Daerah ›› DPMD Maluku Belum Terima Laporan DD 11 Kabupaten

DPMD Maluku Belum Terima Laporan DD 11 Kabupaten


Ambon - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Maluku mengaku, sampai dengan semester pertama sejak Januari hingga Juni, pihaknya belum menerima laporan progres penggunaan dana desa (DD) dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

Hal ini diungkapkan, Kepala DPMD Maluku, Rusdy Ambon kepada wartawan di kantornya, Jumat (10/8).

Secara aturan, pengelolaan dana desa yang dicairkan Pemerintah Pusat lang­sung dipergunakan sepenuhnya di bawah tanggungjawab masing-masing kabupa­ten/kota namun, sebagai dinas yang ber­tugas mengawasi, seharusnya kabupaten/kota memberikan laporan perkembangan penggunaan DD kepada DPMD Maluku.

Dijelaskan, pengelolaan DD lebih kepada kabupaten/ kota dan provinsi tidak dilibatkan bahkan laporannya tidak disampaikan. “Kendala kita adalah, laporan dari kabupaten belum kita terima. Ini berarti pemahaman dari pemkab yang diberikan tugas tidak membaca aturan terkait dengan tugas yang diberikan,” kata Rusdy.

Dirincikan, untuk tahun 2105 Pemerintah Pusat mencairkan DD ke Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp 334 milyar untuk 1.191 desa. Di tahun berikutnya 2016 DD naik menjadi Rp.754 milyar untuk 1194 desa, dan tahun 2017 sebesar Rp.961 milyar dan tahun 2018 sebesar Rp. 963 milyar.

Ini ada yang salah, karena penggunaan dana desa di tahun 2016 dianggap tidak benar, sehingga anggaranya dicairkan tidak naik 100 persen. “Kalau pelaksana anggaran itu bagus setiap tahun seharusnya besaran jumlah DD itu dinaikan dari pusat sebesar 100 persen, tetapi lihat di tahun 2016, 2017 dan 2018 naiknya kecil sekali,” terang Rusdy.

Penggunaan DD tahun 2016, lanjutnya, ketika dievaluasi berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tahun 2017, DD naik hanya Rp 961 milyar. Se­mentara untuk tahun 2017 dan 2018 naik hanya 2 milyar dari Pemerintah Pusat yakni dari Rp.961  miliar menjadi Rp. 963 miliar.

Ia berharap, pemerintah kabupaten khususnya dinas P3AMD bisa terbuka dan berkoordinasi, guna dilakukan peng­awasan terhadap penggunaan anggaran negara. (S-39)           



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon