Daerah ›› DPR: Pendekatan Pemekaran di Maluku Harus Berbeda

DPR: Pendekatan Pemekaran di Maluku Harus Berbeda


Ambon - Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja sepesifik ke Provinsi Maluku sejak Minggu (14/6) – Selasa (16/6). Kunjungan ini dalam rangka melakukan evaluasi kemajuan yang sudah dicapai dan hambatan-hambatan terkait pemekaran wilayah.

Tim Komisi II DPR dipimpin M Lukman Edy (FPKB) dan beranggotakan Komarudin Watubun (FPDIP), Diah Pita­loka (FPDIP), Tabrani Maa­mun (FPG), Abdul Malik Hara­main (FPKB), Hadi Mulyadi (FPKS) dan Tamanuri (Fraksi Partai Nasdem).

Usai melakukan pertemuan di jajaran Pemprov Maluku di Bandara Pattimura Ambon, Selasa (16/6), Wakil Ketua Ko­misi II DPR yang me­mimpin tim tersebut, M Luk­man Edy mengatakan, saat pertemuan dengan Wagub Maluku Zeth Sahuburua ter­sebut telah disepakati adanya pendekatan yang berbeda bagi Provinsi Maluku diban­dingkan dengan provinsi yang lain dalam konteks apa­pun, termasuk dalam konteks pemekaran.

“Alasannya karakteristik Provinsi Maluku yang ber­beda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Daerahnya me­rupakan daerah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga,” katanya.

Dijelaskan, geografis Pro­vinsi Maluku yang sangat sulit, dengan infrastruktur yang terbatas telah membuat daerah ini tertinggal dengan daerah lainnya.

“Olehnya itu pendekatan pemekaran maupun pengem­bangan wilayahnya tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah yang lain. Harus ada pendekatan khusus untuk mempercepat semua itu,” jelasnya.

Selain itu, Lukman menga­takan, pertemuan tertutup Komisi II DPR bersama dengan Wagub Maluku juga membahas tentang peruba­han undang-undang keua­ngan pusat dan daerah.

“Kita juga membahas ten­tang rencana Kmisi II DPR untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang ke­uangan pusat dan daerah. Provinsi Maluku punya kepen­tingan besar dalam hal ini, supaya ada keadilan yang lebih logis, lebih rasional berkenan, tentang transpor uang ke daerah. Pak Wagub juga menitipkan untuk ada pemantauan tentang Ran­cangan Undang-undang Per­cepatan Pembangunan Wila­yah Kepulauan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gu­bernur Maluku Zeth Sahu­burua kepada Siwalima me­ngatakan, pemerintah semen­tara berupaya untuk peme­karan 13 wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) dengan harapan agar daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang akan diperioritaskan terlebih da­hulu.

“Kita prioritaskan daerah-daerah kita yang berbatasan langsung dengan negara te­tangga. Kita tentu mengha­rapkan agar dengan kedata­ngan Komisi II DPR ini tidaklah sia-sia. Saya juga meminta pada mereka untuk mengawasi Peraturan Peme­rintah tentang Maluku seba­gai Lumbung Ikan Nasional dan Wilayah Kepulauan,” katanya. (Mg-1)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon