Pemerintahan ›› Diduga, Tiga Proyek Reboisasi Hutan Di Bursel Sarat KKN

Diduga, Tiga Proyek Reboisasi Hutan Di Bursel Sarat KKN


Namrole - Diduga, tiga paket proyek reboisasi di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang dibiayai dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus ABT Tahun 2010 sarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Hal itu diungkapkan Fajar, salah satu rekanan peserta tender di Dinas Kehutanan Bursel kepada Siwalima, di penginapan Faris, Namrole, pekan lalu.

Menurutnya, ada tiga perusahaan yang ditunjuk sebagai calon pemenang proyek penghijauan dan reboisasi itu tidak memiliki persyaratan utama untuk ditetapkan sebagai distributor atau rekanan pembibitan.

Karena itu, ia mencurigai kuat ada terjadi praktek kolusi antara Kepala Dinas Kehutanan Bursel, M. Tuasamu panitia tender Umar Rada dan ketiga rekanan yang ditunjuk untuk pekerjakan paket proyek tersebut.

Fajar berani memastikan bahwa, rekanan yang ditunjuk itu tidak mempunyai kebun pembibitan dan juga tidak mengantongi izin dari Balai Perbenihan (BPTGH) Provinsi Maluku.
Karena itu, Fajar bertanya-tanya kenapa kadis bisa menyetujui dan meloloskan ketiga rekanan itu.

"Ini jelas-jelas menyalahi Kepmenhut Nomor 70 dan saya akan memasalahkan ini," tegasnya.
Sementara itu, keterangan yang berhasil dikumpulkan di lapangan menyebutkan, proyek penghijauan dan reboisasi yang dimasalahkan Fajar itu bernilai total pagu anggarannya mencapai Rp. 6,4 milyar.

Dana sebesar itu baru dianggarkan di Alokasi Biaya Tambahan (ABT) Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 yang baru disahkan November 2010 di DPRD Bursel.

Lolosnya anggaran untuk proyek fisik ini juga sempat menjadi sorotan publik, karena sudah sangat mepet dengan tutup tahun anggaran bila harus dipaksakan pekerjaan di lapangan.

Proses tender akalan-akalan itu baru dilakukan akhir bulan Nopember lalu dan menunjukkan calon pemenang ditetapkan tanggal 10 Desember 2010 lalu.

Tiga perusahaan yang ditunjuk sebagai calon pemenang itu masing-masing, CV. Agung dengan nilai kontrak Rp. 1.622.375.000 dengan nama kegiatan pembuatan pengkayaan, CV. Namaelo Jaya dengan nilai Rp. 1.518.235.000 dengan nama kegiatan reboisasi hutan dan pengkayaan serta CV. Berlian Perkasa dengan nilai Rp. 2.362.611.500 untuk jenis kegiatan Reboisasi hutan dan pengkayaan.

CV. Agung disebut-sebut turut dimiliki oleh anggota DPRD Bursel, "AM" dan dikelola oleh salah satu adik kandungnya.

Sedangkan CV. Namaelo dan CV Berlian Perkasa milik pengusaha bernama Tek Beng dan Amir Gaos Latuconsina.

Kepada Siwalima, Fajar salah satu rekanan proyek kehutanan di Provinsi Maluku juga memasalahkan pekerjaan reboisasi hutan yang ditanganinya di Kecamatan Kepala Madan.

Menurutnya, bibit yang dibawanya dari Waemital menuju Biloro sudah sesuai kontrak. Tapi kemudian di lokasi itu bibit tidak jadi ditanam karena areal yang dicadangkan masuk HPH milik PT. Nusapadma Coorporation.

Kemudian bibitnya disuruh dipindahkan ke Desa Sekat. Karena bibit dipindahkan itu, banyak yang strees, sehingga pihaknya harus mengkarantina dan melakukan pemeliharaan sebelum ditanam.

Tapi petugas yang dikirim ke lokasi tidak mendata seluruh tanaman itu. "Tanaman yang sedang stress tidak didata dan hanya diberikan keterangan hanya 38 persen bibit yang sudah dilokasi padahal sudah 100 persen," sesal Fajar. (S-31)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon