Politik ›› DOA: 12 Ribu Warga tak Diundang Sidang DKPP

DOA: 12 Ribu Warga tak Diundang


Ambon - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengelar sidang dugaan pelanggaran kode etik pilkada yang dilakukan oleh KPU dan Panwas MTB.

Sidang tersebut me­nyi­­kapi laporan yang diajukan tim hukum pa­sangan calon bupati dan wakil bupati MTB, Dhar­ma Oratmangun-Markus Faraknimela (DOA).

Sidang berlangsung di kantor Bawaslu Maluku, Kamis (20/4), dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini dari DKPP dan didampingi empat anggota majelis sidang dianta­ranya BD Manery, La Alwi, Toni Pariela dan Elsa Toule.

Sedangkan pihak pengadu dihadiri oleh Dharma Oratma­ngun, serta tim hukumnya Ronny Sianressy cs. Semen­tara dari pihak teradu, hadir lima Komisioner KPU MTB, Panwas Kecamatan Tanimbar Selatan, Panwaslu MTB dan Sentra Gakumdu MTB.

Dalam sidang tersebut, Ro­nny Sianressy memaparkan beberapa poin keberatan di­an­taranya menyoal perceta­kan surat suara yang melebihi 2,5 persen surat suara.

Keberatan lainnya yaitu proses pencetakan surat sua­ra oleh KPU diduga melang­gar aturan, sebab pencetakan tidak diurus oleh divisi terkait di KPU, tetapi ditangani lang­sung oleh Sekretariat KPU MTB.

Pihak pengadu juga mela­por­kan teradu I dalam hal ini ketua KPU MTB, Johana Lololuan menghentikan pro­ses penghitungan suara di TPS 4 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan.

“Tindakan yang dilakukan oleh teradu I, harusnya disam­paikan kepada tim prinsipal atau saksi dari pasangan DOA,” tandasnya.

Tidak hanya itu, pengadu juga mempermasalahkan pro­ses perhitungan suara di TPS 4 yang berlangsung di ge­dung KPU Kabupaten MTB. Semestinya, proses perhitu­ngan suara, dilakukan di desa tersebut.

Keberatan selanjutnya dari pasangan DOA yakni terkait adanya perbedaan Daftar Pe­milih Tetap (DPT) yang dimi­liki oleh DOA, KPU dan juga yang terpasang di lokasi-lokasi TPS.

“DPT dalam Pilkada MTB, ada tiga jenis. DPT yang kami punya sebagaimana yang diberikan oleh KPU, itu ber­beda dengan milik KPU sen­diri. Bahkan juga berbeda de­ngan DPT yang terpasang di TPS-TPS,” ungkap Ron­ny Sianressy.

Sianressy juga memperma­salahkan adanya DPT ganda yang jumlahnya mencapai 127 nama ganda.

Sedangkan calon bupati MTB, Dharma Oratmangun dalam sidang mengemukakan, laporan yang diajukan terse­but semata-mata untuk men­cari keadilan dalam demokrasi.

Pasalnya,dari total 72.091 pemilih yang terdaftar dalam DPT, ada sekitar 12 ribu lebih pemilih yang berhak membe­rikan hak pilihnya, tidak di­berikan kesempatan.

Olehnya itu, Oratmangun menilai jika hal tersebut, negara telah merampas hak demokrasi masyarakat, pada­hal, semestinya hak demo­krasi warga masyarakat, dija­min penuh oleh negara.

Keberatan terakhir ialah keterlibatan salah satu komi­sioner KPU MTB dalam kepengurusan Partai Demo­krat. Parahnya lagi, dalam pro­ses verifikasi SK pasangan calon, Komisioner KPU ini terlibat secara langsung dalam unsur kepartaian.

Usai memaparkan pokok pengaduannya, majelis si­dang kemudian memberikan kesempatan bagi pihak teradu untuk menjawab seluruh keberatan yang disampaikan Pengadu.

Ketua KPU MTB, Johana Lololuan mengaku memang benar ada kelebihan penceta­kan surat suara sebanyak 511 lembar dari jumlah surat suara 75.980 lembar setelah ditam­bah dengan kelebihan 2,5 per­sen dan 2.000 surat suara un­tuk pemungutan suara ulang.

“Menyikapi kelebihan surat suara itu, KPU memanggil Panwas dan menyampaikan niat agar surat kelebihan surat suara itu dimusnahkan de­ngan cara dibakar. Tetapi, Pan­was MTB menolaknya, dengan alasan jika kelebihan surat suara itu adalah temuan dari Panwaslu,” ungkapnya.

Lololuan menjelaskan, pen­cetakan surat suara yang dila­kukan oleh Sekretariat KPU MTB dibolehkan sebagai­mana pasal 78 ayat 1 tahun 2015 dan pasal 4 UU Nomor 10 tahun 2016.

Ia juga membantah telah menghentikan proses pemu­ngu­tan suara di TPS 4 Desa Olilit, sebab ada masalah di masyarakat. Menyoal adanya ribuan masyarakat yang tidak dapat memberikan hak pilih­nya lantaran dihadang oleh penye­le­nggara, cukup ber­alasan.

“Saat itu ada masyarakat datang menggunakan KTP nasional dan Kartu Keluarga. Sedangkan dalam aturan ha­rus menggunakan e-KTP dan surat keterangan dari Dinas Catatan sipil,” jelasnya.

Menyangkut adanya per­bedaan DPT, menurut Lolo­luan tidak benar, sebab KPU telah menggelar pleno pene­tapan DPT dan diserahkan langsung kepada seluruh pi­hak termasuk pengadu.

Sedangkan tidak dilaku­kan­nya rekomendasi PSU, Lololuan beralasan rekomen­dasi yang disampaikan oleh Panwas Tanimbar Selatan sudah melewati batas waktu tiga hari. Sehingga dianggap telah kadaluarsa.

Namun untuk gugatan atau pengaduan terkait keterliba­tan Komisioner KPU MTB, Hendrikus Serin yang masih terlibat dalam struktur kepe­ngurusan DPC Demokrat, tidak mampu disanggah de­ngan baik oleh yang ber­sangkutan.

Bahkan, yang bersangku­tan mengaku tidak tahu me­nahu soal SK dirinya terlibat sebagai pengurus DPC De­mokrat MTB.

Sempat terjadi perdebatan alot diantara pengadu dan teradu. Tetapi majelis sidang menengahi masalah tersebut, sehingga, majelis berpendapat akan menilai seluruh jawaban dan keberatan yang disam­paikan kedua belah pihak.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda putusan. Na­mun waktu pelaksanaannya akan disampaikan kemudian langsung kepada pengadu dan teradu. (S-46)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon