Hukum ›› Direskrimsus Larang Penyidik Dekati Wartawan

Direskrimsus Larang Penyidik Dekati Wartawan


Ambon - Mungkin takut ketidakberesan dalam penanganan kasus korupsi terungkap, Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Firman Nainggolan melarang penyidiknya untuk mendekati ataupun berbicara dengan wartawan.

Instruksi Nainggolan kepada anak buah­nya itu, sejak ia dihujani kritikan dari kalangan akademisi, praktisi dan pegiat anti korupsi menyangkut  ki­ner­janya yang payah dalam pena­nganan kasus korupsi. Banyak ka­sus korupsi bernilai jumbo yang mangkrak di mejanya.

 “Jang dekat dan jangan tanya ke siapapun. Tanya saja ke direktur se­bagai penanggung jawab. Jangan tanyakan ke bawahan ataupun penyidik. Itu semua sudah dilarang oleh direktur,” kata sumber kepada Siwalima, di Mapolda Maluku, Kamis (11/7).

Sumber juga menyampaikan, hing­ga saat ini tidak ada instruksi dari direskrimsus untuk pemeriksaan kasus korupsi. “Tidak ada instruksi, tentunya penyidik tidak bisa laksa­nakan. Tunggu perintah saja,” ujar­nya.

Sementara Firman Nainggolan yang dikonfirmasi, enggan meng­ang­kat telepon selulernya.

Tak Paham

Praktisi Hukum Vembriano Lesnu­ssa menilai, sikap direskrimsus menujukan ia tak paham tentang UU 14 Tahun 2008  tentang keterbukaan informasi publik.

Lembaga publik seperti kepolisi­an, kata Lesnussa, harus terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kebutuhan layanan informasi itu juga hak dasar publik, sehingga tidak perlu kemudian ditutupi.

“Masyarakat sebagai pengguna informasi publik harus juga menda­patkan akses itu sebagai bentuk fung­si kontrol terhadap kinerja pe­me­rintah. UU 14 Tahun 2008  sudah jelas mengisyaratkan hal tersebut,” tandasnya.

Lesnussa mengatakan, jika dires­krimsus bersikap tertutup maka peni­laian buruk akan muncul di masyara­kat. Masyarakat akan berpendapat ada yang didiamkan atau ada yang tidak beres dalam penanganan kasus.

“Yang penting selama  informasi publik itu tidak menghambat proses penegakan hukum, tidak ganggu ke­pentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau persaing­an usaha tidak sehat atau memba­ha­yakan pertahanan keamanan negara ya dalam hal ini kepolisian khu­susnya Reskrimsus Polda Ma­luku harus terbuka sampaikan per­kembangan penegakan hukun dimaksud,” ujarnya.

Diakuinya, ada regulasi internal kepolisian yang juga mengatur hal-hal  mana yang menjadi info publik. Tetapi mestinya harus disadari, kepolisian juga merupakan badan publik pemerintah yang tidak lepas daripada fungsi kontrol dan eva­luasi masyarakat.  Karena Keterbu­kaan informasi juga jadi parameter akun­tabilitas badan pemerintah yang gunakan APBN. 

Dikatakan, dengan kondisi Malu­ku yang masih perlu ada dalam spirit penegakan hukum harusnya polisi juga kooperatif terhadap keterbu­kaan informasi tentang masalah hukum yang terjadi kepada pers.

“Kebutuhan info penanganan perkara ini kan juga jadi konsumsi masyarakat pencari keadilan.  Apa­lagi kalau didekati dengan pende­katan UU 40 tahun 1999 tentang Pers. Kan ada Kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasas pada prinsip demo­krasi, keadilan dan supremasi hu­kum. Karena itu pers juga berhak cari dan dapatkan serta sebarluaskan segala bentuk informasi,” tandas Lesnussa.

Kasus Mangkrak

Seperti diberitakan, komitmen Dit­reskrimsus Polda Maluku dibawah kepemimpinan Kombes Firman Nainggolan menuntaskan kasus ko­rupsi diragukan. Banyak kasus ber­ni­lai jumbo yang ditangani mang­krak.

Ditreskrimsus doyan memburu kasus untuk diusut, namun setelah pemeriksaan gencar dilakukan, se­telah itu diam.  Satu kasus belum tun­tas, kejar lagi kasus baru.

Sejumlah kasus korupsi yang tak jelas penanganannya, diantaranya dugaan korupsi proyek pasar Air Kuning, Desa Batu Merah, Kecama­tan Sirimau, Kota Ambon senilai Rp 5 miliar.

Sesuai kontrak, waktu pelaksa­naan proyek itu bulan September 2017 hingga 27 Desember 2017, na­mun hingga Mei 2018, pembangu­nan tidak pasar itu tak kunjung direa­lisasi oleh PT Tiga Bintang Cemerlang.

Ada lagi kasus dugaan ko­rupsi cadangan beras pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016-2017 yang diduga melibatkan Walikota Tual, Adam Rahayaan.

Selanjutnya kasus dugaan korupsi uang makan minum dan SPPD fiktif di Pemkab Pulau Buru.   Kemudian proyek keramba jaring apung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2011 senilai Rp 6 miliar.  Belum lagi, kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Panca Karya.

Belum terhitung kasus lainnya yang nasibnya tak jelas. Hingga kini belum satupun kasus korupsi sam­pai di pengadilan.

Bungkam

Kombes Firman Nainggolan bung­kam saat dikonfirmasi soal penanga­nan sejumah kasus korupsi bernilai jumbo yang mangkrak.

Dengan wajah yang tak bersa­habat sambil mengayunkan tangan­nya, Nainggolan menolak untuk diwawancarai.

“Nanti saja, nanti saja,” ujarnya singkat saat dicegat usai upacara HUT Bhayangkara ke- 73 di Lapa­ngan Tahapary Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Rabu (9/7).

Padahal Kapolda Maluku Irjen Royke Lumowa yang sebelumnya diwawancarai meminta agar soal teknis penanganan kasus korupsi langsung dikonfirmasikan ke Naing­golan.”Itu teknis langsung saja ke dia,” tandas kapolda.

Ketika ditanyakan soal desakan berbagai kalangan agar Nainggolan dievaluasi, kapolda hanya menja­wab diplomatis. Ia mengatakan, itu merupakan tantangan untuk bekerja lebih baik.

“Itu tantangan dan bagaima bisa bekerja lebih baik dan bekerja kede­pan. Kalau soal teknis langsung ke beliau,” ujarnya.

Kalangan praktisi hukum meminya kapolda untuk segera mengevaluasi Direktur Reskrimsus, Kombes Fir­man Naing­golan. Sebab, kinerja­nya payah. Banyak kasus korupsi berni­lai jumbo yang mangkrak.

Nainggolan tak bisa lagi diper­tahankan. Polda Maluku selalu men­dapat sorotan soal penanganan ka­sus korupsi yang tak beres. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon