Daerah ›› Soal Tunggakan Raskin, Bupati SBT Malah Tuduh Distribusi Terlambat

Soal Tunggakan Raskin, Bupati SBT Malah Tuduh Distribusi Terlambat


Ambon - Pejabat Bupati SBT Hendri Far-Far mengaku belum menerima laporan apapun tentang tunggakan raskin di daerahnya. Ia bahkan menuduh Bulog yang terlambat mendistribusi raskin.

 “Tidak ada laporan itu selama saya empat bulan disini. Setahu saya bulog terlambat untuk mendistribusikan raskin. Mungkin karena angkutan,” jelas Far-Far kepada Siwalima melalui telepon selulernya Kamis (11/2).

Bahkan menurutnya, ia telah memerintahkan semua camat yang ada di SBT agar tidak  melakukan tunggakan raskin. Sehingga menurutnya tak ada tunggakan raskin, kalaupun ada maka sudah pasti akan dilaporkan.

“Semua camat sudah saya instruksikan untuk tidak boleh ada tunggakan dan segera lakukan distribusi raskin. Kalau ada pasti saya tahu,” tandasnya.

Dikatakan, kalau telah terjadi tunggakan maka sudah pasti, SBT tidak mendapat jatah raskin, tetapi buktinya, di bulan Desember 2015 lalu, semua daerah di SBT telah mendapat jatah raskin.

“Kalau ada tunggakan pasti jatah tidak kita dapat, tetapi buktinya Desember masih kita dapat jatah raskin. Semua desa dapat Raskin. Itu artinya tidak ada tunggakan, hanya saja ada keterlambatan distribusi,” jelasnya.

Sebelumnya, Selama dua tahun, sejak 2014 lalu hingga kini, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) belum melunasi tunggakan raskin.

“Kita tidak akan memberikan raskin untuk kecamatan, karena memang tunggakan mereka sampai saat ini belum lunas, dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh camat,” jelas Kepala Bidang Operasi Drive Perum Bulog, Kadir Kosso kepada Siwalima melalui telepon selulernya, kamis (14/1).

Untuk berapa banyak tunggakan raskin hingga merugikan negara, Kosso tidak bisa menyebutkan angka yang jelas, namun setiap kecamatan mendapatkan pagu sebanyak 1.800 ton untuk dibagikan kepada masyarakat.

“Untuk berapa banyak, saya tidak tahu karena kita ikut pagu yang mereka dapatkan, dan yang jelas mereka tidak akan mendapatkan raskin sebelum tunggakan itu dilunaskan,” jelasnya.

Menurutnya, kalau pemkab setempat serius silahkan memanggil camat dan meminta untuk segera lunasi tunggakan raskin, karena bila tidak membayar akan diproses hukum.

“Pihak kecamatan harus bertanggung jawab karena saat penyaluran raskin, biasanya masyarakat langsung membelinya,”ujar Kosso.

Ia mengemukakan, bukan soal masalah besar dan kecilnya tunggakan raskin yang belum dibayar, tetapi ini harus menjadi pelajaran bagi para camat maupun kades untuk bisa bekerja secara jujur.

Ia mengatakan, untuk saat ini ada beberapa daerah yang tunggakan raskin mereka lunas yakni Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan untuk Kota Ambon hanya ada beberapa saja yang telah lunas.

“Saat ini hanya SBT saja yang punya tunggakan, sisanya itu sudah lunas walaupun hanya ada beberapa saja tapi kami berharap semua tunggakan untuk dilunasi,”katanya.

Ia menambahkan, Pemkab SBT harus tetap melakukan evaluasi, karena ini menyangkut dengan hak-hak masyarakat.

“Jika seperti ini kasihan masyarakat yang dijadikan korban,” katanya.(S-43)  



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon