Visi ›› Daftar Pemilih

Daftar Pemilih


Sesuai pentahapan pelaksanaan pilkada tahun 2017, KPU masing-masing kabupaten dan kota akan mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Rabu (2/11).

Khusus di Maluku, lima KPU kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada yaitu KPU Kota Ambon, Buru, SBB, MTB dan Malteng juga akan melaksanakan hal serupa.

Hak pilih warga masyarakat merupakan hak asasi warga negera yang dijamin oleh konstitusi, sehingga kredibilitas daftar pemilih akan mempengaruhi kualitas pilkada itu sendiri, oleh karena itu kredibilitas daftar pemilih memiliki korelasi kuat dengan keberadaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Daftar pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih. 

Titik krusial dalam tahapan penyelenggaran pilkada setidaknya terdapat pada tiga tahapan yakni pencalonan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta pemungutan dan penghitungan suara.

Pengalaman menunjukkan dalam pelaksanaan pilkada, penyebab terjadinya kisruh diakibatkan oleh ketidakakuratan daftar pemilih. Isu problematika permasalahan daftar pemilih puncaknya mencuat dan menjadi perdebatan hangat karena seringkali tidak terlepas dari minimnya perhatian masyarakat, peserta pilkada, dan pemantau serta pengawas pilkada terhadap daftar pemilih.

Seolah tidak mau belajar dari kesalahan yang lalu-lalu, setidaknya permasalahan umum yang terjadi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih dan masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih (meninggal/pindah/ganda/status TNI/POLRI dsb).

Aturan-aturan menyebutkan “untuk dapat menggunakan hak pilihnya, masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih”. Tentunya daftar pemilih disini sesuai dengan pilkfda yang akan atau sedang diselenggarakan. 

Namun pada prakteknya terdapat beberapa hal-hal yang mengakibatkan tidak akuratnya daftar pemilih.

Salah satu diantaranya rendahnya kapasitas penyelenggara, hal ini dapat dilihat dengan adanya PPS dan PPDP dalam mengerjakan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih cenderung bersikap pasif, yaitu menunggu kedatangan warga masyarakat di kantor desa/kelurahan. Sosialisasi tentang pemutakhiran daftar pemilih sangat terbatas sehingga kegiatan pemutakhiran daftar pemilih tidak diketahui secara luas oleh masyakarat.

Disisi lain, peran warga masyarakat masih rendah. Karena sistem pemutakhiran  daftar pemilih yang dianut adalah sistem aktif, partisipasi warga masyarakat menduduki posisi penting.

Semoga dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2017 di lima kabupaten dan kota di Maluku, ini seluruh pihak terkait bahu-membahu dan menjalankan tanggungjawabnya secara proporsional dan belajar dari kesalahan-kesalahan pilkada sebelumnya guna menjamin data pemilih yang akurat sehingga mencapai pilkada yang demokratis, berkualitas dan berintegritas. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon