Hukum ›› Diloloskan Jaksa, Bukti Terungkap di Sidang Maelissa Cs Harus Dijerat

Diloloskan Jaksa, Bukti Terungkap di Sidang


Ambon - Kendati diloloskan oleh Kejari Maluku Tengah, namun bukti-bukti dugaan keterlibatan Stenly Maelissa terus diungkap di persidangan, kasus korupsi dana pengawasan pilkada tahun 2016-2017.

Eks Ketua Panwaslu Maluku Tengah itu, harusnya ditetapkan sebagai tersa­, karena sebagai kuasa pengguna anggaran.  

“Kami menduga ada konspirasi yang dilakukan untuk meloloskan Maelissa,” tandas akademisi Fa­kultas Hukum Unpatti, Jhon Pasal­bessy, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (16/4).

Pasalbessy mengaku, kaget Mae­lissa tidak ditetapkan sebagai ter­sangka, padahal yang bersangkutan adalah KPA. Bahkan dari fakta si­dang terungkap Maelissa turut me­ngendalikan pengelolaan keuangan.

“Ada apa dengan jaksa di Kejari Maluku Tengah yang sengaja melo­loskan Maelissa, peranannya cukup penting sebagai KPA dan turut mengendalikan pengelolaan keua­ngan saat itu, namun jaksa tidak menjeratnya,” ujarnya.

Menurut Pasalbessy, majelis ha­kim dapat meminta jaksa untuk kem­bali mendalami keterlibatan Maelissa dan menetapkannya sebagai ter­sangka. “Jaksa jangan tutup mata melihat peran Maelissa ini, ia juga harus bertanggung jawab dan dijerat hukum,” tegasnya.

Pemerhati tindak pidana korupsi Rian Idris juga meminta Kejari Maluku Tengah menggunakan fakta persida­ngan sebagai dasar untuk menetapkan Stenly Maelissa sebagai tersangka.

“Kami kira fakta persidangan yang terbuka sudah cukup kuat untuk menetapkan mantan Ketua Panwaslu Maluku Tengah, Stenly Maelissa se­bagai tersangka, yang bersangkutan saat ini mestinya juga sudah duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa,” tandas Idris kepada wartawan di Masohi, Senin (16/4).

Menurut Idris, seharusnya dia dan komisioner lainnya yang paling ber­tanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi  dana pengawasan pilkada.

“Apalagi banyak item kegiatan yang telah diungkap saksi bahwa Maelissalah yang paling bertang­gung jawab atas kasus ini. Jadi jaksa sebaiknya tidak perlu lagi menu­nggu dan fakta persidangan inilah yang mestinya di gunakan untuk menjerat mereka yang paling ber­tanggung jawab itu,” ujarnya.

Idris mengatakan, anak kecil se­kalipun akan memahami dan me­ngerti kasus ini.  Jhony Richart Watti­mury jelas dijadikan tumbal dari perbuatan orang lain.

“Dia hanya menjalankan perintah kok. Orang yang mengeluarkan pe­rintah, kok tidak dijerat. Jaksa harus profesional,” tandasnya.

Sengaja

JPU Kejari Maluku Tengah dinilai sengaja untuk tidak menghadirkan mantan Ketua Panwaslu Maluku Tengah, Stenly Maelissa dan dua rekannya Yohana Latuloma dan Ahmad Latuconsina dalam persida­ngan. Jika dihadirkan maka kedok mereka akan terbongkar.

Sudah dua kali majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan Maelissa dan dua mantan komisio­ner lainnya, namun diabaikan. JPU beralasan, mereka berada di luar kota.  Hal ini menunjukkan, Kejari Maluku Tengah melindungi Maelissa cs.

“Ketidakmampuan jaksa meng­hadirkan Stenly dan dua rekannya ke persidangan, sudah jelas meng­indikasikan jaksa sengaja melindu­ngi mereka dan mengorbankan eks bendahara panwas, Jhony Richart Wattimury,” tandas praktisi hukum Samuel Riry kepada Siwalima di Ambon, Senin (16/4).

Riry mengatakan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah jelas menunjukan Kejari Maluku Tengah sengaja meloloskan Stenly Maelissa dan mengorbankan Watti­mury.

Selain Stenly, fakta sidang juga sudah menunjukkan bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus sekretaris Panwaslu Maluku Tengah saat itu, Yanti Nirahua juga diduga memiliki andil penting dalam peng­gunaan angggaran Rp 6 miliar.

“Kan selain Stenly Maelissa dan dua komisioner lainya, Yohanan Latuloma dan Ahmad Latuconsina. Ada sekretaris Panwas yang kala itu menjabat PPK Yanti Nirahua. Mereka ini, yang mestinya dijadikan tersangka juga oleh penyidik Kejari Maluku Tengah, jangan orang yang menjalankan perintah yang dija­dikan tersangka. Sedangkan orang yang memerintahkan dibiarkan be­bas berkeliaran,” terang Riry.

Terpisah

Pegiat anti korupsi Usman Warang menandaskan, jaksa harus segera me­netapkan Stenly Maelissa cs sebagai ter­sangka, sehingga tidak menjadi pre­seden buruk dalam penegakan hukum.

Jika Stenly Maelissa dan lainnya tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka pimpinan Kejati Maluku harus mencopot Robinson Sitorus dari ja­batannya selaku Kepala Kejari Ma­luku Tengah. “Kalau tidak menye­ret Maelissa, maka kami minta Kajari Malteng Robinso Sitorus segera dicopot dari jabatannya,” Warang.

Dua kali

Dugaan permainan Kejari Ma­luku Tengah mulai kelihatan. Sudah dua kali mantan Ketua Panwaslu Maluku Tengah, Stenly Maelissa  tidak diha­dirkan dalam sidang kasus korupsi dana pengawasan pilkada tahun 2016-2017.

Tak hanya Maelissa, mantan ko­mi­sioner Panwaslu Maluku Tengah, Ahmad Latuconsina dan Yohana Latuloma juga tidak dihadirkan. Ini strategi agar kedok Kejari Maluku Tengah tidak terbongkar.

Majelis hakim sudah memerin­tahkan JPU Kejari Maluku Tengah untuk menghadirkan Stenly Mae­lissa, Ahmad Latuconsina dan Yo­hana Latuloma dalam persidangan pada Jumat, (6/4) lalu, tetapi tidak dilakukan. Alasan jaksa, mereka berada di luar kota.

Hakim kembali memerintahkan untuk menghadirkan dalam sidang, Jumat (13/4), tetapi lagi-lagi diabai­kan oleh jaksa. Sikap yang jaksa yang terkesan melindungi Maelissa dan dua rekannya, membuat majelis hakim geram.

“Kalau ketiga saksi tak datang suruh polisi jemput,” tandas ketua majelis hakim, Jimmy Wally, yang didampingi dua hakim anggota Hery Leliantono dan Felix Wiusan.

Kehadiran Stenly Maelissa ber­sama mantan dua komisioner lainnya dianggap penting agar proses per­sidangan kasus ini lebih terarah dan terungkap jelas siapa saja yang ber­peran dalam pengelolaan anggaran di Panwaslu Maluku Tengah.

Penasehat hukum terdakwa Jhony Richart Wattimury, Hendri Lusikooy mengungkapkan, tiga komisioner inilah yang mengetahui pasti peng­gunaan dana hibah Panwaslu Ma­luku Tengah untuk pengawasan pilkada 2016-2017.

“Kalau mau jelas siapa yang menggunakan angaran dana hibah panwas itu, maka jaksa harus segera hadirkan eks ketua panwa bersama dua rekannya,” ujar Lusikooy.

Lusikooy meminta majelis hakim se­gera mengeluarkan surat perintah pe­netapan jemput paksa terhadap man­tan Ketua Panwaslu Maluku Teng, Stenly Maelissa dan dua rekannya.

“Kami minta majelis hakim yang mengadili perkara ini segera menge­luarkan surat perintah perintah jemput paksa kepada ketiga saksi dimaksud,” tandas Lusikooy.

Menanggapi hal itu, JPU Kejari Maluku Tengah Rian Lopulalan ber­janji akan berupaya menghadirkan mereka dalam persidangan berikut­nya. Hanya saja, Rian meminta waktu ka­rena ketiga saksi tersebut sedang bera­da di luar kota Ambon. Alasan yang sama disampaikan Rian pada sebe­lumnya.

Ungkap Fakta

Sementara dalam sidang Jumat (13/4) JPU Kejari Maluku Tengah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing eks bendahara Panwas Muhamad Safar Tuasikal dan bendahara Dinas PPKAD Maluku Tengah, Hasni Saleh.

Dihadapan majelis hakim Tuasikal mengungkapkan, penggunaan ang­ga­ran untuk setiap pembelanjaan baik itu mobiler, pembayaran honorer staf panwaslu dan penyewaan mobil dila­kukan atas perintah dan persetujuan eks Ketua Panwas, Stenly Maelissa bersama dua rekan­nya, Ahmad Latuconsina dan Yohana Latuloma. “Kalau urusan anggaran itu kewe­nangan dan tanggungjawab tiga komisioner. Uang yang dikeluarkan, harus atas perintah mereka,” jelasnya.

Selama menjabat bendahara 2016, anggaran Panwas sebesar Rp6 miliar itu dicairkan sebanyak dua kali. Yakni, tahap pertama Rp4 miliar dan kedua 2 miliar. Dalam RAB anggaran sebesar Rp6 miliar itu sebagianya dipakai untuk menyewa mobiler, gedung dan mobil.

Namun realisasinya, ternyata sejumlah mobiler itu bukan disewakan tapi dibeli.

“Dalam RAB sejumlah mobiler itu disewakan, tapi realitasnya sudah dibeli termasuk mobil,” tuturnya.

Saksi mengaku, eks Ketua Panwas juga sempat meminta uang Rp50 juta untuk penyewaan gedung, tapi kenyataan tak ada gedung. “Jadi semua penggunaan anggaran mulai dari pembayaran, staf panwas pembelaan lainnya atas perintah Ketua Panwas,” pungkasnya.

Awal kasus ini diusut, Kejari Ma­luku Tengah Robinson Sitorus ber­koar-koar ke publik, kalau pihaknya akan menjerat lebih dari tiga ter­sangka, tetapi hanya omong ko­song. Faktanya, hanya Jhony Richart Wattimury yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal saksi-saksi sudah mengungkap keterli­batan mantan Ketua Panwaslu Stenly Maelissa dan lainnya. pungkasnya. (S-16/Mg-1/S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon