Politik ›› DPP Terbelit Korupsi, Musda Demokrat tak Pasti

DPP Terbelit Korupsi, Musda Demokrat tak Pasti


Ambon - Akibat sejumlah pengurus De­wan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) terbelit kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang yang saat ini diusut Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) membuat pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II PD Maluku semakin tak pasti.

Musda II PD Maluku seharusnya digelar bulan Juli 2011, namun akibat saat itu KPK mulai membidik kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet dengan menetapkan Bendahara Umum DPP, Nazarudin sebagai tersangkanya membuat DPP mulai sibuk mengurusi kasus tersebut sehingga pelaksanaan musda ditunda.

DPP dan DPD PD Maluku ke­mudian kembali mengagendakan pelaksanaan musda tersebut pada 25-26 Januari lalu, namun ke­mudian kembali tertunda akibat perhatian DPP lebih difokus­kan pada kasus ini karena se­jumlah pengurus DPP mulai terseret sebagai tersangka.

Kendati demikian, Ketua DPD PD Maluku, Roy Elwen Pattia­sina mem­bantah jika penun­daan musda disebabkan partai berlambang bin­tang mercy ini se­mentara di­perha­dapkan dengan ka­sus korupsi yang saat ini melilit sejumlah pengurus DPP.

“Itu tidak ada kaitannya. Justru penundaan tersebut karena kesibukan Ketua umum DPP PD untuk mengurusi beberapa agenda penting di Jakarta,” ungkap Pattiasina kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (6/2).

Dijelaskan, usulan untuk pelaksanaan musda sudah berulang kali disampaikan oleh DPD PD Maluku kepada DPP sesuai dengan hasil rapat panitia pelaksana bahkan seluruh kesiapanpun telah dilakukan dengan matang, namun sampai saat ini belum ada kepastian agenda dari pihak DPP sendiri.

“Kami masih menunggu kepastian agenda dari DPP, karena begitu banyak kesibukan partai yang harus diselesaikan oleh Ketua Umum DPP PD sehingga musda juga molor hingga saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Indonesia Tmur DPP PD Michael Wattimena, yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya,  tadi malam, juga membantah penundaan musda terkait dengan kasus korupsi Wisma Atlet namun karena belum diagendakan oleh DPP.

“Sebenarnya bukan di Maluku saja yang belum melakukan musda tetapi ada sekitar delapan provinsi yang juga belum dilakukan, sehingga semua rencana tersebut telah masuk dalam agenda DPP dan tinggal ditetapkan saja waktunya,” jelasnya.

Ia mengaku saat ini DPD PD Maluku bersama dengan panitia pelaksana telah berupaya agar musda bisa segera berlangsung, namun karena Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum masih sibuk dengan urusan partai. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon