Daerah ›› Bupati Langgar Aturan Kepegawaian Soal Jabatan Kadis Nakertrans

Bupati Langgar Aturan Kepegawaian


Ambon - Kebijakan Bupati Maluku Tengah (Mal­teng), Abua Tuasikal memperpanjang jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran (Kadis Nakertrans) Malteng, Usman Rahawarin melanggar aturan kepegawaian.

Aturan kepegawaian yang dilang­gar adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 1979 yang dirubah dengan PP 44 tahun 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rahawarin yang kini sudah pen­siun dalam usia 61 tahun, jabatannya diperpanjang kembali. Padahal sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 32 tahun 1979 yang dirubah dengan PP Nomor 44 tahun 2011 disebutkan, PNS yang pensiun umurnya 56 tahun jika diperpanjang khusus jabatan eselon I dan II sebanyak dua kali yakni dari umur 56-58 dan 58-60.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Maluku Iwan Risa­kotta yang dikonfirmasi Siwalima Rabu (17/4) menjelaskan, perpanjangan jabatan PNS yang sudah pensiun berlaku dua kali dan hanya berlaku untuk esellon I maupun II.

“PNS yang pensiun umum 56 tahun jika diperpanjang hanya untuk eselon I dan II,  sebanyak dua kali yakni dari umur 56-58 serta umur 58-60 setelah itu tidak bisa lagi,” tegas Risakotta.

Menurutnya, jika diperpanjang lebih dari dua kali, maka telah melanggar PP Nomor 32 tahun 1979 yang dirubah dengan PP 44 tahun 2011 tentang Pemberhentian PNS.

“Seharusnya perpanjangan peja­bat yang sudah memasuki masa pesiun yang dilakukan oleh BKD Malteng harus disesuaikan dengan aturan diatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila kenya­ta­annya ada kepala dinas yang di­angkat melanggar aturan, maka ketika Pemkab Malteng mengusulkan­nya kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk diteruskan ke pusat, Pemprov Maluku akan mempertanyakan hal tersebut. “Nantinya kita juga akan mem­pertanyakan itu sebab melang­gar aturan,” tandas Risakotta.

Sebelumnya diberitakan perpan­jangan jabatan sejumlah kepala dinas  yang telah memasuki masa pen­siun di jajaran Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Maluku tengah (Malteng) hingga kini masih terus dilakukan.

Bahkan tak jarang upaya meng­karyakan pejabat purna bhakti da­lam jabatan struktural justru mela­nggar aturan kepegawaian. Dalam aturan dengan jelas tidak dibenar­kan seseorang dalam usia pensiun minimal 61 tahun dapat diper­panjang jabatannya selaku kepala dinas dengan eselon yang telah ditentukan.

Buktinya jabatan Kadis Tenaga kerja dan Transmigrami (Nakertrans) Kabupaten Malteng, Usman Raha­warin yang tidak bisa lagi diper­panjang untuk menduduki jabatan tersebut, justru diperpanjang lebih dari dua kali.

Yang anehnya lagi usia Usman Rahawarin yang kini telah memasuki usia 61 tahun justru terus diper­panjang, padahal seharusnya yang bersangkutan dipensiunkan.

Kebijakan ini juga menyebabkan kerugian keuangan negara, sebab Usman Rahawarin hingga kini masih terus diberikan penghasilan se­bagai PNS aktif dalam jabatan struktural selaku Kadis

Menyikapi hal ini, Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Pen­dampingan Masyarakat (JEJAK PIKAT) Arifin Rumakway menegas­kan perpanjangan jabatan yang selama ini dilakukan oleh Pemkab Malteng perlu ditinjau kembali sebab selain akan mematikan rege­nerasi organisasi kepegawaian, juga dapat meningkatkan potensi keru­gian Negara.

“Kebijakan Pemkab Malteng untuk memperpanjang jabatan Kadis Nakertrans sangat menyalahi keten­tuan kepegawaian, sebab seha­rusnya pejabat yang telah memasuki masa pensiun dengan usia yang lebih dari 60 tahun tidak dapat lagi ditempatkan dalam jabatan struk­tural apalagi menjadi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” tandas Rumakway kepada Siwalima di Masohi, Selasa (16/4).

Dikatakan, sesuai ketentuan jaba­tan Kadis Naketrans Malteng Us­man Rahawarin tidak bisa diper­panjang lagi karena usianya telah melewati 60 tahun. “Hal ini harus menjadi perhatian Bupati dan Kepala Badan Kepega­waian Daerah (BKD) Malteng,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKD Mal­teng, Napsin Ramia tidak berhasil dikomfirmasi sebab sibuk mengikuti kunjungan kerja Bupati Malteng. Bahkan telepon selulernya juga tidak diaktifkan. (S-34)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon