Hukum ›› Bukti Kuat, Korupsi APBD Malteng Naik Penyidikan

Bukti Kuat, Korupsi APBD Malteng Naik Penyidikan


Masohi - Tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Maluku Tengah tak hanya mengusut dugaan korupsi APBD 2015, tetapi juga 2010, 2011, dan 2017. Bukti-bukti masih digarap. Jika sudah kuat, penanganan kasus-kasus ini akan naik tahap penyidikan.

“Setiap laporan masyarakat akan harus kita tindaklanjuti.. Nah, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang sedang kami tangani, saya pastikan jika semua penyelidikan memenuhi unsur hukum akan tetap kita tingkatkan ke penyidikan,” tandas Kapolres Maluku Tengah, AKBP Raja Arthur Simamora, kepada Siwalima, Selasa (15/5).

Simamora mengatakan, pemeriksaan masih terus berjalan. Kalau sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, pasti tidak ada yang diloloskan. 

“Masih penyelidikan, soal siapa yang diperiksa rekan-rekan konfirmasikan ke kasat reskrim. Intinya semua kasus yang sedang ditangani akan kita tingkat­kan, apalagi sudah memenuhi unsur,” tandasnya lagi.

Sementara pemeriksaan terus berlangsung sampai dengan Se­lasa (15/5). Mereka yang diperiksa adalah staf bidang tata ruang tim pokja II pembangunan tugu kota, panitia lelang dari Dinas PU Hasan Firdaus dan staf Dinas PPKAD, Purwandi Eko Supatmo.

Dari 10 orang yang diundang, tiga yang hadir. Tiga tidak hadir dengan memberi konfirmasi dan empat lainnya tanpa konfirmasi. Kita akan undang lagi,” kata  Kasat Reskrim Polres Maluku Tengah AKP Syahirul Awab, saat dikon­firmasi Siwalima.

Selain dugaan korupsi anggaran ope­rasional Kecamatan Leihitu ta­hun 2015 sebesar Rp 17,6 milyar, dan pengalihan anggaran pem­ba­ngu­nan sarana dan prasarana olah­raga ke pembangunan ge­dung SM­AN 3 Masohi sebesar Rp 1,5 milyar, penyidik Tipikor Sat­reskrim Polres Ma­luku Tengah juga mengusut pro­yek pembangunan ruang terbuka hijau Ina Marina yang dibiayai APBD tahun 2017.

Kemudian, pengadaan kapal fiber­glass 30 GT tahun 2010 senilai Rp 1.447.470.000 di Dinas Peri­ka­nan dan Kelautan yang dikerjakan oleh PT Danis Mainso. Penyidik su­dah meme­riksa ketua panitia le­lang Hasan Firdaus, PPK Samsul Maarif, serta ang­gota panitia lelang Muham­mad Ramlan, La Masiuda, Ruslan Y. Waili­ssa, dan Nursamu Tuarita se­laku ben­dahara Dinas Kelautan dan Perikanan.

Puluhan

Dalam rangkaian penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi, tim penyidik Tipikor Polres Maluku Tengah  sudah memeriksa pulu­han pejabat.

Mereka diantaranya,  Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Mansur Tawainela, Kepala BKD Siti Hufna Soumena, bendahara pem­bantu Kecamatan Leihitu, Santi Suatkap, bendahara pembantu Dinas Pendidikan, Bikmatia.

Kemudian Sekretaris Dinas Pen­didikan dan Olahraga Usman Djam­sah, panitia tender pemba­ngu­nan SMA 3 Masohi Juslan Lappy, benda­hara Kecamatan Leihittu, Wa Daha­ria, Kepala Dinas Pengelolaan Pen­dapatan Keua­ngan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Jainudin Ali, Kabag Pembangunan Pemda Kabupaten Maluku Tengah, Uliaan Latuamury, Asisten II Setda Bahrum Kalauw, Kabag Keuangan Dinas Pendidi­kan Katherina Latarisa, bendahara Nurhayati, Kabag sarana dan prasarana Junaidi Uweng, Kepala sub bagian sarana dan prasarana Jusuf Marasabessy.  Penyidik juga memeriksa Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa.

Titik Terang

Setelah maraton memeriksa para pejabat Kabupaten Maluku Tengah, tim penyidik Satreskrim Polres Maluku Tengah mulai mene­mukan titik terang dugaan korupsi APBD tahun 2015.

Dugaan korupsi itu, terdapat pada anggaran operasional Keca­matan Leihitu dengan nilai fantas­tis Rp 17,6 milyar. Sementara bukti-bukti dugaan korupsi peng­alihan anggaran proyek sarana prasarana olahraga senilai Rp 1,5 milyar ke pembangunan SMA Negeri 3 Masohi, masih digarap.

“Dalam waktu dekat dugaan ko­rupsi anggaran Kecamatan Leihitu tahun 2015 naik penyidi­kan,” kata sumber di Polres  Maluku Tengah kepada Siwalima, Jumat (11/5). (S-36).



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon