Politik ›› Diduga Jumlah Pemilih SBT & Malteng Digelembungkan MANDAT & SETIA Protes DPT

Diduga Jumlah Pemilih SBT & Malteng Digelembungkan


Ambon - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku. Namun diduga terjadi penggelembungan jumlah pemilih di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tengah (Malteng).

Dua kabupaten tersebut memang menjadi sorotan publik karena Bupati SBT Abdullah Vanath juga ikut maju sebagai calon Gubernur Maluku. Begitu juga dengan mantan Bupati Malteng Abdullah Tuasikal yang juga turut serta. Apalagi Bupati Mal­teng saat ini Abua Tuasikal merupakan kakak kandung dari Abdullah Tuasikal.

Olehnya itu, proses penetapan Daftar Pe­milih Sementara (D­PS) hingga DPT di kedua kabupaten tersebut selalu diwarnai berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya pengambilan secara paksa DPT oleh Panitia Pemi­lihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Malteng tanpa terlebih dahulu digelar pleno pengesahan  di tingkat PPS.

Keanehan juga sempat terjadi saat DPT Kabupaten SBT justru sempat diserahkan ke KPU Provinsi Maluku tanpa terlebih dahulu melaksanakan pleno pengesahan di tingkat KPU Kabupaten SBT.

Jumlah pemilih yang sudah sem­pat terlanjur diserahkan ke KPU Provinsi Maluku mencapai 94.154 pemilih, namun setelah diplenokan ulang hanya terdapat 89.639 pemilih.

Akibatnya Tim Pemenangan Pasa­ngan Calon Gubernur dan Wakil Gu­bernur Maluku, Herman Koedoe­boen-Daud Sangadji (MANDAT) dan Said Assagaff-Zeth Sahuburua (SETIA) memprotes DPT tersebut.

Protes tersebut disampaikan oleh Sekretaris Tim Pemenangan Pasa­ngan MANDAT Hendrik Sahureka dan Ketua Tim Pemenangan Pasa­ngan SETIA Jantje Wenno saat Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT dan jumlah Tempat Pemungu­tan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013, yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Maluku, Kamis (2/5).

Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua KPU Maluku Idrus Tatuhey, didampingi empat anggota KPU yaitu Noferson Hukunala, MG Lailossa, M Nasir Rahawarin dan Musa Latua Toekan. Hadir juga Sekretaris KPU Maluku Arsyad Rahawarin.

Rapat pleno ini dihadiri oleh tim pemenangan kelima pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku, Panwaslu Kabupaten/Kota serta KPU kabu­paten/kota se-Provinsi Maluku.

Sekretaris Tim Pemenangan Pasa­ngan MANDAT Hendrik Sahureka mengajukan protes terkait jumlah DPT di Kabupaten SBT sebanyak 89.639 pemilih dan Kabupaten Malteng sebanyak 297.437 pemilih.

“Saya menduga telah terjadi penggelembungan pemilih di Kabu­paten SBT dan Malteng. Hal ini dika­renakan pada rapat pleno awal Minggu (21/4) yang  seharusnya ditetapkan DPT oleh KPU Maluku dan akhirnya dibatalkan, akibat KPU SBT belum rapat pleno, ternyata jumlah DPT yang dilaporkan seba­nyak 94.154 pemilih. Namun setelah diplenokan ulang oleh KPU SBT, Sabtu (27/4) ternyata jumlah menurun menjadi 89.639 pemilih,” ungkapnya.

Menurut Sahureka, jumlah pemilih tersebut patut dicurigai karena dalam waktu sekejap saja dari proses DPT tersebut bisa mengalami perubahan.

“Jumlah pemilih di Kabupaten SBT ini cukup besar sehinga dicuri­gai terjadi penggelembungan jumlah pemilih pada daerah-daerah yang bupati maupun mantan bupatinya ikut serta dalam Pilkada,” ungkapnya.

Dugaan terjadinya penggelem­bu­ngan suara ini, kata Sahureka, dida­sarkan pada DPT Pilkada Kabupaten SBT pada tahun 2010 hanya ber­jumlah 77.921 pemilih namun sehi­ngga saat Pilkada Maluku tahun 2013 justru jumlah pemilih me­lonjak sebanyak 12.147 pemilih.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Pasangan SETIA, Jantje Wenno. Ia menilai dengan tidak masuknya tiga negeri di Kecamatan Elpaputih yaitu Wasia, Sanahu dan Sapaloni ke Kabupaten Malteng berarti jumlah DPT di Kabu­paten Malteng haruslah menurun dari jumlah yang telah ditetapkan seba­nyak 297.437 yang tersebar di 644 TPS.

“Kalau tiga negeri itu keluar dari Kabupaten Malteng dan masuk ke Kabupaten SBB berarti DPT Kabu­paten Malteng harus mengalami penurunan dan bukan sebaliknya justru meningkat,” ungkapnya.

Wenno juga menduga kabupaten-kabupaten yang bupatinya menca­lon­kan diri sebagai gubernur telah terjadi pengelembungan jumlah pemilih.

Menanggapi protes tersebut, Tatuhey memberikan kesempatan kepada Ketua KPU Kabupaten SBT, Munir Rumdaul untuk memberikan penjelasan.

Rumdaul mengatakan, bertam­bahnya jumlah pemilih pada Pilkada Maluku tahun 2013 dibandingkan Pilkada Kabupaten SBT tahun 2010 disebabkan saat itu belum diako­modir sebagian pemilih pada daerah transmigrasi.

“Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Pemerin­tah Kabupaten SBT sebanyak 99.305 pemilih yang kemudian setelah dilakukan verifikasi jumlah menurun menjadi 89.639 pemilih. Angka ini sangatlah rasional karena sebenar­nya saat Pilkada Kabupaten SBT tahun 2010 itu terdapat sebagian pemilih pada daerah transmigrasi yang belum diakomodir,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Ma­luku, Idrus Tatuhey  menjelaskan KPU Malteng tidak lagi memasukan ketiga negeri di Kecamatan Elpa­putih dalam DPT Pilkada Maluku.

“Dengan adanya keputusan Mah­kamah Konstitusi (MK) yang mem­perbolehkan digunakannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) maka sebenarnya DPT tidak lagi menjadi sebuah per­soalan,” tandasnya.

Saat Tatuhey hendak menetapkan DPT tersebut, Sahureka kembali protes dan mengatakan, dalam pil­kada Gubernur banyak pemilih pemula yang belum memiliki KTP sehingga perlu diintruksikan agar pemkab/pemkot se-Maluku meng­izin­kan pembuatan KTP sementara menjelang tahapan pemungutan suara pada 11 Juni mendatang.

Menanggapi hal itu, Tatuhey menyetujui dan berjanji akan segera menyurati gubernur untuk meminta gubernur mengins­truksikan kepada pemkab/pemkot mengizinkan masyarakat yang belum memiliki KTP dapat segera membuat KTP sementara.

Sahkan DPT

Saat rapat pleno tersebut, KPU Provinsi Maluku mengesahkan 1.186.603 pemilih dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, 11 Juni mendatang.

1.186.603 pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya di 3.284 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku.

Jutaan pemilih tersebut tersebar di Kota Ambon (265.661 pemilih/ 644 TPS), Kabupaten Buru Selatan (44.666 pemilih/136 TPS), Kabupaten Maluku Barat Daya (46.413 pemilih/ 170 TPS), Kabupaten Seram Bagian Timur (89.639 pemilih/281 TPS), Kabupaten Seram Bagian Barat (130.834 pemilih/361 TPS), Kabupaten Maluku Tengah (297.437 pemilih/664 TPS), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (64.942 pemilih/162 TPS), Kabupaten Kepu­lauan Aru (57.222 pemilih/206 TPS), Kabupaten Maluku Barat Daya (45.961 pemilih/ 170 TPS), Kabupaten Buru (82.156 pemilih/259 TPS) dan Kota Tual (39.625 pemilih/ 130 TPS).

DPT tersebut kemudian disahkan dalam berita acara KPU Provinsi Maluku Nomor 230/BA/V/2013 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Maluku, Idrus Tatuhey bersama dengan empat anggota lain KPU Maluku lainnya. (S-19)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon