Politik ›› Dana Pilkada Maluku Rp 15 M Dicairkan Tanpa Persetujuan DPRD

Dana Pilkada Maluku Rp 15 M Dicairkan


Ambon - Pesertujuan pengalokasian anggaran Pilkada Maluku sebesar Rp 15 milyar oleh Badan Anggaran bagi KPU Maluku, dinilai telah menyalahi aturan, sebab belum ditetapkan melalui rapat paripurna di DPRD Maluku.

Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, Everd Kermite menegaskan dana sebesar Rp 15 milyar yang sudah dibe­rikan kepada KPU Maluku, sangat menyalahi aturan, ka­rena semestinya pencairan di­lakukan setelah ada keputu­san DPRD yang ditetapkan dalam paripurna.

“Saya minta kepada KPU Maluku maupun Bawaslu serta Sekda, untuk bersabar, karena pengalokasian angga­ran Pilkada sebesar Rp 275 milyar harus melalui aturan. Untuk anggaran Rp 15 milyar yang sudah dicairkan itu, sebenarnya tidak boleh terjadi lagi sebelum ada paripurna,” tandas Kermite kepada kepa­da Siwalima, Rabu kemarin.

Menurut Kermite, alasan KPU terkait pentahapan pe­nye­lenggaraan Pilkada yang membutuhkan anggaran me­mang benar, tetapi sesung­guh­nya dari aspek mekanis­me, KPU juga turut serta terlibat dalam perbuatan yang melanggar aturan. “Memang KPU membutuhkan anggaran itu, Tetapi, mereka menerima anggaran yang memang be­lum memiliki sesuatu dasar hukum,” ungkapnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Maluku ini menegaskan, pihak­nya sudah melakukan konsultasi dengan BPK. Hasilnya, BPK menjelaskan pencairan dana Rp 15 milyar itu sudah melanggar aturan.

“Saya tidak persoalkan ang­garan Rp 275 milyar namun pro­sedur dan mekanisme peneta­pan anggaran tersebut yang ha­rus sesuai, karena kalau su­dah salah begini, siapa yang mau bertanggungjawab,” tan­das­nya.

Untuk itu, ia meminta agar KPU maupun Bawaslu serta pemkab untuk bisa menahan diri hingga DPRD menggelar paripurna penetapan angga­ran itu, karena penegak hu­kum usut kasus juga tidak serta merta karena nilai keru­gian, tetapi menyalahi meka­nisme juga menjadi faktor yang patut diperhatikan.

“Yang harus diingat KPK maupun Kejaksaan dan Ke­polisian dalam melaksanakan kewenangannya tidak saja menyelediki secara material berapa besar jumlah keuangan, tetapi dari segi mekanisme dan prosedur juga. Jika sudah langgar mekanisme, maka berbagai kemungkina bisa terjadi, “ungkapnya.

Untuk itu, anggota Badan Kehormatan DPRD Maluku ini meminta agar pimpinan DPRD untuk segera mengge­lar paripurna sehingga ang­gar­kan untuk proses penyele­nggaraan Pilkada bisa dicair­kan sesuai prosedur.

Sementara itu, ketua Komisi A DPRD Maluku, Melki Frans menekankan, tidak ada yang salah dengan telah dicairkan­nya dana pilkada langsung 2018 tahap pertama sebesar Rp 15 milyar, tanpa melalui proses paripurna DPRD untuk mem­berikan persetujuan.

Menurutnya, pencairan ter­sebut dilakukan lantaran ke­terbatasan waktu penandata­nga­nan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai instruksi Mendagri.

“Yang salah itu kami di lembaga ini. Karena hasil rapat bersama dengan komisi A, kemudian ditindaklanjuti ke­pada pimpinan dewan, tetapi tidak ada respons untuk meng­gelar paripurna,” te­gasnya.

Ia menambahkan, kalau tidak dilakukan pencairan, maka Pemprov dan DPRD justru  dinilai telah mengham­bat proses pilkada serentak 2018, akibat tidak adanya dana bagi KPU untuk men­jalankan tahapan-tahapan pil­kada. (S-46)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon