Visi ›› Butuh Proaktif KPU

Butuh Proaktif KPU


Tahapan Pilkada sudah berlangsung, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku masih kekurangan satu komisioner. Ini tentu saja bisa berdampak pada tugas dan tanggung jawab yang terlaksana tidak maksimal, apalagi proses pengambilan keputusan haruslah lengkap.

KPU Maluku tidak boleh tinggal diam, haruslah proaktif melakukan koordinasi dengan KPU RI supaya kekurangan satu komisioner bisa terisi dengan cepat Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Maluku guna mengisi kekosongan jabatan komisioner pasca ditinggalkan almarhum Ketua KPU Maluku, Musa Toekan.

Banyak tahapan-tahapan Pilkada yang nantinya harus diputuskan melalui pleno sehingga jumlah komisioner haruslah lengkap. Jika terjadi kekurangan komisioner maka keputusan dalam pleno-pleno tahapan Pilkada bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Kita tentu saja berharap, dengan semakin proaktifnya KPU Maluku serta intens menanyakan proses PAW ke KPU RI bisa secepatnya terwujud. Jika hanya menunggu kepastian dari pusat maka diperkirakan proses PAW akan berjalan lambat.

Proaktif memang sangat dibutuhkan, proaktif untuk membantu memperlancar seluruh proses tugas dan tanggung jawab agar bisa selesai dengan cepat, termasuk didalamnya melihat berbagai kekurangan, apa jadinya jika sikap proaktif itu tidak ada, maka tentu saja akan berdampak pada proses-proses tahapan Pilkada selanjutnya.

Sikap kritisi dari akademisi yang meminta, KPU Maluku harus proaktif merupakan langkah yang tepat yang harusnya ditindaklanjuti dengan cepat, bukan untuk kepentingan lembaga itu, tetapi demi kepentingan masyarakat terutama dalam upaya-upaya menciptakan Pilkada yang berkualitas.

Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018 mendatang semakin didepan mata, seluruh proses tahapan Pilkada sudah dimulai, KPU dituntut berperan dengan baik dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi yang berlangsung secara serempak di Indonesia.

Menciptakan Pilkada yang berkualitas menjadi tanggung jawab penting dari lembaga penyelenggaraan Pemilu, kekisruhan bisa terjadi jika proses-proses Pilkada tidak dilakukan dengan baik, tepat dan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Karena itu dukungan dari seluruh  elemen masyarakat termasuk pemerintah sangatlah diperlukan, supaya pesta demokrasi 2018 mendatang bisa berjalan dengan baik. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon