Politik ›› DPRD Buru Belum Tanggapi KPU Minta Tambahan Anggaran

DPRD Buru Belum Tanggapi


Ambon - DPRD Kabupaten Buru hingga saat ini belum menanggapi permintaan KPU Kabupaten Buru yang mengusulkan penambahan anggaran pemilihan Bupati dan wakil bupati Buru 15 Februari lalu.

 “Soal permintaan tambahan anggaran dari KPU Buru itu, kita belum membahasnya, “kata Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy kepada wartawan Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (19/4).

Dikatakan, soal permintaan penambahan anggaran dari KPU, memang sudah diketahui oleh DPRD. Tetapi, disetujui atau tidak, harus dibahas dalam rapat paripurna bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Buru.

“Memang ada permintaan untuk penambahan anggaran dari KPU. Tetapi DPRD belum bisa nyatakan sikap sebab belum dibahas secara bersama dengan seluruh anggota DPRD,“ katanya.

Menurut Tinggapy, rapat pemba­hasan permintaan tambahan angga­ran dari KPU belum dapat dilakukan, sebab DPRD akan disibukan dengan agenda reses yang akan berlang­sung dalam pekan ini.

“Kita belum tahu kapan akan bahas permintaan KPU Buru itu, sebab dalam pekan ini DPRD se­mentara agenda reses,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebe­lum­nya, dalam APBD Kabupaten Buru tahun 2016, APBD-P tahun 2016, dan APBD 2017, KPU telah me­nerima kucuran dana yang totalnya Rp 19 milyar.

Ketua KPU Buru, Munir Soamole bahkan terlihat hadir di gedung DPRD Buru, Sabtu (15/4)  guna me­nemui Ketua DPRD Iksan Tinggapy guna melobi memuluskan dana ter­sebut dalam APBD-P tahun angga­ran 2017.

Kepada Siwalima di gedung DPRD Buru, Sabtu (15/4), Munir mengatakan, KPU Buru awalnya mengusulkan anggaran pilkada sebesar Rp 23,6 milyar, tetapi pemkab berdalih kekurangan dana, sehingga tiga kali KPU diundang untuk ra­sionalisasi anggaran pilkada dengan Pemkab Buru.

“Saat itu pemkab mengaku me­ngalami defisit anggaran, sehingga tidak mampu akomodir katong pu­nya anggaran Rp 23,6 milyar. Saat pertemuan di kemendagri, sekda ngaku mampu akomodir Rp 20 milyar,” kata Munir.

Namun setelah kembali dari Jakarta dan rapat lagi dengan tim anggaran dan final di DPRD, jelas­nya, anggaran Pilkada Buru hanya diakomodir sebesar Rp 19 milyar yang disalurkan melalui tiga tahap.

Tahap pertama APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9 milyar, APBD-P 2016 Rp 3 milyar dan APBD 2017 Rp 7 milyar.

Namun dalam perjalanan, ujar Munir ada terjadi pembengkakan anggaran akibat adanya perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturn KPU yang baru.

“Pembengkakan anggaran itu terjadi misalnya pada tahapan peme­riksaan kesehatan misalnya, peren­ca­naan awal hanya Rp 15 juta. Namun membengkak menjadi Rp 400 juta dengan melibatkan 30 tenaga dokter. Pembengkakan anggaran juga terjadi pada perubahan DPT atas rekomendasi Panwaslu yang me­ngalami perubahan sampai dua kali, kemudian mempengaruhi ako­modasi logistik sehingga biaya juga membengkak. Kita minta rasiona­lisasi anggaran dan kita sudah me­lampirkan semua kekurangan biaya agar mendapat persetujuan,” ungkapnya.

Munir juga mengatakan, siap memaparkan hal itu bila diminta oleh DPRD Buru. “Agar tidak ada keragu-raguan dari teman-teman di DPRD. Saya siap memaparkannya saat pembahasan nanti,” kata Munir.

Masalah dana talangan yang diminta KPU Rp 1,63 milyar ini juga sempat bikin sekda Ahmad Assagaf dan anggota Fraksi Partai Golkar, Jaidun Saanun sempat beradu pendapat saat rapat internal di ruang kerja Ketua DPRD pada Kamis (13/4) lalu.

Sementara itu, sumber Siwalima di DPRD Buru yang enggan na­manya dikorankan  mengungkapkan, usulan permintaan dana itu sudah dilayang­kan KPU Buru melalui Surat Nomor 45/KPU.Kab-Buru/029.433691/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang ditu­jukan kepada Penjabat Bupati Buru, perihal mohon bantuan penambahan anggaran hibah pilkada untuk KPU Kabupaten Buru tahun 2017.

“Dalam surat itu, KPU Buru ber­alasan dana Rp 19 milyar tak men­cukupi. Setelaj direalisasi berdasar­kan PKPU Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016, anggaran tersebut me­ningkat menjadi Rp 20,639 milyar, sehingga terjadi kekurangan,” ungkap sumber tersebut.

Dalam surat tersebut, ada 10 item rincian kekurangan dana yang disodorkan KPU Buru, yaitu, 1). Honor PPK/PPS bulan Maret Rp 453,2 juta; 2). Sewa kendaraan opera­sional roda empat Rp 60 juta; 3). Biaya distribusi logistik Rp.300 juta;, 4). Advokasi sengketa hukum Rp 500 juta; 5). Proses perhitungan dan rekapitulasi Rp.50 juta; 6). Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Rp 70 juta; 7). Rapat pleno penetapan hasil perhitungan suara Rp 70 juta; 8). Pokja pelaksanaan pemungutan suara Rp 47,2 juta; 9). Pokja penyelesaian sengketa hukum Rp 51,6 juta dan 10). Pokja penyu­sunan pertanggungjawaban pelak­sa­naan keuangan Rp 37 juta. (S-46)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon