Hukum ›› Data Korupsi Tambahan di Dishut SBB Segera Diserahkan Ke BPK

Data Korupsi Tambahan di Dishut SBB Segera Diserahkan Ke BPK


Ambon - Tim intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akan segera menyerahkan data korupsi tambahan di Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Seram Barat (SBB) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Maluku, Abdul Azis kepada Siwalima di Kantor Kejati Maluku, Rabu (9/3), mengakui, BPK meminta sejumlah data tambahan terkait dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2007-2008 di Dishut Kabupaten SBB untuk kepentingan proses audit kerugian negara.

"BPK sudah ajukan permintaan tambahan data ke kita. Kita akan segera penuhi, tetapi belum sekarang, karena ada sekitar 14 item. Untuk itu tim sementara mempersiapkannya dan dalam waktu dekat kita serahkan," terang Asintel.

Permintaan data ini juga sebelumnya telah disampaikan oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Sumber Daya Manusia (SDM), Hukum dan Humas BPK Perwakilan Maluku, Gunawan Firmanto kepada Siwalima, Senin (28/2).

Walaupun tidak menyebutkan, item-item data yang diminta Firmanto mengungkapkan, sebelum masuk tahap penghitungan diperlukan data-data yang cukup, relevan dan meyakinkan.

"Sebelum kita hitung kita perlu data cukup, relevan dan meyakinkan. Sehingga tim masih perlu supply data dan informasi dari kejati, sehingga saat ini kita sementara koordinasi," terang Firmanto.

Bukti-bukti dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2007-2008 di dinas yang dipimpin Zeth Selanno itu telah dikantongi tim penyidik.

Proyek senilai Rp 1,6 milyar yang dikerjakan di Pulau Kassa itu, ditemukan ada yang fiktif. Informasi yang diperoleh, dalam proyek rehabilitas hutan dan lahan ini, Dinas Kehutanan SBB melakukan pengadaan 25.600 anakan kelapa, beringin, cemara dan anakan ketapang.

25.500 anakan ini harus ditanam pada lahan seluas 100 hektar. Namun kenyataan di lapangan, lahan yang ditanami hanya seluas 52 hektar.

Selain itu, jarak penanaman anakan-anakan tersebut 6 meter. Namun ternyata dilakukan dengan jarak yang sangat dekat, bahkan sebagian dari anakan ini tidak ditanam, tetapi ditumpuk begitu saja.

Kendati amburadul di lapangan, namun dalam laporan dinas yang dipimpin Zeth Selanno ini, proyek tersebut terealisasi 100 persen. Selain anakan bermasalah, pengadaan pupuk juga bermasalah. Pupuk yang diadakan sebanyak 39 ribu kg, namun yang digunakan hanya 6.000 kg.

Proyek rehabilitasi hutan ini juga dikerjakan tidak melalui mekanisme tender, tetapi penunjukan langsung, sehingga menyalahi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003. Bahkan perusahaan yang menangani proyek rehabilitasi hutan ini, tidak memiliki spesifikasi untuk pengadaan tanaman.

Informasi yang diperoleh juga, dalam waktu dekat kasus ini akan tingkatkan ke penyidikan. Kejaksaan saat ini hanya menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK Perwakilan Maluku.

Selain kontraktor, Kepala Dishut SBB Zeth Selanno bertanggung jawab atas bermasalahnya proyek ini. Karena itu, mereka tak akan lolos dari jerat hukum. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon