus membidik beberapa rekomendasi yakni, meminta pemda khususnya bagian pertanahan untuk menata kembali asset berupa tanah milik pemda,  yang sudah dibayar untuk dibuat sertifikasi sehingga sah kepemilikannya, namun belumlah dilakukan.

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja juga dinilai belum melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dalam rangka penegakan Perda. Pemantapan kode etik kedinasan yang belum maksimal, serta perlu dilakukan pendataan penduduk yang melibatkan para kepala desa. Hal ini yang menyebabkan sampai saat ini, data penduduk Kabupaten Buru belum ter-update dengan baik.

Sementara untuk bidang pengembangan ekonomi, investasi, keuangan dan sosial budaya. Pansus mengeluarkan catatan berupa, pemanfaatan balai benih dilakukan secara baik sehingga penyediaan benih padi kepada masyarakat dapat terpenuhi,

Disisi yang lain, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap petugas PPL. Bahkan Pemkab Buru harus serius merealisasikan cetak sawah baru seluas 4.500 hektar tanpa mengurangi hak-hak ulayat masyarakat adat.

Pemkab juga dinilai dewan, belum mampu menganggarkan secara berimbang terhadap koperasi UKM yang tersebar di 10 kecamatan, sehingga berdampak pada banyaknya koperasi yang tidak aktif dan UKM yang tidak produktif.

Pemkab Buru juga diminta untuk mengoptimalkan pasar kabupaten dan pasar kecamatan dalam rangka peningkatan PAD, serta peningkatan SDM yang belum mengarah pada peningkatan kinerja ASN.

Dibidang pembangunan, infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Pansus mengeluarkan catatan yakni, perlu dibuat sistem perencanaan pendidikan di Kabupaten Buru,  sehinggga data base pendidikan dapat memberikan informasi lengkap mengenai kondisi urusan pendidikan. Perlu dilakukan penyebaran tenaga pendidik sampai ke pelosok.

Hal lainnya, Pemkab Buru diminta untuk menyiapkan tempat pmakaman umum (TPU) yang sampai saat ini belum juga terealisasi. (S-31)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon