Daerah ›› Diduga, Anggota DPRD Bursel Terpilih Gunakan Ijazah Palsu

Diduga, Anggota DPRD Bursel Terpilih Gunakan Ijazah Palsu


Namrole - Diduga, anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) terpilih, asal Partai Gerindra, Maruf Solissa menggunakan ijazah palsu ketika mengikuti proses pencalegan beberapa waktu lalu.

Penggunaan ijazah palsu oleh caleg nomor urut 1 dari Daerah Pe­milihan (Dapil) II Kecamatan Nam­role-Fena Fafan yang juga Sekre­taris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra itu telah dilaporkan langsung, oleh tokoh masyarakat Kabupaten Bursel, Steny Lesnussa, Senin (11/8) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bursel), Panwas Kabu­paten Bursel, KPU Provinsi Maluku, Panwas Provinsi Maluku, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerin­dra Provinsi Maluku, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Dengan adanya laporan tersebut, dapat dipastikan Solissa tidak akan dilantik bersama ke 19 Caleg terpilih lainnya, September 2014 menda­tang.

Lesnussa kepada wartawan di Namrole, Selasa (12/8) menjelaskan, Solissa awalnya turut mengikuti pendaf­taran caleg pada 9-15 Apil 2013 lalu. Dimana, proses yang diikuti Solissa itu berjalan normal tanpa ada keru­gian sedikit pun dari berbagai pihak. Hal ini diperkuat dengan lolosnya pihak terlapor dan/atau terduga dalam semua proses pentahapan hingga ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DPT) dan mengikuti pemilu 9 April 2014.

 “Dari hasil penelusuran yang kami lakukan tersebut, kami telah mengan­tongi sejumlah bukti yang menguat­kan dugaan kepemilikan ijazah palsu tersebut,” beber Les­nussa.

Ia menyebutkan, berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ternate, Hj Ellen Hassan diatas meterai 6.000 Nomor : Ma.27.01/PP.01.1/218/2014 ter­tanggal 22 Mei 2014 telah me­ne­­rangkan bahwa MS tidak tercatat dan tidak terdaftar sebagai peserta ujian pada TA 1991/1992 di sekolah tersebut sebagaimana ijazah milik terlapor.

Ia merincikan, kejanggalan fisik ijazah milik Solissa antara lain, Nomor Seri Ijazah ternyata dite­mukan tidak dicetak langsung, melainkan dalam bentuk tulisan tangan; nomor induk siswa yang lazimnya empat digit, ternyata milik Solissa hanya tiga digit.

Selain itu, tanda tangan kepala sekolah tidak sama alias dijiblak; tinta yang dipakai berbeda; Spe­simen tulisan pada ijazah berbeda; pas foto nampak di scan; cap seko­lah double dan putus/mengalami pergeseran; ukuran foto 4 X 6 yang dipakai untuk ijazah tersebut tidak lazim, sebab pada era tersebut, tahun 1991/1992 di seluruh Indonesia ukuran pas foto masih menggunakan ukuran 3 x 4 sebagai ukuran pas foto ijazah SMA, SMK dan MA/sekolah sederajat.

Berdasarkan fakta-fatka tersebut, kuat dugaan telah terjadi pemalsuan ijazah Madrasah Aliyah Negeri Ternate oleh pihak terlapor MS. Bahkan Solissa diduga melanggar, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Selain itu, tambahnya, dalam ko­ridor hukum pidana maka pemalsuan ijazah ini juga menjadi sebuah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terlapor, sebagaimana termaktub dalam KUHAP Pasal 263 ayat 1 dan 2.

“Secara khusus dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai ‘Lex Spesialis’ juga diatur tentang hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 69 ayat 1 dan 2,” urainya.

Selain itu, KPU Bursel juga harus segera melakukan proses pergan­tian calon terpilih sebagaimana diperin­tahkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian dipertegas dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pene­tapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Ang­gota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Solissa yang dikon­fir­masi melalui pesan singkat tak berkomentar banyak dan malah balik menanyakan wartawan, terkait siapa nama pihak pelapor atas dugaan kasus ijazah palsu tersebut.

“Saya ada di Namlea dan laporan itu dari masyarakat siapa, saya mau tahu yang melapor siapa dulu,” ujar MS.  (S-35)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon