Daerah ›› Dihadang di Gunung Botak Tim Menkopolhukam

Dihadang di Gunung Botak


Ambon - Tim Kemenko­polhu­kam dihadang oleh se­kelompok warga di ka­wasan tambang Gu­nung Botak, Kabupaten Buru, usai melakukan sosi­alisasi Selasa (16/5) malam.

Saat itu, tim kajian penataan dan pemulihan Gunung Botak dipimpin oleh salah satu staf dari Kemen­kopol­hukam Brig­jen Yanto Tarah.

Tim ini kemu­dian diihadang puluhan warga di Desa Waga­r-nangan, Kecamatan Lo­long Guba. Sebagian warga datang dengan menggunakan senjata tajam seperti parang dan kayu, mereka juga  memblokir jalan raya yang dilalui iring-iringan ken­daraan rombongan ini dengan bong­kahan batu besar dan ranting pohon.

Kondisi ini sempat tegang, ketika warga yang menggunakan senjata tajam tersebut melakukan razia men­cari Ketua LSM Parlemen Jalanan Kabupaten Buru Ruslan Soamole alias Ucok. Mereka menghadang iring-iringan mobil yang dikawal mobil patroli Lantas Polres Pulau Buru, dan memeriksa tiap mobil yang termasuk dalam rombongan.

Ketika Ucok ditemukan pada salah satu mobil, salah seorang warga hendak berusaha menganiayanya. Beruntung sejumlah warga berhasil menghentikan aksi tersebut.

Adapun, rombongan tim kajian penataan dan pemulihan Gunung Bo­tak ini terdiri dari pejabat Kemen­kopolhukam, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan dan Ling­kungan Hidup, Staf Kejaksaan Agung dan unsur Pemprov Maluku diantaranya Asisten III Setda Ma­luku, Zulkifli Anwar, Kadis ESDM Maluku Martha Nanlohy, Kadis Lingkungan Hidup Vera Tomasoa, Kepala Biro Hukum  Pemprov Maluku Henry M Far-Far.

Tim yang dibentuk Gubernur Ma­luku Said Assagaff ini dalam perja­lanan pulang ke Namlea setelah meninjau Gunung Botak dan mela­kukan pertemuan dengan warga ada di  Dusun Kaku Kolon Desa Parbulu Kecamatan Wailata untuk sosialiasi kelanjutan penataaan dan pemulihan Gunung Botak.

Desak Tangkap

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Maluku Said Assagaff mendesak ke­polisian agar para pelaku penghada­ngan tim tersebut segera ditangkap.

“Saya sudah menyurati Kapolri. Saya minta oknum-oknum tersebut di tangkap. Saya tidak mau hal seperti itu terjadi,” tegas Gubernur kepada wartawan di Ambon, Rabu (17/5).

Menurutnya, surat yang disam­paikan ke Kapolri, ialah setelah diri­nya mendapatkan laporan dari Ke­pala Dinas ESDM Martha Nanlohy.

Berdasarkan laporan yang dite­rima, ungkap gubernur, penghada­ngan dilakukan usai tim melakukan sosialisasi di Gunung Botak dan tiba-tiba ketika hendak kembali tim mereka dihadang oleh sekelompok masyarakat. “Saya minta Kapolri tangkap mereka,” tandasnya.

Dikatakan, dirinya ingin kembali membuka Gunung Botak, asalkan, aturan yang digunakan dapat dipa­tuhi oleh para penambang, terlebih ia tidak ingin adanya penggunaan sianida dan merkuri yang sangat berdampak negatif bagi lingkungan.

“Saya akan kembali membuka Gunung Botak, kalau semua aturan yang dibuat sudah ada yang taat, saya buka asal jangan pakai sianida dan merkuri, karena membahayakan generasi muda kita,” tandasnya.

Siap Aksi

Sementara itu, warga Buru siap me­lakukan jika Gubernur Said Assagaf tak mengizinkan beroperasinya IPR di wilayah tambang Gunung Botak. Mereka juga menolak IUPK oleh PT Buana Pratama Sejahtera (BPS).

Keinginan warga untuk melaku­kan aksi di kantor Gubernur Maluku termuat dalam satu spanduk saat rombongan Kemenkopolhukam yang dipimpin Brigjen Yanto Tara melakukan sosialisasi terkait tam­bang Gunung Botak di kantor Camat Waeapo, Rabu (17/5).

Namun dialog yang berlangsung di aula Kantor Camat Waeapo itu ber­akhir ricuh antar kelompok pro IPR dan kelompok pro PT BPS.

Massa yang dipimpin Abu Kasim Fua yang berjumlah puluhan orang itu menolak kehadiran PT BPS dan PT PIP yang getol dengan IUP Khusus dibawah naungan 25 koperasi.Mereka ngotot harus tambang rakyat dibawa nau­ngan lima koperasi yang telah mengantongi IPR oleh Bupati Buru.

Mereka membentangkan kain putih panjang yang telah dibubuhi ratusan tanda tangan mendukung IPR. Mereka juga membawa spanduk dan poster yang berisi kecaman  dan sebagainya.

Salah satu spanduk bertuliskan “Kami 100 perempuan Buru siap telanjang di kantor Gubernur Maluku apabila Gubernur Maluku Said Assagaff tidak mengizinkan lima koperasi IPR beroperasi sebelum bulan puasa”.

Sementara itu, rombongan Brigjen Yanto Tara baru tiba di lokasi pertemuan sekitar pukul 12.30 WIT guna melakukan sosialisasi, dan massa pro IPR ini dipersilahkan ikut bergabung pada pukul 12.40 WIT.

Yanto Tara menjelaskan pena­taan dan pemulihan areal tambang Gunung Botak merupakan instruksi presiden pada tanggal 7 Mei 2015 kepada Gubernur Maluku yang disampaikan pada saat pelaksanaan panen raya di Kabupaten Buru.

“Setelah dilaksanakan penertiban barulah akan diupayakan perizinan-perizinan untuk memenuhi terbukanya tambang tersebut menjadi tambang rakyat. Untuk saat ini yang telah kami pantau di wilayah Anahoni adalah proses penataan dan pemulihan atas apa yg dilakukan oleh para peti selama sekitar 5 tahun yang lalu dan di Ana­honi tidak ada kegiatan penambangan namun pengangkatan sedimen. Untuk itu jangan salah persepsi.

Ia menambahkan, dirinya men­coba berdiri di tengah-tengah war­ga untuk mendengarkan aspirasi guna dilaporkan ke Kemenkopol­hukam. (S-43/S-31)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon